Daftar Isi
316 hubungan: Abad Pencerahan, Abolisionisme, Académie Diplomatique Internationale, Ad hoc, Adam, Addis Ababa, Adnan Buyung Nasution, Afrika Selatan, AIDS, Alam semesta, Alexis de Tocqueville, Amar makruf nahi mungkar, Amendemen, Amerika (benua), Amerika Serikat, Antropologi, Apartheid, Arab Saudi, Asas legalitas, Asbjørn Eide, Asia Tenggara, Australia, Austria, Babilonia, Badan traktat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Barang publik, Belanda, Belgia, Bilahari Kausikan, Bill of Rights 1689, Blok Barat, Blok Poros, Britania, Britania Raya, Ceko, Cekoslowakia, Chad, Charles I dari Inggris, Chili, Christian Tomuschat, Daftar penguasa Inggris, Darfur, Deklarasi Bangkok 1993, Deklarasi dan Program Aksi Wina, Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia Amerika, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1793, Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara, Deklarasi Hak Asasi Wanita dan Warga Negara Perempuan, Deklarasi Hak-Hak, ... Memperluas indeks (266 lebih) »
- Budaya Barat
- Egalitarianisme
- Filsafat hukum
- Masyarakat
- Politik
Abad Pencerahan
Abad Pencerahan atau Zaman Pencerahan atau Masa Pencerahan (bahasa Inggris: Age of Enlightenment; bahasa Jerman: Aufklärung) adalah gerakan intelektual dan filosofis yang mendominasi Eropa pada abad ke-17 dan ke-18.
Lihat Hak asasi manusia dan Abad Pencerahan
Abolisionisme
Abolisionisme adalah sebuah paham yang meyakini bahwa suatu tindak pidana dapat mencapai penghapusan hukuman pidana pada kasus-kasus yang tergolong ringan.
Lihat Hak asasi manusia dan Abolisionisme
Académie Diplomatique Internationale
Académie Diplomatique Internationale (ADI; Inggris: International Diplomatic Academy; Indonesia: Akademi Diplomatik Internasional) adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di Paris, Prancis, yang berfokus pada diplomasi modern dan hubungan internasional.
Lihat Hak asasi manusia dan Académie Diplomatique Internationale
Ad hoc
Ad hoc adalah sebuah istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian.
Lihat Hak asasi manusia dan Ad hoc
Adam
Adam adalah tokoh dalam Tanakh, Alkitab dan Al-Qur'an.
Lihat Hak asasi manusia dan Adam
Addis Ababa
Addis Ababa (bahasa Amhara አዲስ አበባ, "bunga baru"), terkadang dieja Addis Abeba (pengejaan yang digunakan oleh Otoritas Pemetaan Ethiopia), adalah ibu kota Ethiopia.
Lihat Hak asasi manusia dan Addis Ababa
Adnan Buyung Nasution
Prof.
Lihat Hak asasi manusia dan Adnan Buyung Nasution
Afrika Selatan
Republik Afrika Selatan (Republic of South Africa), atau yang biasa disebut Afrika Selatan, disingkat dengan Afsel, adalah sebuah negara yang terletak di kawasan paling selatan Afrika.
Lihat Hak asasi manusia dan Afrika Selatan
AIDS
Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau: sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV; atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain).
Lihat Hak asasi manusia dan AIDS
Alam semesta
Alam semesta (disebut pula jagat raya atau universum) adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya.
Lihat Hak asasi manusia dan Alam semesta
Alexis de Tocqueville
Charles Alexis Clérel de Tocqueville (Paris, 29 Juli 1805 – Cannes, 16 April 1859) adalah seorang filsuf dalam bidang politik dan sejarah dari Prancis.
Lihat Hak asasi manusia dan Alexis de Tocqueville
Amar makruf nahi mungkar
Amar makruf nahi mungkar (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿani-l-munkar) adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah.
Lihat Hak asasi manusia dan Amar makruf nahi mungkar
Amendemen
Amendemen atau Perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya.
Lihat Hak asasi manusia dan Amendemen
Amerika (benua)
Peta wilayah benua Amerika. Benua Amerika adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik.
Lihat Hak asasi manusia dan Amerika (benua)
Amerika Serikat
Amerika Serikat, disingkat dengan AS atau A.S. (bahasa Inggris: United States of America, disingkat USA atau U.S.A. atau United States, disingkat US atau U.S., harfiah: "Perserikatan Negara-Negara Bagian Amerika"), atau secara umum dikenal dengan Amerika saja,Nama negara ini dalam bahasa Inggris adalah United States of America, USA/U.S.A atau secara umum disebut dengan United States, US, atau America.
Lihat Hak asasi manusia dan Amerika Serikat
Antropologi
Antropologi adalah ilmu tentang manusia.
Lihat Hak asasi manusia dan Antropologi
Apartheid
Apartheid (dari Afrikaans yang berarti pemisahan atau negara terpisah) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga awal tahun 1990 an.
Lihat Hak asasi manusia dan Apartheid
Arab Saudi
Arab Saudi, secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi (translit), adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arab.
Lihat Hak asasi manusia dan Arab Saudi
Asas legalitas
Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.
Lihat Hak asasi manusia dan Asas legalitas
Asbjørn Eide
Asbjørn Eide (dibesarkan di Eksingedalen, Vaksdal, Norwegia) adalah seorang cendekiawan HAM Norwegia spesialis Riset Hukum dan Ilmu Sosial.
Lihat Hak asasi manusia dan Asbjørn Eide
Asia Tenggara
Asia Tenggara adalah wilayah yang terletak di bagian tenggara benua Asia.
Lihat Hak asasi manusia dan Asia Tenggara
Australia
Australia, resminya Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia), adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik.
Lihat Hak asasi manusia dan Australia
Austria
Austria, secara resmi bernama Republik Austria (Republik Österreich; bahasa Austria-Bayern: Republik Östareich), adalah sebuah negara yang tidak memiliki laut (landlocked) di Eropa Tengah yang terdiri dari 9 (sembilan) negara bagian (Bundesländer), salah satunya adalah Wina, pusat pemerintahan Austria sekaligus kota terbesarnya.
Lihat Hak asasi manusia dan Austria
Babilonia
Babilonia (Βαβυλωνία., Babilonia), lengkapnya disebut Kekaisaran Babilonia atau Negeri Babilonia, adalah negara dan daerah kebudayaan purba penutur bahasa Akkadia yang berlokasi di tengah kawasan selatan Mesopotamia (sekarang Irak dan Suriah).
Lihat Hak asasi manusia dan Babilonia
Badan traktat Perserikatan Bangsa-Bangsa
Badan traktat PBB (UN Treaty Bodies) adalah komite-komite yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tugas untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia tertentu.
Lihat Hak asasi manusia dan Badan traktat Perserikatan Bangsa-Bangsa
Barang publik
Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa kekhususan konsumen.
Lihat Hak asasi manusia dan Barang publik
Belanda
Belanda (Nederland, "tanah rendah") adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di Benua Eropa.
Lihat Hak asasi manusia dan Belanda
Belgia
Belgia, resminya bernama Kerajaan Belgia (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien), adalah sebuah negara di Eropa bagian barat.
Lihat Hak asasi manusia dan Belgia
Bilahari Kausikan
Bilahari Kim Hee Papanasam Setlur Kausikan PJG, PPA(E), PBS adalah seorang akademisi, diplomat, dan pegawai negeri asal Singapura.
Lihat Hak asasi manusia dan Bilahari Kausikan
Bill of Rights 1689
The Bill of Rights, juga disebut sebagai English Bill of Rights, adalah sebuah Undang-Undang Parlemen Inggris yang menetapkan hak sipil dasar tertentu dan menjelaskan siapa orang berikutnya yang dapat mewarisi Takhta.
Lihat Hak asasi manusia dan Bill of Rights 1689
Blok Barat
Blok Barat atau Blok Kapitalis selama Perang Dingin merujuk pada kekuatan yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan NATO melawan Uni Soviet dan Pakta Warsawa.
Lihat Hak asasi manusia dan Blok Barat
Blok Poros
Warna hijau adalah pihak Sekutu (hijau terang adalah yang bergabung setelah penyerangan ke Pearl Harbor), Negara-negara Blok Poros berwarna biru dan warna abu-abu adalah negara netral. Blok Poros (Achsenmächte, 枢軸国 Sūjikukoku, Potenze dell'Asse), dikenal juga sebagai Axis, adalah negara-negara yang berperang dalam Perang Dunia Kedua melawan pasukan Sekutu.
Lihat Hak asasi manusia dan Blok Poros
Britania
Britania dapat merujuk kepada.
Lihat Hak asasi manusia dan Britania
Britania Raya
Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland atau United Kingdom, UK),Di Britania Raya dan Dependensinya, terdapat bahasa lain yang secara resmi diakui sebagai bahasa daerah yang sah di bawah Piagam Bahasa Daerah dan Minoritas Eropa.
Lihat Hak asasi manusia dan Britania Raya
Ceko
Republik Ceko, Ceska, Cesko, atau Cek (bahasa Ceska: Česká republika, Česko), atau secara singkat Ceko atau Cekia (/ˈtʃɛkiə/) adalah sebuah negara di Eropa Tengah yang terbentuk setelah bubarnya negara Cekoslowakia.
Lihat Hak asasi manusia dan Ceko
Cekoslowakia
Cekoslowakia atau Ceko-Slowakia (bahasa Ceko dan bahasa Slowakia: Československo atau Česko-Slovensko), adalah sebuah negara yang pernah berdiri di Eropa Tengah.
Lihat Hak asasi manusia dan Cekoslowakia
Chad
Republik Chad (Arab: تشاد, Tašād; Prancis: TCad) adalah sebuah negara di Afrika Tengah yang terkurung daratan.
Lihat Hak asasi manusia dan Chad
Charles I dari Inggris
Potret Charles oleh Anthony van Dyck, 1636. Charles I adalah Raja Inggris, Skotlandia dan Irlandia sejak 27 Maret 1625 hingga kematiannya pada tahun 1649.
Lihat Hak asasi manusia dan Charles I dari Inggris
Chili
Republik Chili (República de Chile), kadang-kadang dieja sebagai Cile, Chile, Cili, atau Chili, merupakan sebuah negara berdaulat di Benua Amerika, terletak di bagian tenggara Amerika Selatan, dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Kota Santiago.
Lihat Hak asasi manusia dan Chili
Christian Tomuschat
Christian Tomuschat (lahir 23 Juli 1936 di Stettin, Jerman (kini Szczecin, Polandia)) adalah seorang ahli hukum Jerman.
