Akses lebih cepat ketimbang browser!
36 hubungan: Akuntan publik, Antitrust, Badan Kepolisian Nasional (Jepang), Daftar negara menurut sistem hukum, Dewan Penasihat (Jepang), Dewan Perwakilan Rakyat (Jepang), Eksekutif (pemerintahan), Hak asasi manusia di Jepang, Hak veto, Hukum administrasi negara, Hukum perburuhan, Hukum privat, Hukum sipil (sistem hukum), Hukum umum, Hukum waris, Jepang, Kaisar Jepang, Kehakiman, Komisi Keamanan Publik Nasional (Jepang), Konstitusi, Konstitusi Jepang, Konstitusi Meiji, Kontrak, Lembaga legislatif, Mahkamah Agung Jepang, Obiter dictum, Parlemen Jepang, Pemerintah Jepang, Pendudukan Jepang, Penilai, Perang Dunia II, Perbuatan melawan hukum, Politik Jepang, Restorasi Meiji, Sistem peradilan Jepang, Undang-undang Napoleon.
Akuntan publik
Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik (lihat di bawah) di Indonesia.
Baru!!: Hukum Jepang dan Akuntan publik · Lihat lebih »
Antitrust
Hukum atau Undang-Undang "Antipakat" (antitrust) atau hukum/undang-undang persaingan, merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil.
Baru!!: Hukum Jepang dan Antitrust · Lihat lebih »
Badan Kepolisian Nasional (Jepang)
Gedung kedua Kantor Pemerintah Pusat, gedung penempatan lembaga adalah lembaga yang dikelola oleh Komisi Keamanan Publik Nasional dari Kantor Kabinet dari Kabinet Jepang, dan merupakan badan pusat dari sistem kepolisian Jepang, dan badan koordinasi pusat penegakan hukum dalam situasi darurat nasional di Jepang.
Baru!!: Hukum Jepang dan Badan Kepolisian Nasional (Jepang) · Lihat lebih »
Daftar negara menurut sistem hukum
Sistem hukum di dunia secara umum terbagi atas lima sistem utama: hukum sipil, hukum umum, hukum sosialis, hukum agama, hukum adat ataupun gabungan-gabungannya.
Baru!!: Hukum Jepang dan Daftar negara menurut sistem hukum · Lihat lebih »
Dewan Penasihat (Jepang)
Ruang Dewan Penasihat di Parlemen Jepang (Diet) Dewan Penasihat Jepang atau adalah nama majelis tinggi dalam Parlemen Jepang.
Baru!!: Hukum Jepang dan Dewan Penasihat (Jepang) · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat (Jepang)
Dewan Perwakilan Rakyat Jepang atau Shūgi-in (bahasa Jepang: 衆議院, bahasa Inggris: House of Representatives) adalah nama majelis rendah dalam Parlemen Jepang.
Baru!!: Hukum Jepang dan Dewan Perwakilan Rakyat (Jepang) · Lihat lebih »
Eksekutif (pemerintahan)
Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.
Baru!!: Hukum Jepang dan Eksekutif (pemerintahan) · Lihat lebih »
Hak asasi manusia di Jepang
Topik hak asasi manusia di Jepang sering menjadi kontroversi terutama di dalam negeri sejak akhir Perang Dunia II, yang menyebabkan berakhirnya ekspansi militer yang agresif secara tiba-tiba ketika dianggap sendiri adalah kekaisaran.
Baru!!: Hukum Jepang dan Hak asasi manusia di Jepang · Lihat lebih »
Hak veto
Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi.
Baru!!: Hukum Jepang dan Hak veto · Lihat lebih »
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negara (administrative law) adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara.
Baru!!: Hukum Jepang dan Hukum administrasi negara · Lihat lebih »
Hukum perburuhan
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain.
Baru!!: Hukum Jepang dan Hukum perburuhan · Lihat lebih »
Hukum privat
200px Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.
Baru!!: Hukum Jepang dan Hukum privat · Lihat lebih »
Hukum sipil (sistem hukum)
Sistem hukum dunia Hukum sipil adalah sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus tahun -228 SH, karena profesi ini ilmu alam yang diperoleh melalui pengalaman dalam praktek diaplikasikan dengan semestinya untuk menemukan cara-cara yang ekonomis dalam kemampuan alam demi kemaslahatan umat manusia.
Baru!!: Hukum Jepang dan Hukum sipil (sistem hukum) · Lihat lebih »
Hukum umum
Hukum umum (common law) juga dikenal sebagai preseden peradilan, hukum yang dibuat hakim, atau hukum kasus, adalah hukum yang dibuat oleh hakim dan pengadilan kuasi-yusisial serupa berdasarkan pendapat tertulisFor an example of this usage in a decision of the United States Supreme Court, see the quote from United States v Texas in the section “Interaction of constitutional, statutory and common law” below.
Baru!!: Hukum Jepang dan Hukum umum · Lihat lebih »
Hukum waris
Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak.
Baru!!: Hukum Jepang dan Hukum waris · Lihat lebih »
Jepang
Jepang (bahasa Jepang: 日本国, Nihonkoku atau Nipponkoku) adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur.
