Akses lebih cepat ketimbang browser!
122 hubungan: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengelola Dana Abadi Umat, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, Badan Perfilman Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Pertimbangan Kepegawaian, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Restorasi Gambut, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Badan Wakaf Indonesia, Daftar frasa Latin, Daftar Kepala Badan Intelijen Negara, Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia, Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Daftar Wali Kota Batam, Daniel Murdiyarso, Dewan Energi Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Ketahanan Nasional, ..., Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Koperasi Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Pers, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Dewan Riset Nasional, Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Indonesia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Hukum Nasional, Komisi Informasi, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Penanggulangan AIDS, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Komite Profesi Akuntan Publik, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Konsil Kedokteran Indonesia, Lembaga Negara Indonesia, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Sensor Film, Mahfud MD, Ombudsman Republik Indonesia, Otorita Ibu Kota Nusantara, Otoritas Jasa Keuangan, Pelaksana tugas, Presiden Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Shana Fatina Sukarsono, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, Unit Staf Kepresidenan. Memperluas indeks (72 lebih) »
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah lembaga nonstruktural bersifat mandiri yang didirikan dengan tujuan menghimpun ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri dan/atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia · Lihat lebih »
Badan Amil Zakat Nasional
Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Amil Zakat Nasional · Lihat lebih »
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
KN Kuda Laut berpatroli di Ambon, Maluku Dua kapal Bakamla berpatroli Kapal coast guard indonesia sedang menjaga laut natuna utara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia · Lihat lebih »
Badan Koordinasi Keamanan Laut
Badan Koordinasi Keamanan Laut (disingkat BAKORKAMLA) adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Koordinasi Keamanan Laut · Lihat lebih »
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (disingkat BKPRN) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional · Lihat lebih »
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan · Lihat lebih »
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Badan Nasional Sertifikasi Profesi disingkat (BNSP) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi · Lihat lebih »
Badan Otorita Pariwisata Danau Toba
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba adalah badan layanan umum yang dirancang sebagai lembaga khusus untuk mempercepat pengembangan Danau Toba sebagai salah satu tujuan pariwisata prioritas Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba · Lihat lebih »
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: BPMIGAS) adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · Lihat lebih »
Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
Badan Pengelola Masjid Istiqlal (disingkat BPMI) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal · Lihat lebih »
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (disingkat BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila · Lihat lebih »
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo · Lihat lebih »
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) adalah Badan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum · Lihat lebih »
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (disingkat BPH Migas) adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi · Lihat lebih »
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (disingkat Bappetal) adalah lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik · Lihat lebih »
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia · Lihat lebih »
Badan Pengelola Dana Abadi Umat
Badan Pengelola Dana Abadi Umat (disingkat BP DAU) adalah badan yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan memanfaatkan Dana Abadi Umat.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat · Lihat lebih »
Badan Pengelola Keuangan Haji
Badan Pengelola Keuangan Haji (disingkat BPKH) adalah lembaga negara Indonesia yang melakukan pengelolaan keuangan haji, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengelola Keuangan Haji · Lihat lebih »
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat · Lihat lebih »
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (disingkat BPWS) adalah Lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk melaksanakan pengembangan wilayah Surabaya dan Pulau Madura (Suramadu).
