Logo
Unionpedia
Komunikasi
Temukan di Google Play
Baru! Ambil Unionpedia pada perangkat Android™ Anda!
Bebas
Akses lebih cepat ketimbang browser!
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indeks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.

156 hubungan: Abolisi, Agama, Amendemen, Amnesti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Bahasa Indonesia, Bali, Bank sentral, Belanda, Bhinneka Tunggal Ika, Budaya Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah otonom, Daftar Perdana Menteri Indonesia, Dekrit (hukum), Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demografi, Demokrasi, Demokrasi terpimpin, Den Haag, Detik.com, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Duta besar, Ekonomi, Fakir miskin, Fasilitas pelayanan kesehatan, Federasi, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Gencatan senjata, Grasi, Hak asasi manusia, Hubungan internasional, I Gusti Ketut Pudja, Ibadat, Ideologi politik, Ilmu, Ilmu kesejahteraan sosial, Indonesia, Indonesia Raya, Jenis gelar, Kabinet Indonesia, Kabinet Sjahrir I, Keadaan darurat, Keamanan, ..., Kehakiman, Kekosongan kekuasaan, Kekuasaan kehakiman di Indonesia, Kementerian Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983, Keuangan, Kewarganegaraan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat, Kompas.com, Konferensi Meja Bundar, Konstituante Republik Indonesia, Konstitusi, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Konsul, Lambang negara Indonesia, Lembaga Negara Indonesia, Lembaga tinggi negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Federal, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Manipol USDEK, Mata uang, Merle Calvin Ricklefs, Nasakom, Negara, Negara berdaulat, Negara hukum, Negara kesatuan, Orde Baru, Pajak, Pancasila, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia Sembilan, Paragraf, Pemakzulan, Pembagian administratif Indonesia, Pemerintah Indonesia, Pemerintah pusat, Pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah di Indonesia, Pemilihan umum, Pemilihan umum di Indonesia, Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955, Pemisahan kekuasaan, Pendidikan di Indonesia, Penduduk, Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, Penghargaan, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia), Peraturan perundang-undangan Indonesia, Pertahanan militer, Piagam Jakarta, Presiden Indonesia, Rakyat, Referendum, Reformasi Indonesia (1998–sekarang), Rehabilitasi politik, Republik, Republik Indonesia Serikat, Revolusi Nasional Indonesia, Sang Saka Merah Putih, Sistem parlementer, Sistem presidensial, Soeharto, Soekarno, Sosial ekonomi, Sumber daya, Sumber hukum Indonesia, Tafsir, Tanda kehormatan, Tempat umum, Tentara Nasional Indonesia, Tribunnews, Tuhan, Undang-undang, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Wakil Presiden Indonesia, Warga Negara Indonesia, 1 Agustus, 1 November, 10 Agustus, 11 Agustus, 14 November, 14 Oktober, 16 Oktober, 17 Agustus, 18 Agustus, 19 Oktober, 1945, 1949, 1999, 2 November, 2000, 2001, 2002, 21 Oktober, 22 Juni, 23 Agustus, 7 Agustus, 9 November. Memperluas indeks (106 lebih) »

Abolisi

Abolisi atau penghapusan (bahasa latin, abolitio) merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Abolisi · Lihat lebih »

Agama

Berbagai macam simbol agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Agama · Lihat lebih »

Amendemen

Amendemen atau Perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amendemen · Lihat lebih »

Amnesti

Amnesti (dari bahasa Yunani, amnestia) secara harfiah berarti melupakan, adalah tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan kepada orang-orang.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amnesti · Lihat lebih »

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia · Lihat lebih »

Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia (disingkat ANRI) merupakan salah satu lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.7/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Arsip Nasional Republik Indonesia · Lihat lebih »

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

, lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat "BPUPKI"), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang di Jawa.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan · Lihat lebih »

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh wilayah Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bahasa Indonesia · Lihat lebih »

Bali

Bali (juga dikenal sebagai Kepulauan Bali, ᬩᬮᬶ) adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bali · Lihat lebih »

Bank sentral

Bank sentral atau bank pusat di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bank sentral · Lihat lebih »

Belanda

Belanda (Nederland, "tanah rendah") adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di Benua Eropa.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Belanda · Lihat lebih »

Bhinneka Tunggal Ika

Garuda Pancasila dengan semboyan ''Bhinneka Tunggal Ika'' di pita. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika · Lihat lebih »

Budaya Indonesia

Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Budaya Indonesia · Lihat lebih »

