Akses lebih cepat ketimbang browser!
21 hubungan: Daftar presiden Indonesia, Daftar wakil presiden Indonesia, Demokrasi di Indonesia, Garis besar Indonesia, Hierarki Perundang-Undangan Indonesia, Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983, Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia, Manajemen Pemerintahan (Indonesia), Padoeka Jang Moelia, Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi, Peraturan perundang-undangan Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Universitas Islam Negeri Antasari, Visi 2020, Visi Indonesia 2020.
Daftar presiden Indonesia
176x176px Presiden Republik Indonesia adalah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan di Republik Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Daftar presiden Indonesia · Lihat lebih »
Daftar wakil presiden Indonesia
176x176px Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Daftar wakil presiden Indonesia · Lihat lebih »
Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers Kemerdekaan Indonesia, terutama Mohammad Hatta, dan Soetan Sjahrir.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Demokrasi di Indonesia · Lihat lebih »
Garis besar Indonesia
Lokasi Indonesia Peta Republik Indonesia Garis besar berikut diberikan sebagai ikhtisar dan panduan untuk memahami Indonesia: Indonesia–negara kepulauan berdaulat yang terletak di Asia Tenggara dan memiliki lebih dari 17.000 pulau di Asia Tenggara Maritim.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Garis besar Indonesia · Lihat lebih »
Hierarki Perundang-Undangan Indonesia
Hierarki perundang-undangan Indonesia telah mengalami banyak perubahan mulai dari UU.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Hierarki Perundang-Undangan Indonesia · Lihat lebih »
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia yang dikeluarkan pada Maret 1983.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 · Lihat lebih »
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu, yaitu.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 · Lihat lebih »
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUH Acara Pidana atau KUHAP (Herziene Inlandsche Reglement atau HIR)) adalah peraturan perundang-undangan Indonesia Hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia · Lihat lebih »
Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia
Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia · Lihat lebih »
Manajemen Pemerintahan (Indonesia)
Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Manajemen Pemerintahan (Indonesia) · Lihat lebih »
Padoeka Jang Moelia
Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin pernah diberi julukan "Padoeka Jang Moelia" Padoeka Jang Moelia, Jang Moelia, atau Padoeka Toean (ejaan baru Paduka Yang Mulia, Yang Mulia, atau Paduka Tuan) adalah sebuah julukan yang pernah diberikan untuk mantan Presiden Indonesia Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Padoeka Jang Moelia · Lihat lebih »
Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia
;Legenda.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia · Lihat lebih »
Pemimpin Besar Revolusi
Pemimpin Besar Revolusi adalah gelar yang pernah diberikan untuk Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin Pemimpin Besar Revolusi adalah sebuah gelar yang pernah disematkan untuk mantan Presiden Indonesia Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Pemimpin Besar Revolusi · Lihat lebih »
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan sebagai landasan dasar dalam menentukan KUHP maupun KUH Perdata.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Lihat lebih »
Televisi Republik Indonesia
Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Televisi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Undang-undang Hak Asasi Manusia (disingkat UU HAM) atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 · Lihat lebih »
Universitas Islam Negeri Antasari
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari adalah sebuah perguruan tinggi islam negeri yang berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Universitas Islam Negeri Antasari · Lihat lebih »
Visi 2020
Visi 2020 dapat mengacu pada.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Visi 2020 · Lihat lebih »
Visi Indonesia 2020
Visi Indonesia 2020 adalah arah pandangan negara Indonesia yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Visi Indonesia 2020 · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Ketetapan MPR, Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, TAP MPR.