Lihat Hak asasi manusia dan Christian Tomuschat
Daftar penguasa Inggris
Lambang Inggris Berikut daftar raja/ratu Inggris.
Lihat Hak asasi manusia dan Daftar penguasa Inggris
Darfur
Darfur (diwarnai hijau) terletak di bagian barat Sudan. Darfur (bahasa Arab دار فور, berarti "rumah bangsa Fur") adalah sebuah daerah di Sudan bagian barat jauh, yang berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Chad.
Lihat Hak asasi manusia dan Darfur
Deklarasi Bangkok 1993
Deklarasi Bangkok 1993 (berbeda dengan Deklarasi Bangkok 1967) adalah sebuah deklarasi yang dihadiri oleh para menteri dan delegasi dari berbagai negara di Asia, sebagai bentuk komitmen negara-negara Asia kepada nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan juga demokrasi di wilayah Asia.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Bangkok 1993
Deklarasi dan Program Aksi Wina
Deklarasi dan Program Aksi Wina (Vienna Declaration and Programme of Action) adalah sebuah deklarasi hak asasi manusia yang ditetapkan berdasarkan konsensus pada tanggal 25 Juni 1993 selama Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di kota Wina, Austria.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi dan Program Aksi Wina
Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia Amerika
Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia Amerika, juga disebut sebagai Deklarasi Bogota, adalah instrumen hak asasi manusia internasional pertama yang memiliki cakupan umum.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia Amerika
Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara
Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (Prancis: La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) adalah salah satu dokumen fundamental dari Revolusi Prancis, menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara
Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1793
"Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1793" tak pernah resmi diadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1793 (Prancis: Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1793) adalah sebuah dokumen politik Prancis yang mendahului konstitusi republikan pertama negara tersebut.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1793
Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara
Deklarasi Hak Asasi Manusia Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara adalah sebuah deklarasi yang dilakukan pada saat diselenggarakan konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang ke 21 di Phnom Penh, Kamboja, deklarasi ini dilakukan oleh para anggotanya yang terdiri yakni Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam pada tanggal 18 November 2012.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara
Deklarasi Hak Asasi Wanita dan Warga Negara Perempuan
Halaman pertama Deklarasi Hak Asasi Wanita dan Warga Negara Perempuan Deklarasi Hak Asasi Wanita dan Warga Negara Perempuan (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne) dirumuskan pada tanggal 5 September 1791 oleh seorang pegiat hak perempuan Prancis yang bernama Olympe de Gouges sebagai tanggapan terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Hak Asasi Wanita dan Warga Negara Perempuan
Deklarasi Hak-Hak
Deklarasi Hak-Hak (Bill of Rights) adalah nama untuk sepuluh amendemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Hak-Hak
Deklarasi Hak-Hak Virginia
Deklarasi Hak-Hak Virginia adalah sebuah dokumen yang dirumuskan pada tahun 1776 untuk mengumandangkan hak-hak yang dianggap melekat pada diri seseorang.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Hak-Hak Virginia
Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam
Logo Konferensi HAM Islam di Kairo Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah deklarasi hak asasi manusia yang diadakan di Kairo, Ibu kota Mesir pada 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam
Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat
Dokumen Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat Deklarasi Kemerdekaan adalah suatu akta dari Kongres Kontinental Kedua yang diadopsi pada 4 Juli 1776 yang menyatakan bahwa Tiga Belas Koloni memerdekakan diri dari Britania Raya.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat
Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah traktat utama yang meresmikan Sekutu Perang Dunia II.
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
Lukisan penduduk asli dari berbagai etnis di benua Amerika Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah sebuah deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York pada hari Kamis, 13 September 2007, oleh mayoritas 143 negara yang mendukung, 4 suara menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat) dan 11 abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia, Samoa, dan Ukraina).
Lihat Hak asasi manusia dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Tergolong ke dalam Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Bahasa
Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Tergolong ke dalam Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Bahasa diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1992, tanpa pemungutan suara, melalui resolusi No.
Den Haag
Den Haag (resminya 's-Gravenhage) adalah sebuah gemeente, kota pemerintahan Belanda dan tempat parlemen, serta ibu kota provinsi Zuid-Holland (Holland Selatan).
Lihat Hak asasi manusia dan Den Haag
Deportasi
Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asli atau naturalisasi (orang asing).
Lihat Hak asasi manusia dan Deportasi
Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nations Economic and Social Council, ECOSOC; Conseil économique et social des Nations unies, CESNU) terdiri atas 18 anggota dengan hak yang sama selama 3 tahun.
Lihat Hak asasi manusia dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB.
Lihat Hak asasi manusia dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis
"Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis" (necessary in a democratic society) adalah salah satu syarat pembatasan hak yang terkandung dalam Pasal 8-11 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak atas kehidupan pribadi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan berkumpul.
Lihat Hak asasi manusia dan Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis
Diskriminasi ras
Diskriminasi ras adalah istilah yang mengacu kepada diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang atas dasar ras mereka.
Lihat Hak asasi manusia dan Diskriminasi ras
Dua Tulisan tentang Pemerintahan
Dua Tulisan tentang Pemerintahan (Two Treatises of Government atau Two Treatises of Government: In the Former, The False Principles, and Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown. The Latter Is an Essay Concerning The True Original, Extent, and End of Civil Government) adalah sebuah karya filsafat politik yang diterbitkan secara anonim pada 1689 karya John Locke.
Lihat Hak asasi manusia dan Dua Tulisan tentang Pemerintahan
Dunia Islam
Negara dengan mayoritas Muslim berwarna hijau, dan negara dengan jumlah 50% Muslim berwarna kuning. Dunia Islam (translit) merupakan istilah yang memiliki beberapa arti.
Lihat Hak asasi manusia dan Dunia Islam
Eerste Kamer
Senat (bahasa Belanda: Eerste Kamer der Staten-Generaal, arti secara harfiah: Kamar Pertama Dewan Negara), biasa disebut Eerste Kamer (Kamar Pertama) atau Senaat (Senat) adalah majelis tinggi dari Dewan Negara atau parlemen Belanda.
Lihat Hak asasi manusia dan Eerste Kamer
Ekonomi pasar
Ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang menetapkan keputusan terkait investasi, produksi, dan distribusi dilandaskan pada hubungan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga-harga barang dan jasa.
Lihat Hak asasi manusia dan Ekonomi pasar
Ekonomi terencana
Ekonomi terencana adalah sistem ekonomi yang mengatur investasi dan alokasi modal sesuai dengan rencana-rencana ekonomi dan produksi yang telah dicanangkan.
Lihat Hak asasi manusia dan Ekonomi terencana
Eleanor Roosevelt
Eleanor Roosevelt (1933) Anna Eleanor Roosevelt merupakan Ibu Negara Amerika Serikat dari tahun 1933 sampai tahun 1945.
Lihat Hak asasi manusia dan Eleanor Roosevelt
Emansipasi
212x212pxEmansipasi adalah pembebasan dari perbudakan yang berkaitan dengan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Lihat Hak asasi manusia dan Emansipasi
Empat Kebebasan
Halaman pertama naskah pidato empat kebebasan Empat Kebebasan (Inggris: Four freedoms) adalah pidato yang dibacakan Franklin D. Roosevelt di Depan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 6 Januari 1941.
Lihat Hak asasi manusia dan Empat Kebebasan
Eropa
Peta dunia yang menunjukkan letak Eropa Eropa secara geologis dan geografis adalah sebuah semenanjung atau dataran (jazirah) yang masuk dalam benua yaitu Asia, namun penduduk dataran eropa enggan disebut orang asia dan memilih menyebut dataran mereka sebagai Benua Eropa.
Lihat Hak asasi manusia dan Eropa
Etiopia
Republik Demokratis Federal Etiopia (Ityop'iya, bahasa Amhara: ኢትዮጵያ) Etiopia, atau Habsyi adalah sebuah negara yang terletak di Afrika.
Lihat Hak asasi manusia dan Etiopia
Eva Brems
Eva Brems (lahir 1969) adalah seorang akademisi, politikus, dan pegiat hak asasi manusia asal Belgia.
Lihat Hak asasi manusia dan Eva Brems
Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia
Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (Fédération internationale des ligues des droits de l'homme) adalah sebuah federasi non-pemerintah yang terdiri dari organisasi-organisasi HAM.
Lihat Hak asasi manusia dan Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia
Franklin Delano Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat ke-32 dan merupakan satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang terpilih empat kali dalam masa jabatan dari tahun 1933 hingga 1945, melebihi aturan konstitusi Amerika Serikat yang hanya memperbolehkan presiden menjabat dua periode.
Lihat Hak asasi manusia dan Franklin Delano Roosevelt
Genosida
Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan (atau membuat punah) bangsa tersebut.
Lihat Hak asasi manusia dan Genosida
Gurkha
Patung seorang prajurit Gurkha di London Bamshidhar Kalu Pande, Commander of Gorkhali forces during rule of King Prithvi Narayan Shah Gurkha, juga dieja gorkha (Bahasa Nepal: गोर्खाली), adalah orang-orang dari Nepal yang mengambil namanya dari orang suci Hindu abad ke-18, Guru Gorakhnath.
Lihat Hak asasi manusia dan Gurkha
H.L.A. Hart
H. L. A. Hart Herbert Lionel Adolphus Hart, FBA (18 Juli 1907 – 19 Desember 1992), umumnya disebut H.L.A. Hart, adalah seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai Profesor Yurisprudensi di Universitas Oxford dan kepala Kolese Brasenose, Oxford.
Lihat Hak asasi manusia dan H.L.A. Hart
Hak atas pekerjaan
Hak atas pekerjaan adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam kegiatan produktif, dan mereka tidak boleh dilarang untuk melakukan hal tersebut.
Lihat Hak asasi manusia dan Hak atas pekerjaan
Hak atas pendidikan
Hak atas pendidikan telah diakui sebagai hak asasi manusia oleh sejumlah konvensi, seperti Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR): Hak ini juga dapat ditemui di dalam Pasal 26 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
Lihat Hak asasi manusia dan Hak atas pendidikan
Hak atas peradilan yang jujur
Hak atas peradilan yang jujur (Right to a fair trial) merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang tertulis dan dibahas dalam berbagai perjanjian HAM Internasional seperti.
Lihat Hak asasi manusia dan Hak atas peradilan yang jujur
Hak atas standar hidup yang layak
Hak atas standar hidup yang layak diakui sebagai hak asasi manusia oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia.
Lihat Hak asasi manusia dan Hak atas standar hidup yang layak
Hak ekonomi, sosial, dan budaya
Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosioekonomi dan budaya, seperti hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.
