Logo
Unionpedia
Komunikasi
Temukan di Google Play
Baru! Ambil Unionpedia pada perangkat Androidâ„¢ Anda!
Ambil
Akses lebih cepat ketimbang browser!
 

Hak asasi manusia di Papua Nugini

Indeks Hak asasi manusia di Papua Nugini

Papua Nugini merdeka dari Australia pada 16 September 1975, serta menjadi wilayah Persemakmuran Bangsa-Bangsa dan diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Oktober 1975.

7 hubungan: Kebrutalan polisi, Kekerasan terhadap perempuan, Papua Nugini, Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kebrutalan polisi

Ian Tomlinson, sesaat setelah dipukul dan didorong polisi ketika berdemonstrasi pada tahun 2009 di London, Britania Raya. Ia meninggal beberapa menit setelah momen ini. Kebrutalan polisi (Police brutality) adalah penggunaan kekerasan yang berlebihan atau tak perlu oleh polisi terhadap warga sipil.

Baru!!: Hak asasi manusia di Papua Nugini dan Kebrutalan polisi · Lihat lebih »

Kekerasan terhadap perempuan

Sebuah peta dunia yang menunjukkan Pembunuhan per 100.000 populasi yang dilakukan terhadap wanita, 2019Kekerasan terhadap perempuan (KTP), juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender (KBG) dan kekerasan seksual dan berbasis gender (KSBG), adalah tindakan kekerasan yang para korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan.

Baru!!: Hak asasi manusia di Papua Nugini dan Kekerasan terhadap perempuan · Lihat lebih »

Papua Nugini

Papua Nugini (Papua New Guinea yang berarti Papua Guinea Baru), secara resmi bernama Negara Merdeka Papua Nugini (Independent State of Papua New Guinea) adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan Provinsi-provinsi Indonesia seperti Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan di sebelah barat, Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara.

Baru!!: Hak asasi manusia di Papua Nugini dan Papua Nugini · Lihat lebih »

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Eleanor Roosevelt sedang memegang poster Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Déclaration universelle des droits de l'homme; Universal Declaration of Human Rights; disingkat sebagai UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris).

Baru!!: Hak asasi manusia di Papua Nugini dan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia · Lihat lebih »

Persemakmuran Bangsa-Bangsa

Irlandia, Maladewa dan Zimbabwe) Persemakmuran atau Negara-Negara Persemakmuran (bahasa Inggris: Commonwealth of Nations atau The Commonwealth) merupakan suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Britania Raya.

Baru!!: Hak asasi manusia di Papua Nugini dan Persemakmuran Bangsa-Bangsa · Lihat lebih »

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB (United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerja sama internasional.

Baru!!: Hak asasi manusia di Papua Nugini dan Perserikatan Bangsa-Bangsa · Lihat lebih »

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Piagam PBB adalah perjanjian dasar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB.

Baru!!: Hak asasi manusia di Papua Nugini dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa · Lihat lebih »

Beralih ke halaman ini:

Hak Asasi Manusia di Papua Nugini.

KeluarMasuk
Hei! Kami di Facebook sekarang! »