Logo
Unionpedia
Komunikasi
Temukan di Google Play
Baru! Ambil Unionpedia pada perangkat Androidâ„¢ Anda!
Bebas
Akses lebih cepat ketimbang browser!
 

Undang-Undang Penyiaran

Indeks Undang-Undang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (atau Undang-Undang Penyiaran) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia.

25 hubungan: Bambang Kesowo, Bunyi, Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Frekuensi, Grafis, Indonesia, Kabel, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga penyiaran asing, Lembaga penyiaran berlangganan, Lembaga penyiaran komunitas, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga penyiaran swasta, Lembaran Negara Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, Pancasila, Pemerintah Indonesia, Radio, Sistem televisi berjaringan di Indonesia, Sistem transmisi, Spektrum, Undang-undang, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bambang Kesowo

Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M.() adalah politisi dan birokrat berkebangsaan Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Bambang Kesowo · Lihat lebih »

Bunyi

membran bergetar. Bunyi memiliki pengertian yang bervariasi menurut bidang ilmunya.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Bunyi · Lihat lebih »

Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia · Lihat lebih »

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »

Frekuensi

Gelombang sinusoida dengan beberapa macam frekuensi; gelombang yang bawah mempunyai frekuensi yang lebih tinggi Frekuensi atau kekerapan adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Frekuensi · Lihat lebih »

Grafis

Grafis adalah bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Grafis · Lihat lebih »

Indonesia

Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Indonesia · Lihat lebih »

Kabel

Kabel (serapan dari kabel, dari capulum, berarti "tali") merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Kabel · Lihat lebih »

Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia · Lihat lebih »

Lembaga penyiaran asing

Lembaga Penyiaran Asing adalah lembaga penyiaran yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan luar negeri dan berpusat di luar wilayah Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Lembaga penyiaran asing · Lihat lebih »

Lembaga penyiaran berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan, dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Lembaga penyiaran berlangganan · Lihat lebih »

Lembaga penyiaran komunitas

Dalam hukum penyiaran Indonesia, Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi, yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut Menurut UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga yang bergerak di bidang pelayananan siaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Lembaga penyiaran komunitas · Lihat lebih »

Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah bentuk penyiaran umum yang terdapat di Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Lembaga Penyiaran Publik · Lihat lebih »

Lembaga penyiaran swasta

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah istilah untuk penyiar swasta di Indonesia, baik komersial maupun nonkomersial.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Lembaga penyiaran swasta · Lihat lebih »

Lembaran Negara Republik Indonesia

Dalam penerbitan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, ordonnantie, dan reglement Dalam bahasa Belanda, penerbitan ini disebut staatsblad, lebih lengkapnya Het Staatsblad van Nederlandsch-Indië pada zaman Hindia Belanda dan Het Staatsblad van Indonesië pada masa peralihan.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Lembaran Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »

Megawati Soekarnoputri

Prof. Dr. (H.C.) Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Megawati Soekarnoputri · Lihat lebih »

Pancasila

Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Pancasila · Lihat lebih »

Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Pemerintah Indonesia · Lihat lebih »

Radio

Sebuah radio merek Truetone Sebuah penerima radio Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik).

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Radio · Lihat lebih »

Sistem televisi berjaringan di Indonesia

Sistem televisi berjaringan di Indonesia (secara resmi disebut Sistem Stasiun Jaringan, disingkat SSJ) diwajibkan pada setiap lembaga penyiaran di Indonesia yang hendak melakukan siaran dalam lingkup nasional, baik publik maupun swasta, sebagai sarana mewujudkan demokratisasi penyiaran.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Sistem televisi berjaringan di Indonesia · Lihat lebih »

Sistem transmisi

Tuas pemindah kecepatan (5 kecepatan) pada Mazda Protege. Typical layout of transverse engine with manual transmission / transaxle and front wheel drive Alfa Romeo rear transaxle Sistem transmisi, dalam otomotif, adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan (putaran) dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Sistem transmisi · Lihat lebih »

Spektrum

Spektrum cahaya dari sebuah bianglala/ pelangi Spektrum adalah sebuah keadaan atau harga yang tidak terbatas hanya pada suatu set harga saja tetapi dapat berubah secara tak terbatas di dalam sebuah kontinum.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Spektrum · Lihat lebih »

Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Undang-undang · Lihat lebih »

Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja · Lihat lebih »

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.

Baru!!: Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »

Beralih ke halaman ini:

UU Penyiaran, Undang-undang penyiaran.

KeluarMasuk
Hei! Kami di Facebook sekarang! »