Lihat Hak asasi manusia dan Hak ekonomi, sosial, dan budaya
Hak kodrati dan hak ikhtiyari
Hak kodrati adalah hak yang dianggap tidak bergantung kepada hukum atau adat istiadat di suatu masyarakat, negara, atau peradaban manapun, serta bersifat umum (melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang asal usul mereka) dan mutlak (tidak dapat dicabut ataupun dibatasi oleh hukum manusia).
Lihat Hak asasi manusia dan Hak kodrati dan hak ikhtiyari
Hak menentukan nasib sendiri
Protes terhadap perlakuan pemerintahan Presiden Soeharto terhadap Timor Timur di Belanda, 1986. Hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination) adalah hak setiap orang untuk ara bebas menentukan kehendaknya sendiri, khususnya dalam hal prinsip mengenai status politik dan kebebasan mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial, serta budaya.
Lihat Hak asasi manusia dan Hak menentukan nasib sendiri
Hak sipil dan politik
Martin Luther King dan tokoh-tokoh Pergerakan Hak-Hak Sipil lainnya di hadapan patung Abraham Lincoln pada tanggal 28 Agustus 1963. Hak Sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.
Lihat Hak asasi manusia dan Hak sipil dan politik
Hak untuk hidup
Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan, terutama, tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya.
Lihat Hak asasi manusia dan Hak untuk hidup
Henry Shue
Henry Shue (kelahiran 1940) adalah seoran filsuf Amerika dan Profesor Emeritus Politik dan Hubungan Internasional di Merton College dari Universitas Oxford.
Lihat Hak asasi manusia dan Henry Shue
HIV
Virus imunodefisiensi manusia (bahasa Inggris: human immunodeficiency virus; sering disingkat HIV) adalah virus mematikan dari dua spesies lentivirus penyebab AIDS.
Lihat Hak asasi manusia dan HIV
Hukum internasional
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
Lihat Hak asasi manusia dan Hukum internasional
Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (international humanitarian law), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya.
Lihat Hak asasi manusia dan Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kodrat
Thomas Aquinas, seorang filsuf Katolik pada Abad Pertengahan, menghidupkan kembali dan mengembangkan hukum kodrat dari filsafat Yunani kuno. Hukum kodrat (natural law; ius naturale, lex naturalis) merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia.
Lihat Hak asasi manusia dan Hukum kodrat
Hukum perdata
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat BW) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.
Lihat Hak asasi manusia dan Hukum perdata
Hukum pidana
Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (Strafrecht) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Lihat Hak asasi manusia dan Hukum pidana
Hukum positif
Hukum Real (Bahasa Latin: ius positum) adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan.
Lihat Hak asasi manusia dan Hukum positif
Hukum sodomi
Hukum sodomi adalah hukum yang mengatur beberapa tindak seksual sebagai pidana.
Lihat Hak asasi manusia dan Hukum sodomi
Hukum tata negara
Isi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis masih mempunyai nilai konstitusional Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Lihat Hak asasi manusia dan Hukum tata negara
Hukuman mati
Hukuman mati atau pidana mati adalah yakni praktik yang dilakukan suatu Negara (pemerintahan) untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan bagaikan Hukuman mati di Indonesia.
Lihat Hak asasi manusia dan Hukuman mati
Human Rights Act 1998
Human Rights Act 1998 (c42) adalah sebuah Undang-Undang Parlemen Britania Raya yang menerima pengesahan kerajaan pada 9 November 1998, dan mulai berlaku pada 2 Oktober 2000.
Lihat Hak asasi manusia dan Human Rights Act 1998
Imperialisme Baru
Karikatur di Prancis pada tahun 1898, menggambarkan Britania, Jerman, Rusia, Prancis dan Jepang membagi-bagi kue dengan tulisan "Chine" (Tiongkok). Seseorang dengan pakaian Tionghoa tampak marah di belakang mereka. Imperialisme Baru (atau Neo-imperialisme) adalah gelombang imperialisme dan penjajahan yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Lihat Hak asasi manusia dan Imperialisme Baru
Imperium Britania
Imperium Britania (British Empire) adalah suatu imperium kekuasaan yang terdiri dari wilayah-wilayah koloni, protektorat, mandat, dominion dan wilayah lain yang pernah diperintah atau dikuasai oleh Britania Raya.
Lihat Hak asasi manusia dan Imperium Britania
Individu
Individu Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat.
Lihat Hak asasi manusia dan Individu
Individualisme
Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri.
Lihat Hak asasi manusia dan Individualisme
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Lihat Hak asasi manusia dan Indonesia
Institut de droit international
Institut de droit international (Lembaga Hukum Internasional) adalah sebuah organisasi internasional yang bertekun pada studi dan pengembangan hukum internasional.
Lihat Hak asasi manusia dan Institut de droit international
Jenewa
Jenewa (bahasa Prancis: Genève, Genèva, bahasa Jerman: Genf, bahasa Italia: Ginevra, bahasa Romansh: Genevra) adalah kota terpadat kedua di Swiss (setelah Zürich), terletak di tempat mengalirnya Danau Jenewa ke Sungai Rhône.
Lihat Hak asasi manusia dan Jenewa
Jeremy Bentham
Jeremy Bentham adalah filsuf pendiri utilitarianisme asal Inggris.
Lihat Hak asasi manusia dan Jeremy Bentham
Jika dan hanya jika
↔ ⇔ ≡ Logical symbolsrepresenting iff Jika dan hanya jika (if and only if; disingkat iff), dalam logika dan bidang-bidang terkait seperti matematika dan filsafat, adalah suatu koneksi logika bikondisional di antara pernyataan-pernyataan.
Lihat Hak asasi manusia dan Jika dan hanya jika
John Locke
John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme.
Lihat Hak asasi manusia dan John Locke
John Peters Humphrey
John Peters Humphrey, OC adalah seorang ahli hukum dan pengacara hak asasi manusia asal Kanada.
Lihat Hak asasi manusia dan John Peters Humphrey
Jus cogens
Pelarangan penyiksaan adalah salah satu contoh norma ''jus cogens'' Jus cogens atau ius cogens (dalam bahasa Inggris juga disebut peremptory norms) adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.
Lihat Hak asasi manusia dan Jus cogens
Kanada
Kanada (Inggris dan Prancis: Canada) merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara.
Lihat Hak asasi manusia dan Kanada
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau dalam Bahasa Inggris disebut Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.
Lihat Hak asasi manusia dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Karel Vasak
Karel Vašák adalah seorang pejabat internasional dan profesor universitas Ceko-Prancis.
Lihat Hak asasi manusia dan Karel Vasak
Karl Marx
Karl Heinrich MarxNama "Karl Heinrich Marx", yang memakai berbagai leksikon, berdasarkan pada kesalahan tulis.
Lihat Hak asasi manusia dan Karl Marx
Katarina Tomasevski
Katarina Tomasevski adalah Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak atas pendidikan.
Lihat Hak asasi manusia dan Katarina Tomasevski
Kaum Quaker
Pendle Hill, Inggris, tempat tonggak sejarah Kaum Quaker dari Perkumpulan Agama Sahabat George Fox berperan penting dalam berdirinya Perkumpulan Agama Sahabat Kaum Quaker atau Perkumpulan Agama Sahabat (Religious Society of Friends) adalah suatu kelompok Kristen Protestan, yang muncul pada abad ke-17 di Inggris.
Lihat Hak asasi manusia dan Kaum Quaker
Keadaan alamiah
Keadaan alamiah (state of nature) adalah konsep yang digunakan dalam teori filsafat politik (khususnya yang berhubungan dengan kontrak sosial) untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum adanya pemerintahan atau negara.
Lihat Hak asasi manusia dan Keadaan alamiah
Keadilan
J.L. Urban, patung Dewi Keadilan di gedung pengadilan di Olomouc, Republik CekoKeadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal.
Lihat Hak asasi manusia dan Keadilan
Kebebasan berbicara
Kebebasan berbicara (Freedom of speech) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian.
Lihat Hak asasi manusia dan Kebebasan berbicara
Kebebasan berkumpul
"Sammankomsten" ("Pertemuan"), lukisan minyak karya Ester Almqvist. Kebebasan berkumpul adalah hak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan mereka.
Lihat Hak asasi manusia dan Kebebasan berkumpul
Kebebasan berpikir
Kebebasan berpikir (disebut juga kebebasan hati nurani) adalah kebebasan seseorang untuk memiliki atau mempertimbangkan suatu sudut pandang atau pemikiran yang terlepas dari sudut pandang orang lain.
Lihat Hak asasi manusia dan Kebebasan berpikir
Kebebasan berserikat
Kebebasan berserikat mengacu kepada hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela.
Lihat Hak asasi manusia dan Kebebasan berserikat
Kebebasan sipil
Kebebasan sipil atau kebebasan pribadi adalah panduan dan kebebasan pribadi yang pemerintah tak dapat ikut campur, baik oleh hukum atau oleh tafsiran yudisial, tanpa alasan tertentu.
Lihat Hak asasi manusia dan Kebebasan sipil
Kedaulatan
Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.
Lihat Hak asasi manusia dan Kedaulatan
Kedaulatan Parlemen
Kedaulatan parlemen (juga disebut supremasi parlemen atau supremasi legislatif) adalah sebuah konsep dalam hukum konstitusi dari beberapa parlemen negara-negara demokrasi.
Lihat Hak asasi manusia dan Kedaulatan Parlemen
Kehl
Kehl adalah sebuah kota yang terletak di Ortenaukreis, Baden-Württemberg, di Jerman barat daya.
Lihat Hak asasi manusia dan Kehl
Kekaisaran Rusia
Kekaisaran Rusia (Россійская Имперія (lama), Российская Империя (modern); Rossiyskaya Imperiya) adalah kekaisaran yang pernah ada sejak tahun 1721-1917.
Lihat Hak asasi manusia dan Kekaisaran Rusia
Kementerian Luar Negeri Singapura
Kementerian Urusan Luar Negeri (Kementerian Ehwal Luar Negeri; Chinese: 新加坡外交部) adalah sebuah kementerian pemerintahan Singapura yang bertanggung jawab dalam memelihara hubungan diplomatik antara Singapura dengan negara dan wilayah lainnya.
Lihat Hak asasi manusia dan Kementerian Luar Negeri Singapura
Kerajaan Inggris
Kerajaan Inggris adalah sebuah negara berdaulat di pulau Britania Raya sejak 12 Juli 927, ketika kerajaan itu muncul dari berbagai kerajaan Anglo-Saxon, sampai 1 Mei 1707, ketika bersatu dengan Skotlandia untuk membentuk Kerajaan Inggris Raya.
Lihat Hak asasi manusia dan Kerajaan Inggris
Kerajaan Sardinia
Kerajaan Sardinia adalah negara yang berpusat di pulau Sardinia selama lebih dari lima abad.
