3 hubungan: Hukum umum, Parlemen Britania Raya, Undang-undang Parlemen.
Hukum umum
Hukum umum (common law) juga dikenal sebagai preseden peradilan, hukum yang dibuat hakim, atau hukum kasus, adalah hukum yang dibuat oleh hakim dan pengadilan kuasi-yusisial serupa berdasarkan pendapat tertulisFor an example of this usage in a decision of the United States Supreme Court, see the quote from United States v Texas in the section “Interaction of constitutional, statutory and common law” below.
Baru!!: Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947 dan Hukum umum · Lihat lebih »
Parlemen Britania Raya
Istana Westminster Perdana Menteri Inggris David Cameron berbicara kepada para anggota parlemen Inggris dalam debat mengenai serangan udara terhadap ISIS di Suriah. Parlemen Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara adalah badan legislatif tertinggi di Britania Raya dan wilayah seberang lautnya. Parlemen ini bersifat bikameral, dengan Dewan Bangsawan Britania Raya sebagai majelis tinggi dan Dewan Rakyat Britania Raya sebagai majelis rendah. Parlemen ini berdiri pada tahun 1707 setelah diratifikasinya Undang-Undang Penyatuan 1707 oleh Parlemen Inggris dan Parlemen Skotlandia.
Baru!!: Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947 dan Parlemen Britania Raya · Lihat lebih »
Undang-undang Parlemen
Undang-undang Parlemen adalah undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang dasar oleh parlemen nasional atau sub-nasional.
Baru!!: Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947 dan Undang-undang Parlemen · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Crown Proceedings Act 1947, Undang-Undang Pemprosesan Mahkota 1947, Undang-Undang Proses Mahkota 1947, Undang-undang proses hukum mahkota 1947.