Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru memiliki 33 kesamaan (dalam Unionpedia): Bahasa Indonesia, Buddhisme di Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ekonomi, Ekspor, Gerakan 30 September, Gereja Katolik di Indonesia, Hindu di Indonesia, Indonesia, Inflasi, Islam di Indonesia, Jenderal, Kepresidenan Sementara Soeharto, Komunisme, Konstitusional, Korupsi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Negara kesatuan, Orang Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Perang Dingin, Presiden Indonesia, Protestanisme di Indonesia, Republik, Sejarah Indonesia (1965–1966), Sistem presidensial, ..., Soekarno, Surat Perintah Sebelas Maret, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memperluas indeks (3 lebih) »
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh wilayah Indonesia.
Bahasa Indonesia dan Demokrasi Terpimpin (1959–1965) · Bahasa Indonesia dan Orde Baru ·
Buddhisme di Indonesia
Biksu berdoa di Candi Borobudur, struktur Buddhis terbesar di dunia yang dibangun oleh wangsa Syailendra. Buddhisme di Indonesia memiliki sejarah panjang.
Buddhisme di Indonesia dan Demokrasi Terpimpin (1959–1965) · Buddhisme di Indonesia dan Orde Baru ·
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Demokrasi Terpimpin (1959–1965) · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Orde Baru ·
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Demokrasi Terpimpin (1959–1965) · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Orde Baru ·
Demokrasi
Seorang wanita memasukkan surat suara pada putaran kedua pemilu presiden Prancis tahun 2007. Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.
Demokrasi dan Demokrasi Terpimpin (1959–1965) · Demokrasi dan Orde Baru ·
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Orde Baru ·
Ekonomi
Ekonomi atau Urupan adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Ekonomi · Ekonomi dan Orde Baru ·
Ekspor
Kegiatan pemuatan barang ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Ekspor · Ekspor dan Orde Baru ·
Gerakan 30 September
Gerakan 30 September (G30S) adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya enam jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Gerakan 30 September · Gerakan 30 September dan Orde Baru ·
Gereja Katolik di Indonesia
Gereja di Paroki Santo Yoseph, Denpasar, Bali dengan ornamen stil Bali yang kental. Gereja Katolik di Indonesia merupakan bagian dari kesatuan Gereja Katolik Roma dunia, di bawah kepemimpinan Paus sebagai pemimpin tertinggi Hierarki Gereja Katolik.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Gereja Katolik di Indonesia · Gereja Katolik di Indonesia dan Orde Baru ·
Hindu di Indonesia
Hindu Bali. Agama Hindu di Indonesia berjumlah sebesar 1,69% dari total populasi Indonesia, dengan 86,91% di Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Hindu di Indonesia · Hindu di Indonesia dan Orde Baru ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Indonesia · Indonesia dan Orde Baru ·
Inflasi
tingkat inflasi di dunia (2019) Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Inflasi · Inflasi dan Orde Baru ·
Islam di Indonesia
Islam adalah agama terbesar di Indonesia, dengan 86,7% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim dalam survei tahun 2018.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Islam di Indonesia · Islam di Indonesia dan Orde Baru ·
Jenderal
Jenderal adalah pangkat tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang perwira tinggi karier di Angkatan Darat, pangkat ini satu tingkat di atas Letnan Jenderal dan berbintang 4.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Jenderal · Jenderal dan Orde Baru ·
Kepresidenan Sementara Soeharto
Suharto Kepresidenan Sementara Suharto berlangsung menyusul Transisi ke Orde Baru.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Kepresidenan Sementara Soeharto · Kepresidenan Sementara Soeharto dan Orde Baru ·
Komunisme
Komunisme (communis) adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Komunisme · Komunisme dan Orde Baru ·
Konstitusional
Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Konstitusional · Konstitusional dan Orde Baru ·
Korupsi
Tidak ada data Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Korupsi · Korupsi dan Orde Baru ·
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Orde Baru ·
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) merupakan lembaga tertinggi dalam pemerintahan Indonesia antara tahun 1959 hingga 1971, dimana MPRS digantikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Orde Baru ·
Negara kesatuan
Peta negara-negara yang berbentuk kesatuan (berwarna biru). Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Negara kesatuan · Negara kesatuan dan Orde Baru ·
Orang Indonesia
Orang Indonesia adalah penduduk Indonesia, tanpa memandang latar belakang ras, etnis ataupun agama.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orang Indonesia · Orang Indonesia dan Orde Baru ·
Partai Komunis Indonesia
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) yang terlarang dan telah dibubarkan.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Partai Komunis Indonesia · Orde Baru dan Partai Komunis Indonesia ·
Perang Dingin
Presiden AS Ronald Reagan dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Mikhail Gorbachev, pada KTT Pertama di Jenewa, Swiss, 19 November 1985Perang Dingin (Cold War; холо́дная война́, kholodnaya voyna, 1947–1991) adalah periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet serta sekutu masing-masing, Blok Barat dan Blok Timur.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Perang Dingin · Orde Baru dan Perang Dingin ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Presiden Indonesia · Orde Baru dan Presiden Indonesia ·
Protestanisme di Indonesia
Gereja Betlehem di Wamena, Papua Pegunungan Gereja Blenduk di Semarang, dibangun dalam arsitektur Eropa Protestanisme adalah salah satu dari enam agama resmi di Indonesia, yang lainnya adalah Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Protestanisme di Indonesia · Orde Baru dan Protestanisme di Indonesia ·
Republik
Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Republik · Orde Baru dan Republik ·
Sejarah Indonesia (1965–1966)
Sejarah Indonesia (1965–1966) adalah masa Transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan 1960-an, digulingkannya presiden pertama Indonesia, Soekarno setelah 21 tahun menjabat.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Sejarah Indonesia (1965–1966) · Orde Baru dan Sejarah Indonesia (1965–1966) ·
Sistem presidensial
Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Sistem presidensial · Orde Baru dan Sistem presidensial ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Soekarno · Orde Baru dan Soekarno ·
Surat Perintah Sebelas Maret
Surat Perintah Sebelas Maret, yang biasa disebut dengan singkatan Supersemar, adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966, yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang "dianggap perlu" untuk memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau selama pembantaian di Indonesia 1965–1966.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Surat Perintah Sebelas Maret · Orde Baru dan Surat Perintah Sebelas Maret ·
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru
- Apa yang mereka miliki di Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru
- Kemiripan antara Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru
Perbandingan antara Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru
Demokrasi Terpimpin (1959–1965) memiliki 76 hubungan, sementara Orde Baru memiliki 199. Ketika mereka memiliki kesamaan 33, indeks Jaccard adalah 12.00% = 33 / (76 + 199).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
