Logo
Unionpedia
Komunikasi
Temukan di Google Play
Baru! Ambil Unionpedia pada perangkat Android™ Anda!
Ambil
Akses lebih cepat ketimbang browser!
 

Sistem pemerintahan lokal Aceh

Indeks Sistem pemerintahan lokal Aceh

Sistem pemerintahan lokal Aceh adalah suatu sistem pemerintahan yang dipergunakan pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dan sampai sekarang masih dipakai seiring pemberlakuan status istimewa bagi Aceh (kecuali; keurajeuën, sagoë dan nanggroë).

29 hubungan: Aceh, Bahasa Melayu, Budaya Aceh, Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Gampong, Geuchik, Gubernur, Kabupaten, Kampung, Kecamatan, Kerajaan, Kesepakatan Helsinki, Kesultanan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Masjid, Mukim, Negara bagian, Pemerintah, Pemerintah Aceh, Provinsi, Salat, Suku Aceh, Teuku, Tribunnews, Ulèëbalang, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Wilayah administrasi khusus di Indonesia.

Aceh

Aceh (Jawi: اچيه دارالسلام) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Aceh · Lihat lebih »

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu (Jawi: بهاس ملايو, Rejang) merupakan sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan terutama di Asia Tenggara Maritim.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Bahasa Melayu · Lihat lebih »

Budaya Aceh

Budaya Aceh merupakan kumpulan budaya dari berbagai suku di Aceh, Indonesia.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Budaya Aceh · Lihat lebih »

Desa

Sebuah desa di Johor, Malaysia.Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah (aglomerasi) atau biasa disebut dengan kota atau kabupaten permukiman di area perdesaan (rural).

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Desa · Lihat lebih »

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (disingkat DPR Aceh atau DPRA) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Aceh, Indonesia.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh · Lihat lebih »

Gampong

Gampong (serapan dari gampông) adalah pembagian wilayah administratif setingkat kelurahan atau desa di Provinsi Aceh, Indonesia.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Gampong · Lihat lebih »

Geuchik

Geuchik atau Keuchik adalah orang yang memimpin sebuah desa atau disebut juga kepala desa.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Geuchik · Lihat lebih »

Gubernur

Gubernur adalah seorang kepala jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti provinsi atau negara bagian, berpangkat di bawah kepala negara, dan dalam beberapa hal merupakan perwakilan resmi kepala negara seperti gubernur jenderal.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Gubernur · Lihat lebih »

Kabupaten

Kabupaten adalah satuan teritorial yang dipimpin oleh seorang bupati.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Kabupaten · Lihat lebih »

Kampung

Sebuah kampung di Melaka, Malaysia. Kampung memiliki beberapa arti, antara lain.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Kampung · Lihat lebih »

Kecamatan

Pulau Jawa yang menampilkan batas-batas kecamatan di Pulau Jawa Pada tingkat ketiga, Indonesia terbagi atas kecamatan, atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh peraturan daerah setempat.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Kecamatan · Lihat lebih »

Kerajaan

* Kerajaan, wilayah di mana seorang raja memerintah.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Kerajaan · Lihat lebih »

Kesepakatan Helsinki

Hamid Awaluddin dan Malik Mahmud berjabat tangan setelah menandatangani MoU Helsinki yang dimediasi mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Kesepakatan Helsinki atau MoU Helsinki adalah sebutan yang umum dipakai di Indonesia merujuk pada nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Kesepakatan Helsinki · Lihat lebih »

Kesultanan Aceh

Kesultanan Aceh Darussalam (Acèh Darussalam; Jawoë: كاورجاون اچيه دارالسلام) merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Kesultanan Aceh · Lihat lebih »

Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe (disingkat LWN) adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe · Lihat lebih »

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh (disingkat MS Aceh) adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh · Lihat lebih »

Masjid

Masjid (serapan dari masjid,; secara harfiah "tempat sujud"), merupakan tempat salat bagi umat Islam.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Masjid · Lihat lebih »

Mukim

Mukim adalah sebuah tingkatan dalam pembagian daerah administratif di Malaysia, Singapura dan Brunei.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Mukim · Lihat lebih »

Negara bagian

Negara bagian merupakan suatu wilayah pusat administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Negara bagian · Lihat lebih »

Pemerintah

de facto''. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Pemerintah · Lihat lebih »

Pemerintah Aceh

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Pemerintah Aceh · Lihat lebih »

Provinsi

Provinsi (kata tidak baku: propinsi) adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Provinsi · Lihat lebih »

Salat

Salat (ٱلصَّلَاة, jamak ٱلصَّلَوَات, ejaan tidak baku: shalat, sholat atau solat) adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh Muslim.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Salat · Lihat lebih »

Suku Aceh

Etnis Aceh (ureuëng Acèh) merupakan suatu kelompok etnis yang berasal dari ujung utara pulau Sumatra, khususnya di wilayah Provinsi Aceh, Indonesia.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Suku Aceh · Lihat lebih »

Teuku

Teuku adalah gelar bangsawan untuk kaum pria dari suku Aceh.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Teuku · Lihat lebih »

Tribunnews

Tribunnews.com merupakan situs media online di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Tribunnews · Lihat lebih »

Ulèëbalang

Ulèëbalang adalah kepala pemerintah dalam kesultanan Aceh yang memimpin sebuah daerah atau sagoë Ulèëbalang adalah kepala pemerintah dalam kesultanan Aceh yang memimpin sebuah daerah atau sagoë, yaitu wilayah setingkat kabupaten dalam struktur pemerintahan Indonesia sekarang.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Ulèëbalang · Lihat lebih »

Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh · Lihat lebih »

Wilayah administrasi khusus di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1): Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yaitu UU No.

Baru!!: Sistem pemerintahan lokal Aceh dan Wilayah administrasi khusus di Indonesia · Lihat lebih »

Beralih ke halaman ini:

Sistem Pemerintahan Lokal Aceh, Sistem pemerintahan lokal aceh.

KeluarMasuk
Hei! Kami di Facebook sekarang! »