Akses lebih cepat ketimbang browser!
7 hubungan: Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Presiden Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Baru!!: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) dan Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.
Baru!!: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat · Lihat lebih »
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Baru!!: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Baru!!: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (indonesia), Perppu, Perpu.