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta · Lihat lebih »

Daerah otonom

Daerah otonom adalah sebuah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Daerah otonom · Lihat lebih »

Daftar Perdana Menteri Indonesia

Perdana Menteri Republik Indonesia, secara umum disebut sebagai Perdana Menteri Indonesia adalah jabatan tertinggi di Pemerintahan Indonesia pada masa Revolusi Nasional hingga berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Daftar Perdana Menteri Indonesia · Lihat lebih »

Dekrit (hukum)

Dekrit adalah sesuatu yang berkaitan dengan proklamasi hukum, biasanya dikeluarkan oleh kepala negara (seperti presiden republik atau raja), menurut prosedur tertentu (biasanya ditetapkan dalam konstitusi).

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dekrit (hukum) · Lihat lebih »

Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959

Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 · Lihat lebih »

Demografi

Demografi merupakan gabungan dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan grafein yang artinya rakyat dan tulisan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Demografi · Lihat lebih »

Demokrasi

Seorang wanita memasukkan surat suara pada putaran kedua pemilu presiden Prancis tahun 2007. Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Demokrasi · Lihat lebih »

Demokrasi terpimpin

Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Demokrasi terpimpin · Lihat lebih »

Den Haag

Den Haag (resminya 's-Gravenhage) adalah sebuah gemeente, kota pemerintahan Belanda dan tempat parlemen, serta ibu kota provinsi Zuid-Holland (Holland Selatan).

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Den Haag · Lihat lebih »

Detik.com

detikcom adalah sebuah situs web berita di Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Detik.com · Lihat lebih »

Dewan Pertimbangan Agung

Dewan Pertimbangan Agung (disingkat DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum diamendemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Pertimbangan Agung · Lihat lebih »

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia · Lihat lebih »

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia · Lihat lebih »

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »

Duta besar

Duta besar (disingkat Dubes) atau secara resmi disebut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat, atau ke sebuah organisasi internasional, untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Duta besar · Lihat lebih »

Ekonomi

Ekonomi atau Urupan adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ekonomi · Lihat lebih »

Fakir miskin

Fakir miskin adalah orang-orang yang sangat sengsara hidupnya.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Fakir miskin · Lihat lebih »

Fasilitas pelayanan kesehatan

Ruang pasien di sebuah rumah sakit di Denmark Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan (sering diakronimkan sebagai faskes) adalah setiap lokasi yang menyediakan pelayanan kesehatan, mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit yang besar dengan fasilitas yang lengkap.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Fasilitas pelayanan kesehatan · Lihat lebih »

Federasi

Peta negara-negara yang berbentuk federasi (berwarna hijau). Federasi (serapan dari federatie) adalah gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan satu entitas badan, namun hakikatnya tetap berdiri sendiri.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Federasi · Lihat lebih »

Garis-Garis Besar Haluan Negara

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara · Lihat lebih »

Gencatan senjata

Gencatan senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apa pun untuk sementara di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Gencatan senjata · Lihat lebih »

Grasi

Grasi di Indonesia, menurut UU No.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Grasi · Lihat lebih »

Hak asasi manusia

Hak asasi manusia (disingkat HAM, human rights, droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hak asasi manusia · Lihat lebih »

Hubungan internasional

Hubungan Internasional (HI; sering disebut Studi Internasional (SI), meski keduanya tidak sama) adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi nonpemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional (MNC).

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hubungan internasional · Lihat lebih »

I Gusti Ketut Pudja

I Gusti Ketut Pudja adalah pahlawan nasional Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan I Gusti Ketut Pudja · Lihat lebih »

Ibadat

Ibadat atau Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab ‘Ibadah (عبادة).

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ibadat · Lihat lebih »

Ideologi politik

Dalam ilmu sosial, Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide, nilai, opini, dan keyakinan yang menjelaskan mengenai rencana atau tindakan dalam pembuatan kebijakan publik.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ideologi politik · Lihat lebih »

Ilmu

Sebuah percobaan demi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu atau ilmu pengetahuan (disebut juga sains; serapan dari scientia) adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ilmu · Lihat lebih »

Ilmu kesejahteraan sosial

Kemiskinan merupakan pembahasan dari ilmu kesejahteraan sosial Ilmu kesejahteraan sosial merupakan pengetahuan sistematis yang membahas isu kesejahteraan dan upaya-upaya mencapai kesejahteraan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ilmu kesejahteraan sosial · Lihat lebih »