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura · Lihat lebih »
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat BP Batam) adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam · Lihat lebih »
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (disingkat BP Bintan) adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan · Lihat lebih »
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (disingkat BP Karimun) adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun · Lihat lebih »
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (disingkat BPKS) adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang · Lihat lebih »
Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat BPPN) adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk pada akhir masa Orde Baru berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional · Lihat lebih »
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial · Lihat lebih »
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (disingkat BP3) adalah Lembaga Nonstruktural di Indonesia yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan · Lihat lebih »
Badan Perfilman Indonesia
Badan Perfilman Indonesia atau disingkat BPI adalah sebuah badan perfilman yang dibentuk masyarakat perfilman dengan mendapatkan fasilitasi dari negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Perfilman Indonesia · Lihat lebih »
Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah sebuah badan di Indonesia yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional · Lihat lebih »
Badan Pertimbangan Kepegawaian
Badan Pertimbangan Kepegawaian (disingkat BAPEK) adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pertimbangan Kepegawaian · Lihat lebih »
Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (disingkat BP2N) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang dibentuk pemerintah Indonesia pada tahun 1994 dan berfungsi memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal perkembanngan perfilman nasional.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional · Lihat lebih »
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia disingkat BRTI adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia · Lihat lebih »
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (disingkat BRR) adalah nama singkat dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi · Lihat lebih »
Badan Restorasi Gambut
Badan Restorasi Gambut (disingkat BRG) adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Restorasi Gambut · Lihat lebih »
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Badan Riset dan Inovasi Nasional, disingkat BRIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Riset dan Inovasi Nasional · Lihat lebih »
Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (disingkat BSANK) adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan · Lihat lebih »
Badan Wakaf Indonesia
Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Badan Wakaf Indonesia · Lihat lebih »
Daftar frasa Latin
Daftar di bawah ini adalah peribahasa, pepatah, kiasan dan ungkapan dalam bahasa Latin.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Daftar frasa Latin · Lihat lebih »
Daftar Kepala Badan Intelijen Negara
Kepala Badan Intelijen Negara mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Daftar Kepala Badan Intelijen Negara · Lihat lebih »
Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia hingga saat ini.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Wali Kota Batam
Berikut adalah daftar wali kota Batam.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Daftar Wali Kota Batam · Lihat lebih »
Daniel Murdiyarso
Daniel Murdiyarso adalah ilmuwan Indonesia di bidang ilmu alam.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Daniel Murdiyarso · Lihat lebih »
Dewan Energi Nasional
atau DEN adalah Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Energi Nasional · Lihat lebih »
Dewan Jaminan Sosial Nasional
Dewan Jaminan Sosial Nasional (disingkat DJSN) dalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Jaminan Sosial Nasional · Lihat lebih »
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat Dewan Kawasan PBPB Batam) adalah Lembaga Nonstruktural yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Susunan keanggotaan Dewan Kawasan PBPB Batam terdiri dari.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam · Lihat lebih »
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (disingkat Dewan Kawasan PBPB Bintang) adalah Lembaga Nonstruktural yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan · Lihat lebih »
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (disingkat Dewan Kawasan PBPB Karimun) adalah Lembaga Nonstruktural yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun · Lihat lebih »
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum · Lihat lebih »
Dewan Ketahanan Nasional
Dewan Ketahanan Nasional (disingkat Wantannas) merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Ketahanan Nasional · Lihat lebih »
Dewan Ketahanan Pangan
Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Nonstruktural yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Ketahanan Pangan · Lihat lebih »
Dewan Koperasi Indonesia
Dewan Koperasi Indonesia adalah lembaga yang berada di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Koperasi Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus · Lihat lebih »
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disingkat DEPANRI, adalah forum koordinasi tingkat tinggi di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Pers
Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Pers · Lihat lebih »
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (disingkat DPOD) adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah · Lihat lebih »
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Riset Nasional
Dewan Riset Nasional (DRN) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Riset Nasional · Lihat lebih »
Dewan Sumber Daya Air Nasional
Dewan Sumber Daya Air Nasional (disingkat Dewan SDA Nasional) adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Sumber Daya Air Nasional · Lihat lebih »
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) adalah lembaga multistakeholders di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Indonesia · Lihat lebih »
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan yang sejak 18 Januari 2018 resmi dijabat oleh Moeldoko.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Agama Republik Indonesia
Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Agama Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Indonesia
Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (disingkat KKP atau Kemenlutkan) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Lambang Kemenkes RI hingga 14 November 2016 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (disingkat Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo atau Kominfo) adalah kementerian Indonesia yang mengurusi bidang komunikasi dan informatika.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) sebelumnya bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemlu RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Kemen PUPR RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (disingkat Kemendag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertanian.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos), adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Kementerian Sosial Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisi Aparatur Sipil Negara
Komisi Aparatur Sipil Negara (disingkat KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Aparatur Sipil Negara · Lihat lebih »
Komisi Hukum Nasional
Komisi Hukum Nasional (disingkat KHN) adalah Lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2000 dalam rangka memberikan masukan yang obyektif mengenai pelaksanaan hukum di Indonesia, serta untuk memberikan saran-saran umum kepada Presiden mengenai usaha menegakkan kembali supremasi hukum.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Hukum Nasional · Lihat lebih »
Komisi Informasi
Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Informasi · Lihat lebih »
Komisi Kejaksaan
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Kejaksaan · Lihat lebih »
Komisi Kepolisian Nasional
Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Kepolisian Nasional · Lihat lebih »
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau disingkat Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan · Lihat lebih »
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga negara mandiri yang memiliki mandat pada empat (4) Undang-Undang yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia · Lihat lebih »
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Lambang Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia..