Lihat Hak asasi manusia dan Kerajaan Sardinia
Kesetaraan politik
Kesetaraan politik adalah keadaan ketika para anggota masyarakat berada pada kedudukan yang setara dalam hal kekuasaan atau pengaruh politik.
Lihat Hak asasi manusia dan Kesetaraan politik
Kishore Mahbubani
Kishore Mahbubani (lahir 24 Oktober 1948) adalah mantan diplomat Singapura.
Lihat Hak asasi manusia dan Kishore Mahbubani
Kodifikasi
Dalam ilmu hukum, kodifikasi adalah proses pengumpulan hukum-hukum di wilayah tertentu untuk menghasilkan sebuah kitab undang-undang.
Lihat Hak asasi manusia dan Kodifikasi
Kofi Annan
Kofi Atta Annan adalah diplomat Ghana yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 sejak Januari 1997 sampai Desember 2006.
Lihat Hak asasi manusia dan Kofi Annan
Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika
Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (Inter-American Commission on Human Rights, IACHR, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme, Comissão Interamericana de Direitos Humanos) adalah sebuah badan otonom di Organisasi Negara-Negara Amerika.
Lihat Hak asasi manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika
Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika
Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika (African Commission on Human and Peoples' Rights, ACHPR) adalah sebuah badan semi-yudisial yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan hak kolektif (penduduk) di seluruh belahan benua Afrika serta menafsirkan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika dan melayani aduan individual dari pelanggaran Piagam tersebut.
Lihat Hak asasi manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika
Komisi Hak Asasi Manusia Eropa
Komisi Hak Asasi Manusia Eropa adalah sebuah lembaga istimewa.
Lihat Hak asasi manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia Eropa
Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komisi Hak Asasi Manusia PBB (atau dalam bahasa Inggris: United Nations Commission on Human Rights, disingkat UNCHR) adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Lihat Hak asasi manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara
Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) adalah sebuah badan Hak-Hak Asasi Manusia ASEAN yang diadopsi oleh para menteri luar negeri negara-negara anggota perhimpunan ASEAN pada tanggal 23 October 2009.
Lihat Hak asasi manusia dan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara
Komite Hak Anak
Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child, CRC) adalah sebuah badan para pakar independen yang memantau dan melaporkan penerapan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meratifikasi Konvensi tersebut.
Lihat Hak asasi manusia dan Komite Hak Anak
Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: UN Human Rights Committee) atau dikenal dengan Komite Hak Asasi Manusia PBB merupakan badan ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipilih oleh negara-negara anggota dengan mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh negara-negara tentang kepatuhan mereka terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ''International Covenant on Civil and Political Rights'' (ICCPR).
Lihat Hak asasi manusia dan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komite Hak Buruh Migran
Komite Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka atau Komite Hak Buruh Migran adalah badan pakar independen yang memantau penerapan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka.
Lihat Hak asasi manusia dan Komite Hak Buruh Migran
Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR) adalah sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 pakar yang biasanya bertemu dua kali setahun di Jenewa untuk mempertimbangkan laporan lima tahunan yang diajukan oleh negara-negara anggota PBB mengenai pelaksanaan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Internasional (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR).
Lihat Hak asasi manusia dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 18 tenaga ahli yang bertemu dua kali setahun di Jenewa untuk mempertimbangkan laporan yang dikirimkan oleh 153 negara anggota PBBAs of March 2015.
Lihat Hak asasi manusia dan Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Komite Menentang Penyiksaan
Komite Menentang Penyiksaan adalah sebuah badan pakar hak asasi manusia yang memantau penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan oleh negara-negara anggota.
Lihat Hak asasi manusia dan Komite Menentang Penyiksaan
Komunisme
Komunisme (communis) adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara.
Lihat Hak asasi manusia dan Komunisme
Komunitarianisme
Komunitarianisme sebagai sebuah kelompok yang terkait, tetapi berbeda filsafatnya, mulai muncul pada akhir abad ke-20, menentang aspek-aspek dari liberalisme, kapitalisme dan sosialisme sementara menganjurkan fenomena seperti masyarakat sipil.
Lihat Hak asasi manusia dan Komunitarianisme
Konfederasi Amerika
Konfederasi Amerika, disingkat dengan KA atau K.A. (bahasa Inggris: Confederate States of America, disingkat CSA atau C.S.A. atau Confederate States, disingkat CS atau C.S.) adalah republik yang memisahkan diri di Amerika Utara yang berdiri dari tanggal 8 Februari 1861 hingga 9 Mei 1865.
Lihat Hak asasi manusia dan Konfederasi Amerika
Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia
Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia merupakan konferensi Hak asasi manusia yang pertama kali diadakan sejak berakhirnya Perang Dingin.
Lihat Hak asasi manusia dan Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia
Konsensus
Konsensus adalah sebuah kata yang bermakna "kesepakatan bersama" atau "kebulatan suara".
Lihat Hak asasi manusia dan Konsensus
Konsepsi politik hak asasi manusia
Konsepsi politik hak asasi manusia (political conceptions of human rights) adalah gagasan yang berupaya menjelaskan hak asasi manusia dengan mendeskripsikan peran dan fungsinya dalam politik modern.
Lihat Hak asasi manusia dan Konsepsi politik hak asasi manusia
Konstitusi Afrika Selatan
Konstitusi Afrika Selatan adalah hukum tertinggi di Republik Afrika Selatan.
Lihat Hak asasi manusia dan Konstitusi Afrika Selatan
Konstitusi Amerika Serikat
Konstitusi Amerika Serikat, Undang-Undang Negara Amerika Serikat atau UU Amerika Serikat (Constitution of the United States) adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat.
Lihat Hak asasi manusia dan Konstitusi Amerika Serikat
Konstitusi Frankfurt
Konstitusi Frankfurt (Frankfurter Reichsverfassung, FRV) atau Konstitusi Gereja St.
Lihat Hak asasi manusia dan Konstitusi Frankfurt
Konstitusi Kekaisaran Jerman
Wilhelm, Kaisar Jerman dan Raja Prusia Konstitusi Kekaisaran Jerman (Verfassung des Deutschen Reiches) adalah hukum dasar dari Kekaisaran Jerman pada 1871-1919, yang dibuat pada 16 April 1871.
Lihat Hak asasi manusia dan Konstitusi Kekaisaran Jerman
Konstitusi Spanyol 1812
Konstitusi Politik Monarki Spanyol (Constitución Política de la Monarquía Española), juga dikenal dengan nama Konstitusi Cádiz (Constitución de Cádiz) dan juga dengan nama La Pepa, adalah konstitusi pertama Spanyol dan salah satu konstitusi pertama di dunia.
Lihat Hak asasi manusia dan Konstitusi Spanyol 1812
Konstitusi Tahun III
Konstitusi Tahun III Konstitusi Tahun III adalah konstitusi yang mendirikan Direktori Prancis.
Lihat Hak asasi manusia dan Konstitusi Tahun III
Konstitusi Weimar
Konstitusi Weimar Konstitusi Reich Jerman (Die Verfassung des Deutschen Reichs), umumnya dikenal dengan sebutan Konstitusi Weimar (Weimarer Verfassung) adalah konstitusi yang berlaku di Jerman pada masa Republik Weimar (1919–1933).
Lihat Hak asasi manusia dan Konstitusi Weimar
Kontrak sosial
Leviathan'' (1651), karya Thomas Hobbes yang membahas teori kontrak sosial. Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu.
Lihat Hak asasi manusia dan Kontrak sosial
Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia
Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, juga disebut sebagai Pakta San José, adalah sebuah instrumen hak asasi manusia internasional.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia
Konvensi Bélem do Pará
Konvensi Bélem do Pará (lengkapnya disebut "Konvensi Antar-Amerika mengenai Pencegahan, Penghukuman, dan Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita") adalah sebuah konvensi yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia mereka.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Bélem do Pará
Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia
Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights, disingkat "ECHR"), diadopsi di bawah naungan Majelis Eropa pada 1950 untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia
Konvensi Genosida
Konvensi tentang Penghindaran dan Hukuman Kejahatan Genosida diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1948 sebagai Resolusi Majelis Umum 260.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Genosida
Konvensi Hak-Hak Anak
Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Hak-Hak Anak
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
Belum menandatangani dan belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, disingkat ICERD) adalah sebuah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan anggotanya untuk menghapuskan diskriminasi ras dan mengembangkan pengertian di antara semua ras.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka
Hanya menandatangani Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka adalah sebuah traktat multilateral yang memerintahkan perlindungan buruh migran dan keluarganya.
Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa
Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, (ICPAPED)) adalah sebuah instrumen hak asasi manusia internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mencegah penghilangan paksa sesuai dengan yang diartikan dalam hukum internasional, kejahatan melawan kemanusiaan.
Konvensi Jenewa
Dokumen asli dalam satu halaman, 1864 Konvensi Jenewa terdiri dari empat perjanjian, dan tiga protokol tambahan, yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan perang.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Jenewa
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) adalah sebuah perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat para penyandang disabilitas.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
Konvensi Nasional
Konvensi Nasional Konvensi Nasional (Convention nationale) adalah nama majelis rakyat Prancis yang berkuasa pada zaman Revolusi Prancis antara tanggal 22 September 1792 hingga 26 Oktober 1795.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Nasional
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yang lebih umum disebut sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan (United Nations Convention against Torture, UNCAT) adalah sebuah traktat hak asasi manusia internasional, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditujukan untuk menghindari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia di seluruh dunia.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan
Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian
Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian adalah sebuah perjanjian internasional yang berisi tentang hukum perjanjian antar negara.
Lihat Hak asasi manusia dan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian
Kosta Rika
Kosta Rika adalah negara terkecil ketiga setelah Belize dan El Salvador di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nikaragua di sebelah utara, Panama di selatan-tenggara, Samudra Pasifik di barat dan selatan, dan Laut Karibia di timur.
Lihat Hak asasi manusia dan Kosta Rika
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 December 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.
Lihat Hak asasi manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, disingkat ICCPR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.
Lihat Hak asasi manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Kuba
Kuba secara resmi disebut Republik Kuba (República de Cuba) adalah negara berdaulat yang terdiri dari pulau Kuba, Isla de la Juventud, serta beberapa kepulauan kecil.
Lihat Hak asasi manusia dan Kuba
Lebanon
Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan.
Lihat Hak asasi manusia dan Lebanon
Lee Kuan Yew
Lee Kuan Yew (bahasa Mandarin: 李光耀, Pinyin: Lǐ Guāngyào) adalah Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959–1990.