Baru!!: Hukum Jepang dan Jepang · Lihat lebih »
Kaisar Jepang
Kaisar Jepang (Kanji: 天皇; Romaji: Tennō) adalah pemimpin keluarga kekaisaran dan kepala seremonial negara dari sistem monarki konstitusional Jepang.
Baru!!: Hukum Jepang dan Kaisar Jepang · Lihat lebih »
Kehakiman
Lembaga yudikatif adalah Lembaga Pemerintah yang fungsinya dalam hal mengadili perkara atas siapapun terutama mengawasi penerapan yang melanggar Undang-Undang Dasar dan Hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai pondasi dari lambang negara tersebut, ber-etika berbangsa dan beragama.
Baru!!: Hukum Jepang dan Kehakiman · Lihat lebih »
Komisi Keamanan Publik Nasional (Jepang)
adalah komisi Kantor Kabinet Jepang.
Baru!!: Hukum Jepang dan Komisi Keamanan Publik Nasional (Jepang) · Lihat lebih »
Konstitusi
Konstitusi (disebut pula undang-undang dasar) adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis.
Baru!!: Hukum Jepang dan Konstitusi · Lihat lebih »
Konstitusi Jepang
adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947.
Baru!!: Hukum Jepang dan Konstitusi Jepang · Lihat lebih »
Konstitusi Meiji
Penetapan Konstitusi Meiji, karya Hashimoto Chikanobu. Konstitusi Kekaisaran Jepang (大日本帝國憲法, umumnya dikenal sebagai Konstitusi Meiji) adalah undang-undang Kekaisaran Jepang dari tahun 1889 hingga tahun 1947.
Baru!!: Hukum Jepang dan Konstitusi Meiji · Lihat lebih »
Kontrak
Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.
Baru!!: Hukum Jepang dan Kontrak · Lihat lebih »
Lembaga legislatif
Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum.
Baru!!: Hukum Jepang dan Lembaga legislatif · Lihat lebih »
Mahkamah Agung Jepang
Pengadilan Tertinggi Jepang (最高裁判所 Saikō-Saibansho; disingkat dengan sebutan 最高裁 Saikō-Sai, atau dalam bahasa Inggris yaitu Supreme Court of Japan), terletak di kota Chiyoda, Tokyo.
Baru!!: Hukum Jepang dan Mahkamah Agung Jepang · Lihat lebih »
Obiter dictum
Obiter dictum (juga digunakan dalam bentuk jamak, obiter dicta) adalah frase dalam bahasa Latin yang berarti "ngomong-ngomong", dan dalam konteks hukum mengacu kepada bagian dari putusan hukum yang tidak pokok atau tidak terkait dengan substansi utamanya.
Baru!!: Hukum Jepang dan Obiter dictum · Lihat lebih »
Parlemen Jepang
Parlemen Jepang atau Kokkai (国会) adalah nama parlemen Jepang.
Baru!!: Hukum Jepang dan Parlemen Jepang · Lihat lebih »
Pemerintah Jepang
adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang Kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi.
Baru!!: Hukum Jepang dan Pemerintah Jepang · Lihat lebih »
Pendudukan Jepang
* Pendudukan Sekutu atas Jepang.
Baru!!: Hukum Jepang dan Pendudukan Jepang · Lihat lebih »
Penilai
Penilai (appraiser; berasal dari bahasa Latin: appretiare yang mempunyai arti "menilai") merupakan sebuah profesi yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman melakukan kegiatan penilaian terhadap objek penilaian, sesuai dengan keahlian dan profesionalisme yang dimiliki dengan mengacu kepada standar penilaian yang berlaku.
Baru!!: Hukum Jepang dan Penilai · Lihat lebih »
Perang Dunia II
Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat menjadi PDII atau PD2) adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945.
Baru!!: Hukum Jepang dan Perang Dunia II · Lihat lebih »
Perbuatan melawan hukum
Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum (tort) adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Baru!!: Hukum Jepang dan Perbuatan melawan hukum · Lihat lebih »
Politik Jepang
Politik Jepang berbentuk multi partai bikameral Parlemen Demokrasi perwakilan Kerajaan konstitusional dimana Kaisar adalah Kepala Negara Seremoni dan Perdana Menteri adalah Kepala Pemerintahan dan kepala Kabinet, yang merupakan bagian dari eksekutif.
Baru!!: Hukum Jepang dan Politik Jepang · Lihat lebih »
Restorasi Meiji
, dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868.
Baru!!: Hukum Jepang dan Restorasi Meiji · Lihat lebih »
Sistem peradilan Jepang
Dalam sistem peradilan Jepang, Konstitusi Jepang menjamin bahwa "semua hakim harus independen dalam menjalankan hati nurani mereka dan hanya akan terikat oleh konstitusi ini dan Hukum" (Pasal 76).
Baru!!: Hukum Jepang dan Sistem peradilan Jepang · Lihat lebih »
Undang-undang Napoleon
Halaman pertama dari edisi asli tahun 1804 Undang-undang Napoleon (bahasa Prancis: Code civil des Français) adalah undang-undang sipil Prancis yang disusun pada masa kekuasaan Napoleon Bonaparte.
Baru!!: Hukum Jepang dan Undang-undang Napoleon · Lihat lebih »
