Logo
Unionpedia
Komunikasi
Temukan di Google Play
Baru! Ambil Unionpedia pada perangkat Androidâ„¢ Anda!
Pasang
Akses lebih cepat ketimbang browser!
 

Penegakan hukum

Indeks Penegakan hukum

Indonesian National Police officers during foot patrol Lieutenant debriefing New York City Police Department officers at Times Square. The NYPD is the largest police force in the United States, with a uniformed force of over 38,000 as of 2018. U.S. Customs and Border Protection officers board a ship. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

24 hubungan: Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Pengadilan, Polisi, Polisi Kehutanan Republik Indonesia, Polisi militer, Polisi Pamong Praja, Sipir, Tentara Nasional Indonesia, Times Square, Vigilantisme.

Badan Intelijen Negara Republik Indonesia

Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.

Baru!!: Penegakan hukum dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

KN Kuda Laut berpatroli di Ambon, Maluku Dua kapal Bakamla berpatroli Kapal coast guard indonesia sedang menjaga laut natuna utara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia.

Baru!!: Penegakan hukum dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia · Lihat lebih »

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme.

Baru!!: Penegakan hukum dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia · Lihat lebih »

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) / CUSTOMS adalah Instansi Pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani kegiatan ekspor dan impor, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, memfasilitasi perdagangan dan industri, serta memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Baru!!: Penegakan hukum dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia · Lihat lebih »

Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

Baru!!: Penegakan hukum dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia · Lihat lebih »

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (disingkat DJP) adalah unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas mengadministrasikan perpajakan di Indonesia.

Baru!!: Penegakan hukum dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia · Lihat lebih »

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah Lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Baru!!: Penegakan hukum dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Menteri Dalam Negeri adalah jabatan dalam pemerintahan negera yang berdaulat dengan tanggung jawab untuk urusan politik, keamanan dalam negeri, dan imigrasi.

Baru!!: Penegakan hukum dan Kementerian Dalam Negeri · Lihat lebih »

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Baru!!: Penegakan hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia · Lihat lebih »

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Baru!!: Penegakan hukum dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemko Polhukam RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Baru!!: Penegakan hukum dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia · Lihat lebih »

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan.

Baru!!: Penegakan hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia · Lihat lebih »

Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan dapat merujuk pada.

Baru!!: Penegakan hukum dan Kementerian Perhubungan · Lihat lebih »

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP) merupakan badan penegakan hukum di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia.

Baru!!: Penegakan hukum dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia · Lihat lebih »

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baru!!: Penegakan hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia · Lihat lebih »

Pengadilan

Pengadilan adat kuno di Tomok, Pulau Samosir, Sumatera Utara Pengadilan di Kutaraja (kini Banda Aceh) pada tahun 1903 Pengadilan adalah instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, pembuktian mengadili hingga memutuskan.

Baru!!: Penegakan hukum dan Pengadilan · Lihat lebih »

Polisi

Polisi di Indonesia berpatroli di jalan-jalan di Sumatera Barat Kepolisian (serapan dari politie) adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah.

Baru!!: Penegakan hukum dan Polisi · Lihat lebih »

Polisi Kehutanan Republik Indonesia

Polisi Kehutanan Indonesia atau biasa disebut Polhut adalah nama sebuah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah.

Baru!!: Penegakan hukum dan Polisi Kehutanan Republik Indonesia · Lihat lebih »

Polisi militer

Polisi Militer (Angkatan Darat) Indonesia Polisi Militer sering disingkat PM atau "POM" ialah Polisi dari Satuan Militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan Negara tersebut.

Baru!!: Penegakan hukum dan Polisi militer · Lihat lebih »

Polisi Pamong Praja

Kendaraan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan.

Baru!!: Penegakan hukum dan Polisi Pamong Praja · Lihat lebih »

Sipir

Sipir yang sedang berjaga Sipir merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara.

Baru!!: Penegakan hukum dan Sipir · Lihat lebih »

Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.

Baru!!: Penegakan hukum dan Tentara Nasional Indonesia · Lihat lebih »

Times Square

Times Square adalah persimpangan jalan utama, tujuan wisata, pusat hiburan, dan lingkungan di Midtown Manhattan, Kota New York, Amerika Serikat.

Baru!!: Penegakan hukum dan Times Square · Lihat lebih »

Vigilantisme

Vigilantisme adalah metode, perilaku, sikap, dan sebagainya yang berhubungan dengan penegakan hukum, dilakukan oleh orang yang bukan anggota penegak hukum.

Baru!!: Penegakan hukum dan Vigilantisme · Lihat lebih »

KeluarMasuk
Hei! Kami di Facebook sekarang! »