9 hubungan: Aceh, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Materi, Papua, Peraturan perundang-undangan Indonesia, Qanun, Wali kota.
Aceh
Aceh (Jawi: اچيه دارالسلام) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh.
Baru!!: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Aceh · Lihat lebih »
Bupati
Raden Adipati Arya Kromodyo Adinegoro IV (Raden Mashudan) Bupati Mojokerto Ridder tahun 1896-1916 M. Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah kabupaten di Indonesia.
Baru!!: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Bupati · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lambang DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Baru!!: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · Lihat lebih »
Gubernur
Gubernur adalah seorang kepala jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti provinsi atau negara bagian, berpangkat di bawah kepala negara, dan dalam beberapa hal merupakan perwakilan resmi kepala negara seperti gubernur jenderal.
Baru!!: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Gubernur · Lihat lebih »
Materi
Dalam fisika klasik dan kimia dasar, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan memiliki volume.
Baru!!: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Materi · Lihat lebih »
Papua
Papua, adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua Indonesia.
Baru!!: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Papua · Lihat lebih »
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan sebagai landasan dasar dalam menentukan KUHP maupun KUH Perdata.
Baru!!: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Lihat lebih »
Qanun
Qanun adalah istilah hukum yang dapat mengacu kepada.
Baru!!: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Qanun · Lihat lebih »
Wali kota
Kapten Soedjono AJ Wali Kota pertama di Samarinda Kal-Tm dari tahun 1 Januari 1960 hingga tahun 1961 Wali kota adalah kepala daerah kota.
Baru!!: Peraturan Daerah (Indonesia) dan Wali kota · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Peraturan Daerah, Peraturan daerah, Peraturan daerah (indonesia), Perda.