Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 25 kesamaan (dalam Unionpedia): Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Bali, Belanda, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daftar Perdana Menteri Indonesia, Demokrasi terpimpin, Den Haag, Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat, Kompas.com, Konferensi Meja Bundar, Manipol USDEK, Nasakom, Orde Baru, Pancasila, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pemilihan umum, Piagam Jakarta, Presiden Indonesia, Republik Indonesia Serikat, Revolusi Nasional Indonesia, Soeharto, Tentara Nasional Indonesia, Tribunnews, 17 Agustus.
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
, lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat "BPUPKI"), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang di Jawa.
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Soekarno · Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Bali
Bali (juga dikenal sebagai Kepulauan Bali, ᬩᬮᬶ) adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia.
Bali dan Soekarno · Bali dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Belanda
Belanda (Nederland, "tanah rendah") adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di Benua Eropa.
Belanda dan Soekarno · Belanda dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Soekarno · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Perdana Menteri Republik Indonesia, secara umum disebut sebagai Perdana Menteri Indonesia adalah jabatan tertinggi di Pemerintahan Indonesia pada masa Revolusi Nasional hingga berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.
Daftar Perdana Menteri Indonesia dan Soekarno · Daftar Perdana Menteri Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi terpimpin dan Soekarno · Demokrasi terpimpin dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Den Haag
Den Haag (resminya 's-Gravenhage) adalah sebuah gemeente, kota pemerintahan Belanda dan tempat parlemen, serta ibu kota provinsi Zuid-Holland (Holland Selatan).
Den Haag dan Soekarno · Den Haag dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia dan Soekarno · Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Komite Nasional Indonesia Pusat
Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.
Komite Nasional Indonesia Pusat dan Soekarno · Komite Nasional Indonesia Pusat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Kompas.com
Kompas.com adalah salah satu portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia.
Kompas.com dan Soekarno · Kompas.com dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) (Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.
Konferensi Meja Bundar dan Soekarno · Konferensi Meja Bundar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Manipol USDEK
Poster untuk materi sosialisasi Manipol/USDEK, 1961 Manipol/USDEK adalah dasar dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
Manipol USDEK dan Soekarno · Manipol USDEK dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Nasakom
Nasakom (kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme) adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno.
Nasakom dan Soekarno · Nasakom dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Orde Baru
Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.
Orde Baru dan Soekarno · Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pancasila
Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
Pancasila dan Soekarno · Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Soekarno · Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pemilihan umum
Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu.
Pemilihan umum dan Soekarno · Pemilihan umum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Piagam Jakarta
Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Piagam Jakarta dan Soekarno · Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Presiden Indonesia dan Soekarno · Presiden Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Republik Indonesia Serikat dan Soekarno · Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Revolusi Nasional Indonesia
Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak Sekutu, diwakili oleh Inggris.
Revolusi Nasional Indonesia dan Soekarno · Revolusi Nasional Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Soeharto dan Soekarno · Soeharto dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Soekarno dan Tentara Nasional Indonesia · Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Tribunnews
Tribunnews.com merupakan situs media online di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online.
Soekarno dan Tribunnews · Tribunnews dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
17 Agustus
17 Agustus adalah hari ke-229 (hari ke-230 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
17 Agustus dan Soekarno · 17 Agustus dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Soekarno memiliki 417 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 25, indeks Jaccard adalah 4.36% = 25 / (417 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
