Akses lebih cepat ketimbang browser!
81 hubungan: Administrasi publik, Ali Sastroamidjojo, Amerika Serikat, Awaloedin Djamin, Bahasa Inggris, Bahasa Prancis, Bandul, Batavia, Binnenlands Bestuur, Birokrasi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Daftar Perdana Menteri Indonesia, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demokrasi, Direktorat Jenderal, Eksekutif (pemerintahan), Hong Kong, Indonesia, Inggris, Inlands Bestuur, Ironi, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Wilopo, Kasman Singodimedjo, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Komite Nasional Indonesia Pusat, Konstitusi, Korps Pegawai Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga legislatif, Maximilian Weber, Panitia Retooling Aparatur Negara, Partai politik, Pegawai negeri sipil, Pelayanan publik, Pemerintah, Perdana menteri, Pertanggungjawaban, Politik blok birokrasi, Portable Document Format, Republik Indonesia Serikat, Sekretariat Jenderal, Soeharto, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-Undang Kementerian Negara, Universitas Cornell, ..., Universitas Kyoto, Wilopo, 1 Agustus, 12 Agustus, 17 Agustus, 1829, 1905, 1916, 1918, 1925, 1945, 1946, 1948, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1961, 1966, 1968, 20 Februari, 20 Maret, 25 September, 3 April, 30 Mei, 5 Juli, 9 April. Memperluas indeks (31 lebih) »
Administrasi publik
Administrasi Publik (Public administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Administrasi publik · Lihat lebih »
Ali Sastroamidjojo
Mr. Raden Ali Sastroamidjojo (EYD: Ali Sastroamijoyo) adalah Perdana Menteri Indonesia kedelapan dan kesepuluh selama dua periode yang berbeda, antara tahun 1953 sampai 1955 dan 1956 hingga 1957.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Ali Sastroamidjojo · Lihat lebih »
Amerika Serikat
Amerika Serikat, disingkat dengan AS atau A.S. (bahasa Inggris: United States of America, disingkat USA atau U.S.A. atau United States, disingkat US atau U.S., harfiah: "Perserikatan Negara-Negara Bagian Amerika"), atau secara umum dikenal dengan Amerika saja,Nama negara ini dalam bahasa Inggris adalah United States of America, USA/U.S.A atau secara umum disebut dengan United States, US, atau America.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Amerika Serikat · Lihat lebih »
Awaloedin Djamin
Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Drs. Awaloedin Djamin, M.P.A. adalah tokoh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan akademikus.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Awaloedin Djamin · Lihat lebih »
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris adalah bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada Abad Pertengahan Awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Bahasa Inggris · Lihat lebih »
Bahasa Prancis
Bahasa Prancis (le français, la langue française) adalah salah satu bahasa paling penting dari kelompok bahasa Roman setelah bahasa Spanyol dan bahasa Portugis.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Bahasa Prancis · Lihat lebih »
Bandul
Bandul yang mengalami osilasi ayunan. Bandul yang mempunyai arah vektor kecepatan ('''v''') dan percepatan ('''a''') Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Bandul · Lihat lebih »
Batavia
Detil perisai pada lambang kota Batavia Batavia atau Batauia adalah ibu kota Hindia Belanda, yang wilayahnya kini kurang lebih menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Batavia · Lihat lebih »
Binnenlands Bestuur
Istana gubernur Maluku (1929) Kediaman ''resident'' Banten di Serang (1915-1926) Kediaman ''assistent-resident'' Donggala (1930-1936) Binnenlands Bestuur ("pemerintahan dalam negeri", disingkat "BB"), atau disebut juga Gewestelijk Bestuur ("pemerintahan daerah") adalah salah satu bentuk birokrasi pemerintahan pada masa Hindia Belanda yang terdiri atas orang-orang Eropa.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Binnenlands Bestuur · Lihat lebih »
Birokrasi
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris dari bureau dan cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Birokrasi · Lihat lebih »
Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta (disingkat DIY, ꦝꦌꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ,, pelafalan tidak resmi: Jogja/Jogjakarta) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta · Lihat lebih »
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta · Lihat lebih »
Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia
Halaman berikut berisi daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Indonesia.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Perdana Menteri Republik Indonesia, secara umum disebut sebagai Perdana Menteri Indonesia adalah jabatan tertinggi di Pemerintahan Indonesia pada masa Revolusi Nasional hingga berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Daftar Perdana Menteri Indonesia · Lihat lebih »
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 · Lihat lebih »
Demokrasi