Lihat Hak asasi manusia dan Lee Kuan Yew
Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons adalah sebuah opini nasihat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa tidak ada sumber hukum, kebiasaan, ataupun perjanjian yang melarang secara eksplisit kepemilikan atau bahkan penggunaan senjata nuklir.
Lihat Hak asasi manusia dan Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons
Lembaga swadaya masyarakat
Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
Lihat Hak asasi manusia dan Lembaga swadaya masyarakat
Leviathan (buku)
Halaman depan "Leviathan." Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil — biasanya disebut Leviathan saja — adalah buku yang ditulis oleh Thomas Hobbes (1588-1679) dan diterbitkan pada tahun 1651.
Lihat Hak asasi manusia dan Leviathan (buku)
Lex posterior derogat legi priori
Lex posterior derogat legi priori adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior).
Lihat Hak asasi manusia dan Lex posterior derogat legi priori
Lex specialis derogat legi generali
Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
Lihat Hak asasi manusia dan Lex specialis derogat legi generali
Liberia
Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir Afrika Barat yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading.
Lihat Hak asasi manusia dan Liberia
Liu Huaqiu
Liu Huaqiu (lahir di Kabupaten Wuchuan, Provinsi Guangdong, pada November 1939) adalah seorang diplomat Republik Rakyat Tiongkok yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dari Oktober 1989 hingga April 1998.
Lihat Hak asasi manusia dan Liu Huaqiu
Magna Carta
Magna Carta Libertatum (Latin untuk "Piagam Besar untuk Kebebasan") atau sering disebut Magna Carta ("Piagam Besar") adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut.
Lihat Hak asasi manusia dan Magna Carta
Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika
Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika adalah sebuah lembaga yudisial otonom yang berbasis di kota San José, Kosta Rika.
Lihat Hak asasi manusia dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika
Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa
Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) (Cour européenne des droits de l’homme) di Strasbourg dibentuk dibawah Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) pada tahun 1950 untuk mengawasi keluhan oleh pihak penandatangan.
Lihat Hak asasi manusia dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa
Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional, (International Court of Justice, ICJ; Cour internationale de justice, CIJ) kadang juga disebut Mahkamah Dunia, adalah sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Lihat Hak asasi manusia dan Mahkamah Internasional
Mahkamah Kehakiman dan Hak Asasi Afrika
Mahkamah Kehakiman dan Hak Asasi Afrika adalah sebuah pengadilan regional dan internasional di Afrika.
Lihat Hak asasi manusia dan Mahkamah Kehakiman dan Hak Asasi Afrika
Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan
Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan adalah pengadilan konstitusional tertinggi yang ditetapkan oleh Konstitusi Afrika Selatan.
Lihat Hak asasi manusia dan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan
Majelis Eropa
Majelis Eropa (Council of Europe, CoE; Conseil de l'Europe, CdE) adalah organisasi internasional yang tujuan resminya adalah menegakkan hak asasi manusia, demokrasi, dan aturan hukum di Eropa.
Lihat Hak asasi manusia dan Majelis Eropa
Majelis Nasional (Prancis)
Logo Majelis Nasional Palais Bourbon, Paris, tempat Majelis Nasional bersidang Majelis Nasional (Assemblée nationale) adalah majelis rendah pada Parlemen Prancis di bawah Republik Kelima.
Lihat Hak asasi manusia dan Majelis Nasional (Prancis)
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly, Assemblée générale des Nations unies) adalah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Lihat Hak asasi manusia dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Margin apresiasi
Margin apresiasi (bahasa Inggris: margin of appreciation atau margin of state discretion) merupakan doktrin hukum dengan cakupan luas dalam hukum hak asasi manusia internasional.
Lihat Hak asasi manusia dan Margin apresiasi
Martabat
Martabat adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis.
Lihat Hak asasi manusia dan Martabat
Massachusetts
Massachusetts, secara resmi bernama Persemakmuran Massachusetts, adalah negara bagian Amerika Serikat, yang terletak di daerah New England, timur laut Amerika Serikat.
Lihat Hak asasi manusia dan Massachusetts
Masyarakat madani
Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah ciri utama dari supremasi sipil dalam masyarakat madani. Masyarakat Madani (dalam bahasa Inggris: civil society) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.
Lihat Hak asasi manusia dan Masyarakat madani
Maximilian Weber
Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari Ilmu Sosiologi dan Administrasi negara modern.
Lihat Hak asasi manusia dan Maximilian Weber
Mayoritas
Mayoritas adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut.
Lihat Hak asasi manusia dan Mayoritas
Misi memperadabkan
Mission civilisatrice (bahasa Prancis yang berarti "misi memperadabkan"; Missão civilizadora) adalah alasan intervensi atau kolonisasi yang bertujuan membantu menyebarkan peradaban, biasanya berkaitan dengan Westernisasi warga pribumi.
Lihat Hak asasi manusia dan Misi memperadabkan
Myanmar
Myanmar, secara resmi bernama Republik Persatuan Myanmar (ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်) juga dikenal sebagai Burma (nama resmi hingga tahun 1989), adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara.
Lihat Hak asasi manusia dan Myanmar
Negara komunis
Peta yang menunjukkan negara komunis pada tahun 1979.Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme (Marxisme, Leninisme, atau Maoisme).
Lihat Hak asasi manusia dan Negara komunis
Nevirapin
Nevirapine (NVP), dipasarkan dengan merk dagang Viramune, adalah obat yang dipakai untuk menangani dan mencegah HIV/AIDS, khususnya HIV-1.
Lihat Hak asasi manusia dan Nevirapin
New York (negara bagian)
New York adalah sebuah negara bagian Amerika Serikat di Amerika Serikat Timur Laut.
Lihat Hak asasi manusia dan New York (negara bagian)
Obat antiretroviral
Obat antiretroviral adalah pengobatan untuk perawatan infeksi oleh retrovirus, terutama HIV.
Lihat Hak asasi manusia dan Obat antiretroviral
Oliver Cromwell
Oliver Cromwell adalah seorang pemimpin militer dan politik Inggris yang kelak menjadi Lord Protector dari Persemakmuran Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Cromwell terlahir dalam keluarga priayi menengah, tergolong keturunan dari saudari Thomas Cromwell, salah seorang menteri Raja Henry VIII. Hanya sedikit informasi yang diketahui seputar 40 tahun pertama kehidupannya karena hanya empat surat pribadinya yang terlestarikan bersama dengan sebuah ringkasan kata sambutan yang ia sampaikan pada tahun 1628.
Lihat Hak asasi manusia dan Oliver Cromwell
Olivier De Schutter
Olivier, Baron De Schutter adalah seorang cendekiawan hukum Belgia yang mengkhususkan diri dalam hak ekonomi dan sosial.
Lihat Hak asasi manusia dan Olivier De Schutter
Olympe de Gouges
Olympe de Gouges ((7 Mei 1748 - 3 November 1793) lahir dengan nama Marie Gouze, adalah seorang penulis lakon dan pegiat Prancis yang dikenal dengan tulisan-tulisannya mengenai hak-hak perempuan dan penghapusan perbudakan. Ia memulai kariernya sebagai seorang penulis lakon pada awal dasawarsa 1780-an.
Lihat Hak asasi manusia dan Olympe de Gouges
Organisasi Kerja Sama Islam
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI, dahulu Organisasi Konferensi Islam; منظمة التعاون الإسلامي; Organisation of Islamic Cooperation; Organisation de la coopération islamique) adalah sebuah organisasi antarpemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa.
Lihat Hak asasi manusia dan Organisasi Kerja Sama Islam
Organisasi Negara-Negara Amerika
Organisasi Negara-negara Amerika (bahasa Inggris: Organization of American States/OAS) adalah sebuah organisasi internasional yang bermarkas di Washington, DC, Amerika Serikat.
Lihat Hak asasi manusia dan Organisasi Negara-Negara Amerika
Pakta Warsawa
Pakta Warsawa (translit), secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Bantuan Bersama (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи; Dogovor o druzhbe, sotrudnichestve i vzaimnoy pomoshchi) adalah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur, yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO (yang dibentuk pada 1949).
Lihat Hak asasi manusia dan Pakta Warsawa
Palestina
Palestina (فلسطين), secara resmi Negara Palestina (translit), adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan.
Lihat Hak asasi manusia dan Palestina
Panama
Panama (Panamá), yang bernama resmi Republik Panama (República de Panamá), adalah sebuah negara yang terletak di tenggara Amerika Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Laut Karibia, selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, timur dengan Kolombia dan barat dengan Kosta Rika.
Lihat Hak asasi manusia dan Panama
Paris
Paris (atau) adalah ibu kota Prancis.
Lihat Hak asasi manusia dan Paris
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pelapor Khusus, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal, dan Pakar Independen adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam lingkup mekanisme "Prosedur Khusus".
Lihat Hak asasi manusia dan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemulihan
Pemulihan (legal remedy) adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menegakkan suatu hak, memberlakukan sanksi, atau membuat perintah pengadilan.
Lihat Hak asasi manusia dan Pemulihan
Penalaran
Penalaran (reasoning) adalah rangkaian kegiatan yang berkapasitas secara sadar menerapkan ilmu mantik untuk mencapai suatu kesimpulan (pendapat baru) dari satu atau lebih keputusan atau pendapat yang telah diketahui (premis) sehingga dapat mengambil keputusan.
Lihat Hak asasi manusia dan Penalaran
Pendidikan hak asasi manusia
Pendidikan hak asasi manusia adalah proses pembelajaran yang membina pengetahuan dan kesadaran akan hak asasi manusia agar seseorang dapat memperjuangkan haknya dan juga hak orang lain.
Lihat Hak asasi manusia dan Pendidikan hak asasi manusia
Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika
Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika adalah sebuah pengadilan tingkat benua yang didirikan oleh negara-negara Afrika untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan hak penduduk di Afrika.
Lihat Hak asasi manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika
Peninjauan Berkala Universal
Peninjauan Berkala Universal atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Universal Periodic Review (UPR) adalah sebuah mekanisme yang ada di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimulai pada tahun 2005 sebagai salah satu proses reformasi PBB.
Lihat Hak asasi manusia dan Peninjauan Berkala Universal
Penistaan agama
Penistaan agama (blasphemy) merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau diluar kompetensinya (mal praktek).
Lihat Hak asasi manusia dan Penistaan agama
Penyiksaan
Viet Cong yang ditangkap, ditutup matanya dan diikat dalam posisi tertekan oleh pasukan Amerika Serikat selama Perang Vietnam, 1967 Penyiksaan (bahasa Inggris: torture) adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah kepada seseorang.
