Akses lebih cepat ketimbang browser!
28 hubungan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Belanja Negara, Dana alokasi khusus, Dana alokasi umum, Dana bagi hasil, Dana darurat, Dana hibah, Dana perimbangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Indonesia, Kompas.com, Nomor pokok wajib pajak, Pajak, Pajak bumi dan bangunan, Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, Pemerintahan daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pendapatan asli daerah, Pendapatan nasional, Pendapatan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Daerah (Indonesia), Perpajakan di Indonesia, Retribusi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017
Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 di Indonesia.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018
Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 di Indonesia.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia · Lihat lebih »
Belanja Negara
Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Negara · Lihat lebih »
Dana alokasi khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana alokasi khusus · Lihat lebih »
Dana alokasi umum
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana alokasi umum · Lihat lebih »
Dana bagi hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana bagi hasil · Lihat lebih »
Dana darurat
Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana darurat · Lihat lebih »
Dana hibah
Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana hibah · Lihat lebih »
Dana perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana perimbangan · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lambang DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Indonesia · Lihat lebih »
Kompas.com
Kompas.com adalah salah satu portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Kompas.com · Lihat lebih »
Nomor pokok wajib pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Nomor pokok wajib pajak · Lihat lebih »
Pajak
Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pajak · Lihat lebih »
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pajak bumi dan bangunan · Lihat lebih »
Pajak penghasilan
Pajak penghasilan dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pajak penghasilan · Lihat lebih »
Pajak pertambahan nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pajak pertambahan nilai · Lihat lebih »
Pemerintahan daerah
Perak, Malaysia. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan administrasi pemerintahan oleh pemerintah di daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan landasan dasar otonomi dan tugas.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemerintahan daerah · Lihat lebih »
Penanaman Modal Dalam Negeri
Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penanaman Modal Dalam Negeri · Lihat lebih »
Pendapatan asli daerah
Pendapatan Asli Daerah (Original Local Government Revenue) atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan asli daerah · Lihat lebih »
Pendapatan nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh Rumah Tangga Keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama satu tahun.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan nasional · Lihat lebih »
Pendapatan Negara
Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan Negara · Lihat lebih »
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak (disingkat PNBP) adalah istilah dari bentuk pendapatan negara di Indonesia yang tidak bersumber dari pajak.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak · Lihat lebih »
Peraturan Daerah (Indonesia)
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah (Indonesia) · Lihat lebih »
Perpajakan di Indonesia
Perpajakan di Indonesia termasuk pajak penghasilan, barang dan penjualan.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perpajakan di Indonesia · Lihat lebih »
Retribusi
Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.
Baru!!: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Retribusi · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
APBD, Anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pajak Daerah.