Seorang wanita memasukkan surat suara pada putaran kedua pemilu presiden Prancis tahun 2007. Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Demokrasi · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal (disingkat Ditjen) adalah unsur pelaksana pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Direktorat Jenderal · Lihat lebih »
Eksekutif (pemerintahan)
Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Eksekutif (pemerintahan) · Lihat lebih »
Hong Kong
Hong Kong; resminya Provinsi Otonomi Khusus Hong Kong) adalah sebuah provinsi swatantra yang terletak di bagian tenggara Tiongkok di estuari Sungai Mutiara. Hong Kong terkenal dengan perkembangannya yang pesat, pelabuhan laut dalam alami, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi (sekitar 7 juta jiwa pada lahan seluas.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Hong Kong · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Indonesia · Lihat lebih »
Inggris
Inggris (England) adalah sebuah negara konstituen atau negara bagian yang merupakan bagian dari Britania Raya.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Inggris · Lihat lebih »
Inlands Bestuur
''Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren'' (MOSVIA, "sekolah menengah pendidikan pangreh praja") di Bandung (tahun 1929) Opleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren'' ("sekoleh pendidikan pegawai negeri bumi putera") di Makassar (tahun 1924) Wonosobo (tahun 1913) Inlands Bestuur atau Inlandsch Bestuur (pangreh praja) adalah salah satu dari dua bentuk birokrasi pemerintahan di Hindia Belanda, di samping Binnenlands Bestuur.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Inlands Bestuur · Lihat lebih »
Ironi
Ironi (dari bahasa Yunani Kuno εἰρωνεία eirōneía, melalui bahasa Belanda ironie) adalah salah satu jenis majas yang berupa sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut atau mengungkapkan sindiran halus.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Ironi · Lihat lebih »
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I · Lihat lebih »
Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Kabinet Wilopo · Lihat lebih »
Kasman Singodimedjo
Mr. R. H. Kasman Singodimedjo adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Kasman Singodimedjo · Lihat lebih »
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · Lihat lebih »
Komite Nasional Indonesia Pusat
Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat · Lihat lebih »
Konstitusi
Konstitusi (disebut pula undang-undang dasar) adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Konstitusi · Lihat lebih »
Korps Pegawai Republik Indonesia
Korps Pegawai Republik Indonesia (disingkat KORPRI) adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Korps Pegawai Republik Indonesia · Lihat lebih »
Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang didirikan pada tahun 1957 untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara · Lihat lebih »
Lembaga legislatif
Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Lembaga legislatif · Lihat lebih »
Maximilian Weber
Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari Ilmu Sosiologi dan Administrasi negara modern.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Maximilian Weber · Lihat lebih »
Panitia Retooling Aparatur Negara
Panitia Retooling Aparatur Negara atau Paran adalah sebuah badan pemerintahan pengganti Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) yang didirikan pada 1959.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Panitia Retooling Aparatur Negara · Lihat lebih »
Partai politik
Anggota partai-partai politik bersama-sama berkoordinasi untuk mencapai dan mempergunakan kekuasaan politik. Partai Politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Partai politik · Lihat lebih »
Pegawai negeri sipil
kanselir agung dan seniman Yan Liben (600–673). Pegawai negeri atau pegawai negeri sipil (civil servant, ambtenaar) adalah orang yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Pegawai negeri sipil · Lihat lebih »
Pelayanan publik
Petugas sedang melayani masyarakat Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Pelayanan publik · Lihat lebih »
Pemerintah
de facto''. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Pemerintah · Lihat lebih »
Perdana menteri
Perdana menteri adalah ketua menteriKamus Besar Bahasa Indonesia.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Perdana menteri · Lihat lebih »
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban atau pertanggungjelasan (accountable) adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan atau tanggung gugat (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Pertanggungjawaban · Lihat lebih »
Politik blok birokrasi
Politik blok birokrasi atau (bahasa Inggris: building blocks) dalam administrasi publik adalah menyangkut umumnya dilakukan oleh para politisi hasil dari sebuah pemilu dan para birokrat dalam kriteria normatif kebijakan untuk mengalokasikan tugas pembuat kebijakan oleh politisi non birokrat dalam pendelegasian dan menunjukkan bidang kerja birokrasi yang bersinambung bahwa keduanya umumnya dapat berbeda secara umum disebut jabatan karier dan non karier dalam bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur, struktur yang mengetengahkan sebuah susunan dari suatu tatanan dan kultur yang mengandung nilai (values), sistem kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang dapat mencerminkan perilaku dari sumberdaya manusianya.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Politik blok birokrasi · Lihat lebih »
