Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pintas untuk: Perbedaan, Kesamaan, Jaccard Kesamaan Koefisien, Referensi.

Perbedaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia vs. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (disingkat PTTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.

Kemiripan antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki 1 kesamaan (dalam Unionpedia): Undang-Undang (Indonesia).

Undang-Undang (Indonesia)

Undang-Undang (UU) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Undang-Undang (Indonesia) · Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Undang-Undang (Indonesia) · Lihat lebih »

Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut

Dalam apa yang tampaknya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Apa yang mereka miliki di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Kemiripan antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Perbandingan antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memiliki 211 hubungan, sementara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki 10. Ketika mereka memiliki kesamaan 1, indeks Jaccard adalah 0.45% = 1 / (211 + 10).

Referensi

Artikel ini menunjukkan hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:

Unionpedia adalah peta konsep atau jaringan semantik diselenggarakan seperti sebuah ensiklopedia atau kamus. Ini memberikan definisi singkat dari setiap konsep dan hubungan.

Ini adalah peta mental secara online raksasa yang berfungsi sebagai dasar untuk diagram konsep. Ini gratis untuk digunakan dan setiap artikel atau dokumen dapat di-download. Ini adalah alat, sumber daya atau referensi untuk studi, penelitian, pendidikan, belajar atau mengajar, yang dapat digunakan oleh guru, pendidik, murid atau siswa; bagi dunia akademik: untuk sekolah, primer, sekunder, sekolah tinggi, menengah, perguruan tinggi, gelar teknis, perguruan tinggi, universitas, sarjana, master atau doktor; untuk makalah, laporan, proyek, ide-ide, dokumentasi, survei, ringkasan, atau tesis. Berikut adalah definisi, penjelasan, keterangan, atau arti dari setiap signifikan di mana Anda membutuhkan informasi, dan daftar konsep terkait sebagai glosarium. Tersedia dalam bahasa Bahasa Indonesia, Inggris, Spanyol, Portugis, Jepang, Cina, Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Belanda, Rusia, Arab, Hindi, Swedia, Ukraina, Hongaria, Catalan, Ceko, Ibrani, Denmark, Finlandia, Norwegia, Rumania, Turki, Vietnam, Korea, Thai, Yunani, Bulgaria, Kroasia, Slovakia, Lithuania, Filipina, Latvia, Estonia dan Slovenia. Bahasa yang lebih segera.

Semua informasi itu diambil dari Wikipedia, dan itu tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons.

Unionpedia tidak didukung oleh atau berafiliasi dengan Wikimedia Foundation.

Google Play, Android dan logo Google Play adalah merek dagang Google Inc.

Kebijakan pribadi