Lihat Hak asasi manusia dan Penyiksaan
Perang Dingin
Presiden AS Ronald Reagan dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Mikhail Gorbachev, pada KTT Pertama di Jenewa, Swiss, 19 November 1985Perang Dingin (Cold War; холо́дная война́, kholodnaya voyna, 1947–1991) adalah periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet serta sekutu masing-masing, Blok Barat dan Blok Timur.
Lihat Hak asasi manusia dan Perang Dingin
Perang Dunia I
Perang Dunia I (PD1) adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918.
Lihat Hak asasi manusia dan Perang Dunia I
Perang Dunia II
Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat menjadi PDII atau PD2) adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945.
Lihat Hak asasi manusia dan Perang Dunia II
Perang Saudara Amerika
Perang Saudara Amerika (1861–1865), juga dikenal sebagai Perang Antar Negara Bagian (lihat nama-nama lain), adalah sebuah perang saudara di Amerika Serikat antara negara bagian di Utara (yang pro persatuan, disebut Persatuan) dengan negara bagian di Selatan (yang mengumumkan pemisahan dari Amerika Serikat dan membentuk Konfederasi Amerika atau dikenal sebagai kubu "Konfederasi").
Lihat Hak asasi manusia dan Perang Saudara Amerika
Perbudakan
kira-kira pada 1890. Perbudakan atau perhambaan adalah suatu perbuatan atau keadaan yang membuat seseorang menjadi budak, yang merupakan objek properti yang dimiliki oleh orang lainnya.
Lihat Hak asasi manusia dan Perbudakan
Perdana Menteri Britania Raya
Perdana Menteri Britania Raya (Prime Minister of the United Kingdom) adalah Kepala Pemerintahan Britania Raya.
Lihat Hak asasi manusia dan Perdana Menteri Britania Raya
Perdana Menteri Singapura
Perdana Menteri Republik Singapura adalah kepala pemerintahan Republik Singapura, dan tokoh politik paling kuat di negara tersebut.
Lihat Hak asasi manusia dan Perdana Menteri Singapura
Perhambaan tani di Rusia
Hari Yuriev'', lukisan karya Sergei V. Ivanov. Istilah hamba tani (yang berarti petani-petani yang tidak bebas) di Kekaisaran Rusia adalah terjemahan dari istilah krepostnoi krestyanin (крепостной крестьянин).
Lihat Hak asasi manusia dan Perhambaan tani di Rusia
Perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat
Dalam hukum hak asasi manusia internasional, perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat (inhuman or degrading treatment) adalah perlakuan terhadap seseorang yang melecehkan martabat mereka, tetapi perlakuan ini masih belum dapat dianggap sebagai penyiksaan.
Lihat Hak asasi manusia dan Perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Eleanor Roosevelt sedang memegang poster Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Déclaration universelle des droits de l'homme; Universal Declaration of Human Rights; disingkat sebagai UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris).
Lihat Hak asasi manusia dan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB (United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerja sama internasional.
Lihat Hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pertemuan Puncak Dunia 2005
Markas besar PBB di New York City Pertemuan Puncak Dunia 2005, 14–16 September 2005, adalah sebuah pertemuan puncak susulan dari Pertemuan Puncak Milenium 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menghasilkan Deklarasi Milenium Tujuan Pembangunan Milenium.
Lihat Hak asasi manusia dan Pertemuan Puncak Dunia 2005
Pertentangan antar hak asasi manusia
Pertentangan antar hak asasi manusia atau konflik antar hak asasi manusia adalah pertentangan yang terjadi di antara dua hak asasi, contohnya pertentangan antara hak atas kehidupan pribadi seorang artis dengan kebebasan berekspresi seorang wartawan yang mengulas kehidupan artis tersebut.
Lihat Hak asasi manusia dan Pertentangan antar hak asasi manusia
Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk
Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk (juga disebut sebagai Piagam Banjul) adalah sebuah instrumen hak asasi manusia internasional yang ditujukan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar di benua Afrika.
Lihat Hak asasi manusia dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk
Piagam Atlantik
HMS ''Prince of Wales'' HMS ''Prince of Wales'', untuk mengantarkan Presiden Franklin D. Roosevelt menaiki kapal perang Kerajaan Inggris. HMS ''Prince of Wales'' ketika berada di perairan Argentia, Newfoundland Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D.
Lihat Hak asasi manusia dan Piagam Atlantik
Piagam Hak Asasi Manusia Arab
Piagam Hak Asasi Manusia Arab (Arab Charter on Human Rights, ACHR), yang diadopsi oleh Dewan Liga Arab pada 22 Mei 2004, yang menegaskan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional, dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam.
Lihat Hak asasi manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia Arab
Piagam Liga Bangsa-Bangsa
Piagam Liga Bangsa-Bangsa adalah sebuah perjanjian dari Liga Bangsa-Bangsa.
Lihat Hak asasi manusia dan Piagam Liga Bangsa-Bangsa
Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika
Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika adalah sebuah perjanjian Pan-Amerika yang membentuk Organisasi Negara-Negara Amerika.
Lihat Hak asasi manusia dan Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Piagam PBB adalah perjanjian dasar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB.
Lihat Hak asasi manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Piagam Sosial Eropa
Anggota Piagam tahun 1961 dalam warna hijau muda; anggota Piagam Reivisi dalam warna hijau tua; negara non-anggota Dewan Eropa dalam warna abu-abu Piagam Sosial Eropa adalah sebuah perjanjian Dewan Eropa yang dibuka untuk penandatanganan pada 18 Oktober 1961 dan mulai berlaku pada 26 Februari 1965, setelah Jerman Barat menjadi negara kelima yang meratifikasi perjanjian ini dari antara 13 negara yang telah menandatanganinya.
Lihat Hak asasi manusia dan Piagam Sosial Eropa
Positivisme hukum
Postivisme Hukum adalah ajaran mengenai pemikiran mengenai yurisprudendsi analisis, banyak dikembangkan pada Abad 18 hingga Abad 19 oleh Jeremy Bentham and John Austin.
Lihat Hak asasi manusia dan Positivisme hukum
Prancis
Prancis (France), secara resmi disebut sebagai Republik Prancis (République française), adalah sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain.
Lihat Hak asasi manusia dan Prancis
Presiden Amerika Serikat
Presiden Amerika Serikat (President of the United States, disingkat POTUS) adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara Amerika Serikat.
Lihat Hak asasi manusia dan Presiden Amerika Serikat
Privatisasi
Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi, swastanisasi, atau penswastaan) adalah proses pengalihan kepemilikan (perusahaan atau bangunan properti lainnya) dari milik umum menjadi milik pribadi/swasta.
Lihat Hak asasi manusia dan Privatisasi
Proklamasi Teheran
Proklamasi Teheran adalah sebuah proklamasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Teheran, Iran, pada tanggal 13 Mei 1968.
Lihat Hak asasi manusia dan Proklamasi Teheran
Proporsionalitas (hukum)
Proporsionalitas adalah sebuah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai.
Lihat Hak asasi manusia dan Proporsionalitas (hukum)
Prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Prosedur khusus adalah mekanisme yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merumuskan laporan dan memberi nasihat mengenai isu-isu hak asasi manusia di berbagai belahan dunia.
Lihat Hak asasi manusia dan Prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Proses hukum yang semestinya
Proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang.
Lihat Hak asasi manusia dan Proses hukum yang semestinya
Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Para penandatangan Protokol Opsional Kedua untuk ICCPR: partai-partai dalam warna hijau tua, penandatangan dalam warna hijau muda, non-anggota dalam warna abu-abu Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty) adalah sebuah perjanjian tambahan untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan
Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (umum disebut sebagai Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan) adalah sebuah perjanjian yang menjadi pelengkap bagi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan.
Lihat Hak asasi manusia dan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan
Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah sebuah perjanjian sampingan untuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Lihat Hak asasi manusia dan Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, OP-CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang mendirikan mekanisme aduan untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW).
Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah sebuah perjanjian internasional yang membentuk mekanisme aduan dan penyelidikan untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah sebuah perjanjian internasional yang mendirikan mekanisme aduan individu untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, OPAC), juga dikenal sebagai traktat prajurit anak, adalah sebuah traktat multilateral dimana negara-negara sepakat untuk: 1) melarang wajib militer untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun; 2) memastikan agar rekrutan militer tidak lebih muda dari usia 16 tahun; dan 3) mencegah keterlibatan rekrutan yang berusia 16 atau 17 tahun dalam pertempuran.
Lihat Hak asasi manusia dan Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak adalah sebuah protokol Konvensi Hak-Hak Anak dan mewajibkan negara anggota untuk melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.
Prusia
Prusia 1905 Prusia (bahasa Jerman: Preußen, bahasa latin: Borussia, Prussia atau Prutenia; bahasa Polandia Prusy; bahasa Russia: Пруссия) adalah kerajaan bangsa Jerman dan negara bersejarah yang berasal dari penggabungan Kadipaten Prusia dan Margraviasi Brandenburg.
Lihat Hak asasi manusia dan Prusia
Ratifikasi
Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti perubahan terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.
Lihat Hak asasi manusia dan Ratifikasi
Relativisme budaya
Relativisme budaya adalah prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas setiap orang harus dipahami menurut budaya orang itu sendiri.
Lihat Hak asasi manusia dan Relativisme budaya
Republik Batavia
Republik Batavia atau Republik Bataaf (Bataafse Republiek, République batave), kadang juga disebut Persemakmuran Batavia (Bataafs Gemenebest) adalah nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara tahun 1795 sampai dengan 1806, yang bentuknya mengikuti model Republik Pertama Prancis.
Lihat Hak asasi manusia dan Republik Batavia
Republik Demokratik Kongo
Republik Demokratis Kongo (sebelumnya bernama Zaire antara tahun 1971 hingga 1997) adalah sebuah negara di Afrika Tengah.
Lihat Hak asasi manusia dan Republik Demokratik Kongo
Republik Prancis Keempat
Republik Keempat Prancis adalah periode antara tahun 1946 hingga 1958 di Prancis, di mana negara itu diperintah oleh rezim Republik dengan Konstitusi Republik Prancis yang keempat.
Lihat Hak asasi manusia dan Republik Prancis Keempat
Republik Rakyat Polandia
Republik Rakyat Polandia (Polandia: Polska Rzeczpospolita Ludowa, RRP) adalah nama resmi Polandia saat menjadi republik sosialis dari tahun 1952 hingga 1990.