Indonesia

Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Indonesia · Lihat lebih »

Indonesia Raya

Rekaman video Indonesia Raya 3 bait (1945) "Indonesia Raya" merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Indonesia Raya · Lihat lebih »

Jenis gelar

Gelar adalah awalan (prefiks) atau akhiran (sufiks) yang ditambahkan pada nama seseorang untuk menandakan penghormatan, jabatan resmi, atau kualifikasi akademis atau profesional.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Jenis gelar · Lihat lebih »

Kabinet Indonesia

Kabinet Indonesia (biasanya disebut sebagai Kabinet Presiden atau disederhanakan sebagai Kabinet) adalah bagian dari cabang eksekutif dalam pemerintahan Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kabinet Indonesia · Lihat lebih »

Kabinet Sjahrir I

Kabinet Sjahrir Pertama dibentuk setelah Kabinet Presidensial dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 – 28 Februari 1946.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kabinet Sjahrir I · Lihat lebih »

Keadaan darurat

Keadaan darurat atau dahulu dikenal sebagai staat van oorlog en beleg (SOB) yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai state of emergency adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keadaan darurat · Lihat lebih »

Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keamanan · Lihat lebih »

Kehakiman

Lembaga yudikatif adalah Lembaga Pemerintah yang fungsinya dalam hal mengadili perkara atas siapapun terutama mengawasi penerapan yang melanggar Undang-Undang Dasar dan Hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai pondasi dari lambang negara tersebut, ber-etika berbangsa dan beragama.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kehakiman · Lihat lebih »

Kekosongan kekuasaan

kekosongan kekuasaan atau vakum kekuasaan (Inggris: Vacum of Power) adalah suatu kondisi yang terjadi ketika suatu pemegang kekuasaan telah kehilangan kendali atas sesuatu dan tidak ada yang menggantikan mereka.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kekosongan kekuasaan · Lihat lebih »

Kekuasaan kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu bentuk kekuasaan negara dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kekuasaan kehakiman di Indonesia · Lihat lebih »

Kementerian Indonesia

Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kementerian Indonesia · Lihat lebih »

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesiahttps://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

jmpl Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat · Lihat lebih »

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia yang dikeluarkan pada Maret 1983.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 · Lihat lebih »

Keuangan

Keuangan adalah istilah untuk menggambarkan hubungan antar manusia berdasarkan kebutuhan dan keuntungan material.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keuangan · Lihat lebih »

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kewarganegaraan · Lihat lebih »

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia · Lihat lebih »

Komite Nasional Indonesia Pusat

Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komite Nasional Indonesia Pusat · Lihat lebih »

Kompas.com

Kompas.com adalah salah satu portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kompas.com · Lihat lebih »

Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) (Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konferensi Meja Bundar · Lihat lebih »

Konstituante Republik Indonesia

Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstituante Republik Indonesia · Lihat lebih »

Konstitusi

Konstitusi (disebut pula undang-undang dasar) adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusi · Lihat lebih »

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat · Lihat lebih »

Konsul

Konsulat Jendral Republik Indonesia di Houston Seorang konsul atau konsul jenderal adalah pemimpin sebuah konsulat (bahasa Inggris:"Consulate") wakil resmi sebuah negara bertindak untuk membantu dan melindungi warga negaranya serta memfasilitasi hubungan perdagangan dan persahabatan (hal ini yang membedakan tugas antara seorang konsul dengan seorang duta besar yang mewakili sebuah negara).

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konsul · Lihat lebih »

Lambang negara Indonesia

Lambang negara Indonesia pada perangko tahun 1982. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Lambang negara Indonesia · Lihat lebih »

Lembaga Negara Indonesia

Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Lembaga Negara Indonesia · Lihat lebih »

Lembaga tinggi negara

Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Lembaga tinggi negara · Lihat lebih »

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Lihat lebih »

Majelis Permusyawaratan Federal

Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949).