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisi Penanggulangan AIDS
Komisi Penanggulangan AIDS atau Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) adalah sebuah lembaga negara nonstruktural dan independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Penanggulangan AIDS · Lihat lebih »
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · Lihat lebih »
Komisi Penyiaran Indonesia
Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Penyiaran Indonesia · Lihat lebih »
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia · Lihat lebih »
Komite Ekonomi dan Industri Nasional
Komite Ekonomi Industri Nasional (disingkat KEIN) adalah Lembaga Nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional · Lihat lebih »
Komite Ekonomi Nasional
Komite Ekonomi Nasional disingkat menjadi KEN adalah sebuah lembaga non-kementerian yang bertugas untuk membantu presiden dalam mempercepat pembangunan perekonomian nasional, Anggaran yang berkenaan dengan kegiatan KEN akan dibebankan kepada bagian dari anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Ekonomi Nasional · Lihat lebih »
Komite Inovasi Nasional
Komite Inovasi Nasional atau disingkat dengan KIN adalah sebuah lembaga nonstruktural dan independen yang dibentuk oleh Presiden untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam memajukan pembangunan sosio-ekonomi nasional melalui sistem inovasi nasional.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Inovasi Nasional · Lihat lebih »
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (disingkat dengan KNEKS) adalah lembaga non-struktural yang dipimpin oleh Presiden sebagai ketua dan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah · Lihat lebih »
Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (disingkat KNKT) adalah sebuah lembaga pemerintahan nonstruktural Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi · Lihat lebih »
Komite Olahraga Nasional Indonesia
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Olahraga Nasional Indonesia · Lihat lebih »
Komite Olimpiade Indonesia
Komite Olimpiade Indonesia (disingkat NOC Indonesia) adalah komite olimpiade nasional (National Olympic Committee)ofIndonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Olimpiade Indonesia · Lihat lebih »
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) adalah komite beranggotakan lintas kementerian yang menjadi pusat koordinasi untuk mengatasi hambatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional dan mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas · Lihat lebih »
Komite Profesi Akuntan Publik
Komite Profesi Akuntan Publik yang disingkat KPAP adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang ada di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Profesi Akuntan Publik · Lihat lebih »
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (disingkat KSAP) adalah komite yang dibentuk dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntasi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan · Lihat lebih »
Konsil Kedokteran Indonesia
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Konsil Kedokteran Indonesia · Lihat lebih »
Lembaga Negara Indonesia
Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Lembaga Negara Indonesia · Lihat lebih »
Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian · Lihat lebih »
Lembaga Penjamin Simpanan
Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Lembaga Penjamin Simpanan · Lihat lebih »
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · Lihat lebih »
Lembaga Sensor Film
Lembaga Sensor Film (LSF) adalah sebuah lembaga nonstruktural yang bertugas menetapkan status edar film bioskop, film televisi, sinetron, acara televisi dan iklan di Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Lembaga Sensor Film · Lihat lebih »
Mahfud MD
Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., dikenal dengan nama Mahfud MD1 adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Mahfud MD · Lihat lebih »
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Ombudsman Republik Indonesia · Lihat lebih »
Otorita Ibu Kota Nusantara
Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Otorita Ibu Kota Nusantara · Lihat lebih »
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Otoritas Jasa Keuangan · Lihat lebih »
Pelaksana tugas
Pelaksana tugas (disingkat Plt.; acting) dalam administrasi negara (Indonesia) adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Pelaksana tugas · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan · Lihat lebih »
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · Lihat lebih »
Shana Fatina Sukarsono
Shana Fatina Sukarsono adalah seorang aktivis, pengusaha dan direktur utama Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Shana Fatina Sukarsono · Lihat lebih »
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (disingkat secara resmi UKP-PPP, sering juga disingkat UKP4) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan · Lihat lebih »
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP adalah Lembaga Nonstruktural yang didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila · Lihat lebih »
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, disingkat UKP3R atau UKP-PPR, adalah sebuah lembaga yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah Rapat Terbatas pada 26 Oktober 2006.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi · Lihat lebih »
Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.
Baru!!: Lembaga Nonstruktural dan Unit Staf Kepresidenan · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Badan Ekstra Struktural, Badan Independen, Lembaga Non Struktural, Lembaga ekstra struktural, Lembaga independen, Lembaga nonstruktural.
