Akses lebih cepat ketimbang browser!
51 hubungan: Akademi Imigrasi, Andap Budhi Revianto, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Harta Peninggalan, Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Hak asasi manusia, Hukum, Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Imigrasi, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia, Peradilan agama di Indonesia, Peradilan tata usaha negara di Indonesia, Peradilan umum di Indonesia, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Provinsi, Purnawirawan, Rasuna Said, Rumah Detensi Imigrasi, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Silmy Karim, Soepomo, Yasonna Laoly, 19 Agustus, 1945, 1946, 2014, 27 Oktober, ..., 3 Januari. Memperluas indeks (1 lebih) »
Akademi Imigrasi
Akademi Imigrasi (AIM) adalah sebuah sekolah tinggi kedinasan di lingkungan kementerian Hukum dan HAM di Kota Depok yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akademi Imigrasi · Lihat lebih »
Andap Budhi Revianto
Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. adalah seorang Perwira Tinggi Polri yang sejak 10 Maret 2021 mengemban amanat sebagai Sekjen Kemenkumham, kemudian pada 5 September 2023 ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Andap Budhi Revianto · Lihat lebih »
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional · Lihat lebih »
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di bidang penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia · Lihat lebih »
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia · Lihat lebih »
Balai Harta Peninggalan
Balai Harta Peninggalan (disingkat BHP) merupakan Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Balai Harta Peninggalan · Lihat lebih »
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan Hak Asasi Manusia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia
Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan · Lihat lebih »
Hak asasi manusia
Hak asasi manusia (disingkat HAM, human rights, droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Hak asasi manusia · Lihat lebih »
Hukum
Hukum (serapan dari حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Hukum · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Indonesia · Lihat lebih »
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat dengan Itjen Kemenkumham RI merupakan unsur pengawas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kantor Imigrasi
Kantor Imigrasi (disingkat Kanim) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi · Lihat lebih »
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Agama Republik Indonesia
Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Indonesia
Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisaris Jenderal Polisi
Komisaris Jenderal Polisi (KOMJEN POL) Komisaris Jenderal Polisi adalah pangkat perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia, setara dengan Letnan Jenderal, Laksamana Madya, dan Marsekal Madya pada Kepangkatan Militer Indonesia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Komisaris Jenderal Polisi · Lihat lebih »
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Jakarta Selatan adalah nama sebuah Kota Administrasi di bagian selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kota Administrasi Jakarta Selatan · Lihat lebih »
Kuningan, Jakarta Selatan
Suasana malam hari di daerah Kuningan Kuningan adalah satu kawasan bisnis di Jakarta, bagian dari Segitiga Emas Jakarta, yang mencakup Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kuningan, Jakarta Selatan · Lihat lebih »
Lembaga Pemasyarakatan
Lambang Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lembaga Pemasyarakatan · Lihat lebih »
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »
Megawati Soekarnoputri
Prof. Dr. (H.C.) Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Megawati Soekarnoputri · Lihat lebih »
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia · Lihat lebih »
Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia · Lihat lebih »
Peradilan agama di Indonesia
Peradilan agama adalah Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Pengadilan Agama guna menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan, jujur dan terpercaya.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peradilan agama di Indonesia · Lihat lebih »
Peradilan tata usaha negara di Indonesia
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peradilan tata usaha negara di Indonesia · Lihat lebih »
Peradilan umum di Indonesia
Peradilan umum (atau disebut juga Peradilan sipil) adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi sebagian rakyat pencari keadilan pada umumnya.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peradilan umum di Indonesia · Lihat lebih »
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) adalah sebuah sekolah tinggi kedinasan di Kota Depok yang terletak dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan · Lihat lebih »
Provinsi
Provinsi (kata tidak baku: propinsi) adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Provinsi · Lihat lebih »
Purnawirawan
Purnawirawan (disingkat Purn.) adalah sebuah gelar untuk para pensiunan prajurit, baik TNI maupun Polri yang sudah tidak aktif lagi di dalam dinas kemiliteran atau kepolisian.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Purnawirawan · Lihat lebih »
Rasuna Said
Hj. Rangkayo Rasuna Said adalah pejuang kemerdekaan dan politikus Indonesia yang dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Rasuna Said · Lihat lebih »
Rumah Detensi Imigrasi
Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Rumah Detensi Imigrasi · Lihat lebih »
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara · Lihat lebih »
Rumah Tahanan Negara
Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Rumah Tahanan Negara · Lihat lebih »
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat dengan Setjen Kemenkumham RI merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia · Lihat lebih »
Silmy Karim
Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A. menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai Januari 2023.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Silmy Karim · Lihat lebih »
Soepomo
Prof. Dr. Mr. Soepomo (Ejaan Soewandi: Supomo) adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama negara itu dari Agustus hingga November 1945 dan lagi dari Desember 1949 hingga 6 September 1950.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Soepomo · Lihat lebih »
Yasonna Laoly
Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. adalah politisi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014 hingga pengunduran dirinya setelah terpilih sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Yasonna Laoly · Lihat lebih »
19 Agustus
19 Agustus adalah hari ke-231 (hari ke-232 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 19 Agustus · Lihat lebih »
1945
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 1945 · Lihat lebih »
1946
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 1946 · Lihat lebih »
2014
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 2014 · Lihat lebih »
27 Oktober
27 Oktober adalah hari ke-300 (hari ke-301 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 27 Oktober · Lihat lebih »
3 Januari
3 Januari adalah hari ke-3 dalam kalender Gregorian dengan 362 hari (atau 363 hari dalam tahun kabisat) menjelang akhir tahun.
Baru!!: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 3 Januari · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia RI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman, Departemen Kehakiman RI., Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen hukum dan HAM R.I., Departemen hukum dan ham, Depkumham, Kemenkumham, Kementerian Hah Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Kementerian hukum dan HAM RI., Kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia.
