Akses lebih cepat ketimbang browser!
24 hubungan: Badan Informasi Geospasial, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Gas rumah kaca, Gusti Muhammad Hatta, Joko Widodo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Open Government Indonesia, Rencana Utama Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Susilo Bambang Yudhoyono, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
Badan Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial (BIG) (sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial. BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh seorang kepala. Muh Aris Marfai saat ini menjabat sebagai kepala BIG sejak 27 Januari 2021 menggantikan Hasanuddin Z Abidin yang sebelumnya menjabat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/TPA tahun 2016. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN).
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Badan Informasi Geospasial · Lihat lebih »
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, juga disingkat BPPT, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi · Lihat lebih »
Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Badan Pertanahan Nasional · Lihat lebih »
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik (disingkat BPS) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Badan Pusat Statistik · Lihat lebih »
Gas rumah kaca
Efek rumah kaca pada permukaan bumi yang disebabkan oleh radiasi matahari dan gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Gas rumah kaca · Lihat lebih »
Gusti Muhammad Hatta
Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, M.S. adalah Menteri Riset dan Teknologi di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Gusti Muhammad Hatta · Lihat lebih »
Joko Widodo
Ir. H. Joko Widodo adalah presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2014.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Joko Widodo · Lihat lebih »
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Kehutanan Indonesia
Kementerian Kehutanan (dahulu Departemen Kehutanan, disingkat Dephut) adalah kementerian yang pernah ada dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Kementerian Kehutanan Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (disingkat KKP atau Kemenlutkan) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) sebelumnya bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertanian.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Kementerian Riset dan Teknologi (disingkat Kemenristek) adalah bekas kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN).
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia · Lihat lebih »
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional · Lihat lebih »
Open Government Indonesia
Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan bersama yang dilakukan Pemerintah dengan Masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Open Government Indonesia · Lihat lebih »
Rencana Utama Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Rencana Utama Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) dengan singkatan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Rencana Utama Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia · Lihat lebih »
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional · Lihat lebih »
Susilo Bambang Yudhoyono
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., atau lebih dikenal dengan inisialnya SBY adalah Presiden Indonesia keenam yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Susilo Bambang Yudhoyono · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut · Lihat lebih »
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (disingkat secara resmi UKP-PPP, sering juga disingkat UKP4) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
Baru!!: Kebijakan Satu Peta Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan · Lihat lebih »
