Daftar Isi
21 hubungan: Andi Hamzah, Bahasa Belanda, Belanda, Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hindia Belanda, Hukum adat Indonesia, Hukum pidana, Indische Staatsregeling, Jawa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kerajaan Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kota Semarang, Mahkamah Agung, Mochtar Kusumaatmadja, Oemar Seno Adji, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wirjono Prodjodikoro.
Andi Hamzah
Prof. Dr. Jur.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Andi Hamzah
Bahasa Belanda
Bahasa Belanda (Nederlands) adalah bahasa yang dituturkan oleh 20 juta jiwa di seluruh dunia dan merupakan bagian dari bahasa Jermanik Barat yang besar, bersama dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Jerman di dalamnya.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Bahasa Belanda
Belanda
Belanda (Nederland, "tanah rendah") adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di Benua Eropa.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Belanda
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Hindia Belanda
Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (Nederlands(ch)-Indië) adalah sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Hindia Belanda
Hukum adat Indonesia
Hukum Adat Indonesia (adat recht; Indonesian customary law) adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat Hukum di Indonesia dan dipertahankan oleh rakyat asli Indonesia dalam pergaulan hidup seharihari baik di kota maupun di desahttps://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM%20ADAT-%20Dr%20Yulia.pdf.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Hukum adat Indonesia
Hukum pidana
Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (Strafrecht) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Hukum pidana
Indische Staatsregeling
Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indië, dikenal juga sebagai Indische Staatsregeling (IS; Stbld 1925-415 jo 577) adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Indische Staatsregeling
Jawa
Pulau Jawa dalam citra satelit Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia yang terletak di kepulauan Sunda Besar dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Jawa
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah Lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesiahttps://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kerajaan Belanda
Kerajaan Belanda (Koninkrijk der Nederlanden), biasa dikenal sebagai Belanda, adalah sebuah kerajaan konstitusional dengan wilayah di Eropa Barat dan Karibia.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Kerajaan Belanda
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUH Acara Pidana atau KUHAP (Herziene Inlandsche Reglement atau HIR)) adalah peraturan perundang-undangan Indonesia Hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi III DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kota Semarang
Kota Semarang (ꦯꦼꦩꦫꦁ, Pegon: سماراڠ) adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Kota Semarang
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung (dalam bahasa Inggris: supreme court) adalah pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Mahkamah Agung
Mochtar Kusumaatmadja
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Mochtar Kusumaatmadja
Oemar Seno Adji
Oemar Seno Adji, S.H. adalah mantan Ketua Mahkamah Agung RI periode 1974-1982.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Oemar Seno Adji
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Wirjono Prodjodikoro
Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah Ketua Mahkamah Agung periode 1952-1966.
Lihat Hukum acara pidana Indonesia dan Wirjono Prodjodikoro