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Majelis Permusyawaratan Federal · Lihat lebih »

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »

Manipol USDEK

Poster untuk materi sosialisasi Manipol/USDEK, 1961 Manipol/USDEK adalah dasar dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Manipol USDEK · Lihat lebih »

Mata uang

Mata uang Rupiah - Indonesia Mata uang adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mata uang · Lihat lebih »

Merle Calvin Ricklefs

Prof.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Merle Calvin Ricklefs · Lihat lebih »

Nasakom

Nasakom (kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme) adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Nasakom · Lihat lebih »

Negara

PBB; beberapa wilayah yang disengketakan tidak ditampilkan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara · Lihat lebih »

Negara berdaulat

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan negara berdaulat, meskipun tidak semua negara-negara berdaulat tentu menjadi anggotanya. Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara berdaulat · Lihat lebih »

Negara hukum

Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara hukum · Lihat lebih »

Negara kesatuan

Peta negara-negara yang berbentuk kesatuan (berwarna biru). Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara kesatuan · Lihat lebih »

Orde Baru

Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Orde Baru · Lihat lebih »

Pajak

Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pajak · Lihat lebih »

Pancasila

Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila · Lihat lebih »

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia · Lihat lebih »

Panitia Sembilan

al.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Panitia Sembilan · Lihat lebih »

Paragraf

Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Paragraf · Lihat lebih »

Pemakzulan

Pemakzulan (pelengseran) atau pengithaman (impeachment) adalah sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap seorang pejabat tinggi negara (terutama kepala negara dan/atau kepala pemerintahan).

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemakzulan · Lihat lebih »

Pembagian administratif Indonesia

Secara umum, Indonesia dibagi atas empat tingkat pembagian administratif.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pembagian administratif Indonesia · Lihat lebih »

Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Indonesia · Lihat lebih »

Pemerintah pusat

Pemerintah pusat, atau biasa disebut Pemerintah saja, adalah sebutan yang umum untuk pemerintah suatu negara kesatuan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah pusat · Lihat lebih »

Pemerintahan daerah

Perak, Malaysia. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan administrasi pemerintahan oleh pemerintah di daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan landasan dasar otonomi dan tugas.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintahan daerah · Lihat lebih »

Pemerintahan daerah di Indonesia

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintahan daerah di Indonesia · Lihat lebih »

Pemilihan umum

Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemilihan umum · Lihat lebih »

Pemilihan umum di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemilihan umum di Indonesia · Lihat lebih »

Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955

Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955 dilaksanakan pada 17 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante Republik Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955 · Lihat lebih »

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955

Poster kampanye pada Pemilu 1955 Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 · Lihat lebih »

Pemisahan kekuasaan

Pemisahan kekuasaan (bahasa Inggris: separation of powers) merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemisahan kekuasaan · Lihat lebih »

Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pendidikan di Indonesia · Lihat lebih »

Penduduk

Jalanan yang penuh sesak penduduk di Jepang, negara dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi Proyeksi pertumbuhan penduduk di dunia abad ini Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penduduk · Lihat lebih »

Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda

Ratu Juliana (ketiga dari kanan) pada saat penyerahan kedaulatan Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda atau Pengakuan Kedaulatan Indonesia adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan tanggal 27 Desember 1949 saat soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda · Lihat lebih »

Penghargaan

Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penghargaan · Lihat lebih »

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

Soepomo, penulis Penjelasan UUD 1945 Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat Penjelasan UUD 1945) adalah lampiran untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, yang menjelaskan makna dari masing-masing pasal.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 · Lihat lebih »

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) · Lihat lebih »

Peraturan perundang-undangan Indonesia

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan sebagai landasan dasar dalam menentukan KUHP maupun KUH Perdata.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Lihat lebih »

Pertahanan militer

Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pertahanan militer · Lihat lebih »

Piagam Jakarta

Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Piagam Jakarta · Lihat lebih »

Presiden Indonesia

Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »

Rakyat

Rakyat (people) adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Rakyat · Lihat lebih »

Referendum

Referendum (dari bahasa Latin) adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Referendum · Lihat lebih »

Reformasi Indonesia (1998–sekarang)

Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Kejatuhan Soeharto Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Reformasi Indonesia (1998–sekarang) · Lihat lebih »

Rehabilitasi politik

Rehabilitasi politik adalah proses dimana seorang anggota organisasi politik atau pemerintah yang telah jatuh dalam penyudutan direstorasi ke kehidupan publik.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Rehabilitasi politik · Lihat lebih »

Republik

Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Republik · Lihat lebih »

Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Republik Indonesia Serikat · Lihat lebih »

Revolusi Nasional Indonesia

Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak Sekutu, diwakili oleh Inggris.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Revolusi Nasional Indonesia · Lihat lebih »

Sang Saka Merah Putih

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera Merah Putih negara Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sang Saka Merah Putih · Lihat lebih »

Sistem parlementer

Istana Westminster, "Ibu semua parlemen." Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sistem parlementer · Lihat lebih »

Sistem presidensial

Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sistem presidensial · Lihat lebih »