Lihat Hak asasi manusia dan Republik Rakyat Polandia
Republik Sosialis Soviet Byelorusia
Republik Sosialis Soviet Byelorusia (Белорусская Советская Социалистическая Республика, Belorusskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika; Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, Bielaruskaja Savieckaja Sacyjalistyčnaja Respublika), disingkat RSS Byelorusia (Белорусская CCP, Belorusskaya SSR; Беларуская CCP, Bielaruskaja SSR), adalah nama bagi Belarus saat masih merupakan bagian dari Uni Soviet.
Lihat Hak asasi manusia dan Republik Sosialis Soviet Byelorusia
Republik Sosialis Soviet Ukraina
Republik Sosialis Soviet Ukraina (sering disebut RSS Ukraina atau RSSUkr atau RSSUk;, disingkat УРСР;, disingkat УССР), juga dikenal sebagai Soviet Ukraina, adalah nama bagi Ukraina saat masih merupakan bagian dari Uni Soviet.
Lihat Hak asasi manusia dan Republik Sosialis Soviet Ukraina
Revolusi 1848
Germania'' karya Philipp Veit Revolusi Eropa 1848 adalah rentetan pergolakan politik di seluruh benua Eropa.
Lihat Hak asasi manusia dan Revolusi 1848
Revolusi Industri
Sebuah mesin uap. Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara turut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia. Revolusi Industri terjadi pada periode antara tahun 1760-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.
Lihat Hak asasi manusia dan Revolusi Industri
Revolusi Prancis
Revolusi Prancis (Révolution française; 1789–1799), adalah suatu periode pergolakan politik dan sosial radikal di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa secara keseluruhan.
Lihat Hak asasi manusia dan Revolusi Prancis
Roma
Roma adalah sebuah kota dan comune khusus (bernama Roma Capitale) di Italia.
Lihat Hak asasi manusia dan Roma
Romawi Kuno
Di bidang historiografi modern, Romawi Kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma pada abad ke-8 Pramasehi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, yakni rentang waktu yang mencakup zaman Kerajaan Romawi (753–509 SM), zaman Republik Romawi (509–27 SM), dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat (27 SM– 476 M).
Lihat Hak asasi manusia dan Romawi Kuno
Roundhead
Roundhead oleh John Pettie Roundhead adalah pendukung Parlemen Inggris pada Perang Saudara Inggris (1641–1652).
Lihat Hak asasi manusia dan Roundhead
Rusia
Rusia, dengan nama resmi disebut sebagai Federasi Rusia, adalah sebuah negara federasi yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk republik konstitusional di Eropa Timur dan Asia Utara atau Eurasia bagian utara yang dari barat laut sampai ke tenggara.
Lihat Hak asasi manusia dan Rusia
San José, California
Basilika San José San José (baca: San Hosé) merupakan nama kota di Amerika Serikat.
Lihat Hak asasi manusia dan San José, California
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sekretaris Jenderal PBB adalah ketua Sekretariat PBB, yang menjalankan fungsi administratif dari PBB.
Lihat Hak asasi manusia dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
Senat Amerika Serikat
Senat Amerika Serikat (United States Senate) adalah majelis tinggi pada Kongres Amerika Serikat yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (majelis rendah) membentuk lembaga legislatif Amerika Serikat. Kantor Senat berlokasi di sayap utara Gedung Capitol, di Washington, DC. Lembaga ini pertama kali bersidang pada tahun 1789.
Lihat Hak asasi manusia dan Senat Amerika Serikat
Separatisme
Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain).
Lihat Hak asasi manusia dan Separatisme
Serf
Serf adalah istilah bagi budak yang bekerja menjadi buruh tani pada masa feodalisme di Eropa.
Lihat Hak asasi manusia dan Serf
Serikat pekerja
Reli Federasi Serikat Dagang Andhra Pradesh di Hyderabad, India Serikat pekerja atau serikat buruh ialah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam dan kondisi kerja.
Lihat Hak asasi manusia dan Serikat pekerja
Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade
Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade (atau The Society for the Abolition of the Slave Trade) adalah sebuah kelompok abolisionis Inggris, yang dibentuk pada 22 Mei 1787, oleh dua belas orang yang berkumpul di sebuah toko percetakan di London.
Lihat Hak asasi manusia dan Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade
Sri Lanka
Sri Lanka, dengan nama resmi disebut sebagai Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka (Sinhala: ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය, Srī Laṁkā Prajātāntrika Samājavādī Janarajaya. Tamil: இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு, Ilaṅkai Jaṉanāyaka Sōsalisa Kuṭiyarasu) adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk republik konstitusional dan juga negara pulau di sebelah utara Samudera Hindia di pesisir tenggara India.
Lihat Hak asasi manusia dan Sri Lanka
Status quo
Status quo merupakan sebuah frasa dari Bahasa Latin yang bermakna keberadaan negara, secara umum dipakai sebagai salah satu istilah dalam Ilmu sosial dan juga Politik.
Lihat Hak asasi manusia dan Status quo
Stoikisme
Patung setengah badan Zeno dari Citium dalam Koleksi Farnese, Napoli. Foto oleh Paolo Monti, 1969. Stoikisme, juga disebut Stoa (Στοά) adalah sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 SM.
Lihat Hak asasi manusia dan Stoikisme
Strasbourg
Strasbourg (bahasa Jerman: Straßburg) merupakan ibu kota région Alsace yang terletak di Prancis bagian timur.
Lihat Hak asasi manusia dan Strasbourg
Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (sebelum 1999, dikenal sebagai Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas) adalah sebuah wadah pemikir Komisi PBB.
Lihat Hak asasi manusia dan Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Sunday Times v. the United Kingdom
Sunday Times v. the United Kingdom adalah sebuah perkara di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang berkenaan dengan hak kebebasan berekspresi.
Lihat Hak asasi manusia dan Sunday Times v. the United Kingdom
Swiss
Swiss, secara resmi bernama Konfederasi Swiss (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra, Confoederatio Helvetica), adalah negara federal berisi 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Perancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur.
Lihat Hak asasi manusia dan Swiss
Syariat Islam
Syariat Islam (شريعة إسلامية) yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam.
Lihat Hak asasi manusia dan Syariat Islam
Taiwan
Republik Tiongkok (Taiwan) (中華民國) adalah sebuah negara dengan pengakuan terbatas di Asia Timur yang saat ini wilayahnya mencakup daerah Pulau Formosa, Kepulauan Penghu, Kabupaten Kinmen, Kepulauan Lienchiang, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Lihat Hak asasi manusia dan Taiwan
Tasmania
150px 200px Peta lokasi Tasmania Tasmania adalah sebuah negara bagian Australia dan pulau dengan nama yang sama.
Lihat Hak asasi manusia dan Tasmania
Terra nullius
Terra nullius adalah istilah dalam bahasa Latin yang berasal dari hukum Romawi, yang berarti "tanah tak bertuan".
Lihat Hak asasi manusia dan Terra nullius
Thomas Hobbes
Thomas Hobbes (5/15 April 1588 – 4/14 Desember 1679) adalah seorang filsuf Inggris.
Lihat Hak asasi manusia dan Thomas Hobbes
Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok (disingkat RRT) atau secara umum disebut sebagai Tiongkok (di Indonesia) maupun China (di Dunia) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,4 miliar jiwa, mayoritas merupakan suku Han) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-3 terbesar di dunia.
Lihat Hak asasi manusia dan Tiongkok
Tommy Koh
Tommy Koh Thong Bee,,, adalah seorang pengacara internasional, profesor dan diplomat asal Singapura.
Lihat Hak asasi manusia dan Tommy Koh
Toonen v. Australia
Peta Australia yang menunjukkan lokasi Tasmania Toonen v. Australia adalah kasus hak asasi manusia yang dibawa ke Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh seorang warga Tasmania yang bernama Nicholas Toonen.
Lihat Hak asasi manusia dan Toonen v. Australia
Transenden
Gambaran Tuhan yang memiliki tabiat transenden, jauh melampuai akal pikiran manusia Transenden (bahasa Inggris: transcendent; bahasa Latin: transcendere) merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta.
Lihat Hak asasi manusia dan Transenden
Tuhan
Dalam pemikiran monoteistik, Tuhan biasanya dipandang sebagai wujud tertinggi, pencipta, dan obyek utama dari iman.
Lihat Hak asasi manusia dan Tuhan
Tweede Kamer
Dewan Perwakilan (bahasa Belanda: Tweede Kamer der Staten-Generaal, arti secara harfiah: Kamar Kedua Dewan Negara) atau biasa disebut Tweede Kamer (Kamar Kedua) adalah majelis rendah parlemen bikameral negara Belanda, dari Dewan Negara, sementara yang lainnya adalah Senat atau Eerste Kamer.
Lihat Hak asasi manusia dan Tweede Kamer
Undang-undang Hammurabi
Undang-undang Hammurabi adalah prasasti hukum kuno Babilonia yang disusun oleh raja Hammurabi.
Lihat Hak asasi manusia dan Undang-undang Hammurabi
Uni Afrika
Uni Afrika, disingkat UA (bahasa Inggris: African Union, disingkat AU) adalah sebuah uni yang terdiri dari 48+ negara Afrika.
Lihat Hak asasi manusia dan Uni Afrika
Uni Afrika Selatan
Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang.
Lihat Hak asasi manusia dan Uni Afrika Selatan
Uni Eropa
Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa.
Lihat Hak asasi manusia dan Uni Eropa
Uni Soviet
Uni Soviet (Сове́тский Сою́з, Sovyétskiĭ Soyúz) atau USSR (Union of Soviet Socialist Republics) atau Uni Republik Sosialis Soviet, disingkat URSS (Сою́з Сове́тскихСоциалисти́ческихРеспу́блик, Soyúz Sovyétskikh Sotsialistícheskikh Respúblik; disingkat СССР dalam alfabet Kiril, SSSR dalam alfabet Latin), adalah negara sosialis yang pernah ada antara tahun 1922–1991 di Eurasia.
Lihat Hak asasi manusia dan Uni Soviet
Utilitarianisme
Utilitarianisme adalah teori etika normatif yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu terdampak.
Lihat Hak asasi manusia dan Utilitarianisme
Wesley Newcomb Hohfeld
Wesley Newcomb Hohfeld adalah seorang ahli hukum Amerika Serikat.
Lihat Hak asasi manusia dan Wesley Newcomb Hohfeld
Wina
Pemandangan kota Wina, Austria Peta Austria yang menunjukkan lokasi negara bagian Wina Wina (Wien, bahasa Austria-Bayern: Wean, Vindobona, Viedeň, Bécs) adalah ibu kota federal Republik Austria dan sekaligus merupakan salah satu dari 9 negara bagian Austria.
Lihat Hak asasi manusia dan Wina
Winnipeg
Winnipeg adalah ibu kota provinsi Manitoba, Kanada.
