Akses lebih cepat ketimbang browser!
20 hubungan: Agama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hak asasi manusia, Hukum, Hukum adat, Hukum internasional, Kementerian Indonesia, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pajak, Pendidikan, Peraturan perundang-undangan Indonesia, Politik, Presiden Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Penyiaran.
Agama
Berbagai macam simbol agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Agama · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Ketua DPR RI adalah salah satu dari lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Hak asasi manusia
Hak asasi manusia (disingkat HAM, human rights, droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Hak asasi manusia · Lihat lebih »
Hukum
Hukum (serapan dari حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Hukum · Lihat lebih »
Hukum adat
Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Hukum adat · Lihat lebih »
Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Hukum internasional · Lihat lebih »
Kementerian Indonesia
Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Kementerian Indonesia · Lihat lebih »
Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian · Lihat lebih »
Pajak
Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Pajak · Lihat lebih »
Pendidikan
Indoktrinasi di dalam kelas, penggabungan konten politik dalam materi pembelajaran atau guru yang menyalahgunakan perannya untuk mengindoktrinasi siswa bertentangan dengan tujuan pendidikan yang mencari kebebasan berpikir dan berpikir kritis. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan Undang-Undang.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Pendidikan · Lihat lebih »
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan sebagai landasan dasar dalam menentukan KUHP maupun KUH Perdata.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Lihat lebih »
Politik
Politik (serapan dari politiek) adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Politik · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik · Lihat lebih »
Undang-Undang Pelayanan Publik
Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Undang-Undang Pelayanan Publik · Lihat lebih »
Undang-Undang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (atau Undang-Undang Penyiaran) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia.
Baru!!: Undang-Undang (Indonesia) dan Undang-Undang Penyiaran · Lihat lebih »