Soeharto

Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Soeharto · Lihat lebih »

Soekarno

Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Soekarno · Lihat lebih »

Sosial ekonomi

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sosial ekonomi · Lihat lebih »

Sumber daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sumber daya · Lihat lebih »

Sumber hukum Indonesia

Sumber hukum adalah keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sumber hukum Indonesia · Lihat lebih »

Tafsir

Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan, seperti yang bisa dipahami dari Qs.Al-Furqan: 33.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tafsir · Lihat lebih »

Tanda kehormatan

Tanda kehormatan Order of the Garter di Britania Raya. Tanda kehormatan (disebut juga dengan Orde) adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh sebuah negara berdaulat, penguasa monarki, wangsa kerajaan, maupun organisasi kepada seseorang, umumnya sebagai pengakuan atas prestasi individu.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tanda kehormatan · Lihat lebih »

Tempat umum

Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tempat umum · Lihat lebih »

Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tentara Nasional Indonesia · Lihat lebih »

Tribunnews

Tribunnews.com merupakan situs media online di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tribunnews · Lihat lebih »

Tuhan

Dalam pemikiran monoteistik, Tuhan biasanya dipandang sebagai wujud tertinggi, pencipta, dan obyek utama dari iman.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tuhan · Lihat lebih »

Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang · Lihat lebih »

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Lihat lebih »

Wakil Presiden Indonesia

Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wakil Presiden Indonesia · Lihat lebih »

Warga Negara Indonesia

Sampul buku ''Praktik Belajar Kewarganegaraan'' diterbitkan oleh ''Center for Civic Education'' bekerja sama dengan Depdiknas Paspor Indonesia, diberikan kepada warga negara Indonesia. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh undang-undang (UU) sebagai warga negara Republik Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Warga Negara Indonesia · Lihat lebih »

1 Agustus

1 Agustus adalah hari ke-213 (hari ke-214 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1 Agustus · Lihat lebih »

1 November

1 November adalah hari ke-305 (hari ke-306 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1 November · Lihat lebih »

10 Agustus

10 Agustus adalah hari ke-222 (hari ke-223 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 10 Agustus · Lihat lebih »

11 Agustus

11 Agustus adalah hari ke-223 (hari ke-224 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 11 Agustus · Lihat lebih »

14 November

14 November adalah hari ke-318 (hari ke-319 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 14 November · Lihat lebih »

14 Oktober

14 Oktober adalah hari ke-287 (hari ke-288 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 14 Oktober · Lihat lebih »

16 Oktober

16 Oktober adalah hari ke-289 (hari ke-290 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 16 Oktober · Lihat lebih »

17 Agustus

17 Agustus adalah hari ke-229 (hari ke-230 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 17 Agustus · Lihat lebih »

18 Agustus

18 Agustus adalah hari ke-230 (hari ke-231 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 18 Agustus · Lihat lebih »

19 Oktober

19 Oktober adalah hari ke-292 (hari ke-293 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 19 Oktober · Lihat lebih »

1945

Tidak ada deskripsi.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1945 · Lihat lebih »

1949

Tidak ada deskripsi.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1949 · Lihat lebih »

1999

Tidak ada deskripsi.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1999 · Lihat lebih »

2 November

2 November Kecelakaan kereta api Ratu Jaya 1993 adalah peristiwa tabrakan hebat dua kereta api di daerah Ratu Jaya, Kota Depok pada 2 November 1993.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 2 November · Lihat lebih »

2000

Tidak ada deskripsi.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 2000 · Lihat lebih »

2001

Serangan 11 September.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 2001 · Lihat lebih »

2002

Tidak ada deskripsi.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 2002 · Lihat lebih »

21 Oktober

21 Oktober adalah hari ke-294 (hari ke-295 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 21 Oktober · Lihat lebih »

22 Juni

22 Juni adalah hari ke-173 (hari ke-174 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 22 Juni · Lihat lebih »

23 Agustus

23 Agustus adalah hari ke-235 (hari ke-236 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 23 Agustus · Lihat lebih »

7 Agustus

7 Agustus adalah hari ke-217 (hari ke-220 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 7 Agustus · Lihat lebih »

9 November

9 November adalah hari ke-313 (hari ke-314 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.

Baru!!: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 9 November · Lihat lebih »

Beralih ke halaman ini:

Konstitusi Indonesia, Teks UUD 1945, UUD '45, UUD 1945, UUD 45, UUD'45, Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

KeluarMasuk
Hei! Kami di Facebook sekarang! »