Lihat Hak asasi manusia dan Winnipeg
Winston Churchill
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (30 November 187424 Januari 1965) adalah seorang politikus, perwira militer, dan penulis Britania Raya.
Lihat Hak asasi manusia dan Winston Churchill
Yugoslavia
Yugoslavia (Jugoslavija / Југославија; Jugoslavija; Југославија), merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan, di sebelah tenggara Eropa, dari tahun 1918 sampai tahun 2003.
Lihat Hak asasi manusia dan Yugoslavia
Yunani
Yunani (Ελλάδα), secara resmi bernama Republik Yunani, dikenal pada zaman purba sebagai Hellas, adalah sebuah negara tempat lahirnya budaya Dunia Barat yang berada di Eropa bagian tenggara, terletak di ujung selatan Semenanjung Balkan, di bagian timur Laut Tengah (Mediterania).
Lihat Hak asasi manusia dan Yunani
Yunani Kuno
Parthenon, kuil dipersembahkan untuk dewi Athena, terletak di Akropolis di kota Athena, adalah salah satu lambang keunggulan budaya dan peradaban Yunani kuno. Yunani Kuno adalah dari zaman Yunani Arkais (abad ke-8 sampai abad ke-6 SM) sampai berakhirnya Abad Kuno.
Lihat Hak asasi manusia dan Yunani Kuno
Zimbabwe
Zimbabwe, secara resmi Republik Zimbabwe, adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di Afrika Tenggara, antara Sungai Zambezi dan Limpopo.
Lihat Hak asasi manusia dan Zimbabwe
Lihat juga
Budaya Barat
- Abad Pencerahan
- Abad Penjelajahan
- Agama Barat
- Agama abrahamik
- Amerikanisasi
- Anglosfer
- Atlantisisme
- Biomedis
- Budaya Barat
- Divergensi Besar
- Dunia Barat
- Dunia Yunani-Romawi
- Emigrasi dari Eropa
- Eropa modern awal
- Erosentrisme
- Filsafat analitik
- Filsafat kontinental
- Gereja Katolik dan peradaban manusia
- Hak asasi manusia
- Imperialisme Baru
- Kapitalisme
- Kekaisaran Romawi
- Kekristenan
- Kekristenan Barat
- Kolonisasi Amerika oleh Eropa
- Konstitusionalisme
- Multikulturalisme
- Musik pop
- Oksidentalisme
- Peradaban Barat
- Perebutan Afrika
- Persamaan di hadapan hukum
- Pertukaran Columbus
- Renaisans
- Revolusi kognitif
- Sastra Yunani Kuno
- Sejarah kewarganegaraan
- Sistem Westminster
- Skisma Barat
- Skisma Timur–Barat
- Skolastisisme
- Sumbangsih dunia Islam terhadap Eropa abad pertengahan
- Tatanan internasional liberal
- Timur Yunani dan Barat Latin
- Waralaba media
- Westernisasi
- Zaman Informasi
- Zaman modern
Egalitarianisme
- Egalitarianisme
- Hak asasi manusia
- Kesetaraan kesempatan
- Kesetaraan politik
- Kesetaraan sosial
- Klausul Perlindungan Setara
- Liberalisme
- Liberté, égalité, fraternité
- Musyawarah
- Pemasukan dasar
- Perempuan, Kehidupan, Kebebasan
- Pergerakan sosial LGBT
- Persamaan di hadapan hukum
- Radikalisme (sejarah)
- Semua manusia diciptakan setara
Filsafat hukum
- Aturan pengakuan
- Auctoritas
- Birokrasi
- Etika kebajikan
- Etika timbal balik
- Filsafat hak asasi manusia
- Filsafat hukum
- Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik
- Grundlinien der Philosophie des Rechts
- Habeas corpus
- Hak asasi manusia
- Hukum (dialog)
- Hukum dan ekonomi
- Hukum ilahi
- Hukum positif
- Imperium
- Interregnum
- Kaidah iman
- Keadilan
- Kebebasan berbicara
- Kebebasan berpikir
- Kemerdekaan yudisial
- Kewenangan
- Konstitusionalisme
- Legalisme agresif
- Naturalisasi
- Norma dasar
- Pemerintahan melalui dekret
- Pemisahan kekuasaan
- Penyiksaan
- Positivisme
- Positivisme hukum
- Rasionalitas
- Rechtsstaat
- Rule of law
- Salus populi suprema lex esto
- Soft law
- Sosiologi politik
- Teori Hukum Murni
- Teori hukum
- Teori hukum internasional
- Ushul Fikih
- Yurimetrika
Masyarakat
- Hak asasi manusia
- Humaniora
- Keluarga
- Masyarakat
- Masyarakat komunis
- Masyarakat tak bernegara
- Perdagangan
Politik
- Demokratisasi
- Faksi
- Filsafat politik
- Hak asasi manusia
- Hubungan internasional
- Keamanan kesehatan
- Kepala suku
- Kepentingan umum
- Kriminalisasi
- Manajemen Publik Baru
- Masa jabatan
- Opini publik
- Pembunuhan di luar hukum
- Pemilihan
- Penguasa monarki
- Perwakilan diplomatik
- Pidato
- Polisi global
- Politik
- Politik Stasiun Luar Angkasa Internasional
- Politik kesehatan
- Politik komparatif
- Posfeminisme
- Referendum
- Undang-undang
Juga dikenal sebagai HAM, Hak Asasi, Hak manusia, Hak-hak asasi manusia, Hukum HAM internasional, Pelanggaran hak asasi manusia, Pelecehan HAM, Penggiat HAM.
, Deklarasi Hak-Hak Virginia, Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Tergolong ke dalam Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Bahasa, Den Haag, Deportasi, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis, Diskriminasi ras, Dua Tulisan tentang Pemerintahan, Dunia Islam, Eerste Kamer, Ekonomi pasar, Ekonomi terencana, Eleanor Roosevelt, Emansipasi, Empat Kebebasan, Eropa, Etiopia, Eva Brems, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia, Franklin Delano Roosevelt, Genosida, Gurkha, H.L.A. Hart, Hak atas pekerjaan, Hak atas pendidikan, Hak atas peradilan yang jujur, Hak atas standar hidup yang layak, Hak ekonomi, sosial, dan budaya, Hak kodrati dan hak ikhtiyari, Hak menentukan nasib sendiri, Hak sipil dan politik, Hak untuk hidup, Henry Shue, HIV, Hukum internasional, Hukum kemanusiaan internasional, Hukum kodrat, Hukum perdata, Hukum pidana, Hukum positif, Hukum sodomi, Hukum tata negara, Hukuman mati, Human Rights Act 1998, Imperialisme Baru, Imperium Britania, Individu, Individualisme, Indonesia, Institut de droit international, Jenewa, Jeremy Bentham, Jika dan hanya jika, John Locke, John Peters Humphrey, Jus cogens, Kanada, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Karel Vasak, Karl Marx, Katarina Tomasevski, Kaum Quaker, Keadaan alamiah, Keadilan, Kebebasan berbicara, Kebebasan berkumpul, Kebebasan berpikir, Kebebasan berserikat, Kebebasan sipil, Kedaulatan, Kedaulatan Parlemen, Kehl, Kekaisaran Rusia, Kementerian Luar Negeri Singapura, Kerajaan Inggris, Kerajaan Sardinia, Kesetaraan politik, Kishore Mahbubani, Kodifikasi, Kofi Annan, Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika, Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara, Komite Hak Anak, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komite Hak Buruh Migran, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komite Menentang Penyiksaan, Komunisme, Komunitarianisme, Konfederasi Amerika, Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia, Konsensus, Konsepsi politik hak asasi manusia, Konstitusi Afrika Selatan, Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Frankfurt, Konstitusi Kekaisaran Jerman, Konstitusi Spanyol 1812, Konstitusi Tahun III, Konstitusi Weimar, Kontrak sosial, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Bélem do Pará, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Genosida, Konvensi Hak-Hak Anak, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka, Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa, Konvensi Jenewa, Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Nasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, Kosta Rika, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Kuba, Lebanon, Lee Kuan Yew, Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons, Lembaga swadaya masyarakat, Leviathan (buku), Lex posterior derogat legi priori, Lex specialis derogat legi generali, Liberia, Liu Huaqiu, Magna Carta, Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, Mahkamah Internasional, Mahkamah Kehakiman dan Hak Asasi Afrika, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, Majelis Eropa, Majelis Nasional (Prancis), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Margin apresiasi, Martabat, Massachusetts, Masyarakat madani, Maximilian Weber, Mayoritas, Misi memperadabkan, Myanmar, Negara komunis, Nevirapin, New York (negara bagian), Obat antiretroviral, Oliver Cromwell, Olivier De Schutter, Olympe de Gouges, Organisasi Kerja Sama Islam, Organisasi Negara-Negara Amerika, Pakta Warsawa, Palestina, Panama, Paris, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemulihan, Penalaran, Pendidikan hak asasi manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika, Peninjauan Berkala Universal, Penistaan agama, Penyiksaan, Perang Dingin, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Saudara Amerika, Perbudakan, Perdana Menteri Britania Raya, Perdana Menteri Singapura, Perhambaan tani di Rusia, Perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat, Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pertemuan Puncak Dunia 2005, Pertentangan antar hak asasi manusia, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk, Piagam Atlantik, Piagam Hak Asasi Manusia Arab, Piagam Liga Bangsa-Bangsa, Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam Sosial Eropa, Positivisme hukum, Prancis, Presiden Amerika Serikat, Privatisasi, Proklamasi Teheran, Proporsionalitas (hukum), Prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Proses hukum yang semestinya, Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan, Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, Protokol Opsional tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, Prusia, Ratifikasi, Relativisme budaya, Republik Batavia, Republik Demokratik Kongo, Republik Prancis Keempat, Republik Rakyat Polandia, Republik Sosialis Soviet Byelorusia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Revolusi 1848, Revolusi Industri, Revolusi Prancis, Roma, Romawi Kuno, Roundhead, Rusia, San José, California, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senat Amerika Serikat, Separatisme, Serf, Serikat pekerja, Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, Sri Lanka, Status quo, Stoikisme, Strasbourg, Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Sunday Times v. the United Kingdom, Swiss, Syariat Islam, Taiwan, Tasmania, Terra nullius, Thomas Hobbes, Tiongkok, Tommy Koh, Toonen v. Australia, Transenden, Tuhan, Tweede Kamer, Undang-undang Hammurabi, Uni Afrika, Uni Afrika Selatan, Uni Eropa, Uni Soviet, Utilitarianisme, Wesley Newcomb Hohfeld, Wina, Winnipeg, Winston Churchill, Yugoslavia, Yunani, Yunani Kuno, Zimbabwe.