Portable Document Format
Portable Document Format (disingkat PDF) adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh Adobe Systems pada tahun 1993 untuk keperluan pertukaran dokumen digital.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Portable Document Format · Lihat lebih »
Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Republik Indonesia Serikat · Lihat lebih »
Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal (disingkat Setjen) atau Sekretaris Jenderal (disingkat Sekjen) adalah unsur pembantu pemimpin atau pimpinan pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian atau Lembaga Negara.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Sekretariat Jenderal · Lihat lebih »
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Soeharto · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Undang-Undang Kementerian Negara
Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga non-struktural.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Undang-Undang Kementerian Negara · Lihat lebih »
Universitas Cornell
Universitas Cornell (bahasa Inggris: Cornell University) adalah sebuah universitas penelitian swasta yang terletak di Ithaca, New York, Amerika Serikat.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Universitas Cornell · Lihat lebih »
Universitas Kyoto
adalah universitas negeri di Kyoto, Jepang.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Universitas Kyoto · Lihat lebih »
Wilopo
Mr. Wilopo adalah Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada 3 April 1952 - 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan Wilopo · Lihat lebih »
1 Agustus
1 Agustus adalah hari ke-213 (hari ke-214 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1 Agustus · Lihat lebih »
12 Agustus
12 Agustus adalah hari ke-224 (hari ke-225 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 12 Agustus · Lihat lebih »
17 Agustus
17 Agustus adalah hari ke-229 (hari ke-230 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 17 Agustus · Lihat lebih »
1829
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1829 · Lihat lebih »
1905
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1905 · Lihat lebih »
1916
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1916 · Lihat lebih »
1918
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1918 · Lihat lebih »
1925
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1925 · Lihat lebih »
1945
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1945 · Lihat lebih »
1946
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1946 · Lihat lebih »
1948
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1948 · Lihat lebih »
1950
25 Juni: Perang Korea dimulai.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1950 · Lihat lebih »
1952
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1952 · Lihat lebih »
1953
29 Mei: Puncak Gunung Everest berhasil dicapai. 2 Juni: Elizabeth II, Ratu Britania Raya, dimahkotai.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1953 · Lihat lebih »
1954
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1954 · Lihat lebih »
1955
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1955 · Lihat lebih »
1956
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1956 · Lihat lebih »
1957
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1957 · Lihat lebih »
1959
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1959 · Lihat lebih »
1961
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1961 · Lihat lebih »
1966
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1966 · Lihat lebih »
1968
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 1968 · Lihat lebih »
20 Februari
20 Februari adalah hari ke-51 dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 20 Februari · Lihat lebih »
20 Maret
20 Maret adalah hari ke-79 (hari ke-80 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 20 Maret · Lihat lebih »
25 September
25 September adalah hari ke-268 (hari ke-269 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 25 September · Lihat lebih »
3 April
3 April adalah hari ke-93 (hari ke-94 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 3 April · Lihat lebih »
30 Mei
30 Mei adalah hari ke-150 (hari ke-151 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 30 Mei · Lihat lebih »
5 Juli
5 Juli adalah hari ke-186 (hari ke-187 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 5 Juli · Lihat lebih »
9 April
9 April adalah hari ke-99 (hari ke-100 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Birokrasi di Indonesia dan 9 April · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Birokrasi Indonesia, Birokrasi di indonesia.
