Akses lebih cepat ketimbang browser!
64 hubungan: Abdul Kahar Muzakkar, Ali Sastroamidjojo, Bahasa Indonesia, Burhanuddin Harahap, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daftar Perdana Menteri Indonesia, Daud Beureu'eh, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Djoeanda Kartawidjaja, Federasi, Hardi (politikus), Harsono Tjokroaminoto, Idham Chalid, Indonesia, Johannes Leimena, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Djuanda, Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman-Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kepala negara, Kepala pemerintahan, Komite Nasional Indonesia Pusat, Konferensi Asia–Afrika, Konferensi Meja Bundar, Konstituante Republik Indonesia, Lambang negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Marxisme, Mohamad Roem, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Negara, Negara Islam Indonesia, Negara kesatuan, Papua (wilayah Indonesia), Parlemen, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955, Pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda, Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Presiden Indonesia, Program Benteng, Republik Indonesia Serikat, Republik Maluku Selatan, Republik parlementer, ..., Revolusi Nasional Indonesia, Rupiah, Sistem parlementer, Sistem presidensial, Soekarno, Soekiman Wirjosandjojo, Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Wakil Presiden Indonesia, Wilopo, 1951, 1952, 27 April, 3 April. Memperluas indeks (14 lebih) »
Abdul Kahar Muzakkar
Abdul Kahar Muzakkar atau Abdul Qahhar Mudzakkar, (nama kecilnya La Domeng), adalah pendiri Tentara Islam Indonesia di Sulawesi.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Abdul Kahar Muzakkar · Lihat lebih »
Ali Sastroamidjojo
Mr. Raden Ali Sastroamidjojo (EYD: Ali Sastroamijoyo) adalah Perdana Menteri Indonesia kedelapan dan kesepuluh selama dua periode yang berbeda, antara tahun 1953 sampai 1955 dan 1956 hingga 1957.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Ali Sastroamidjojo · Lihat lebih »
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh wilayah Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Bahasa Indonesia · Lihat lebih »
Burhanuddin Harahap
Burhanuddin Harahap (ejaan lama: Boerhanoeddin Harahap) merupakan politikus Indonesia dari Partai Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-9.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Burhanuddin Harahap · Lihat lebih »
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta · Lihat lebih »
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Perdana Menteri Republik Indonesia, secara umum disebut sebagai Perdana Menteri Indonesia adalah jabatan tertinggi di Pemerintahan Indonesia pada masa Revolusi Nasional hingga berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Daftar Perdana Menteri Indonesia · Lihat lebih »
Daud Beureu'eh
Teungku Muhammad Daud Beureueh atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1316 Hijriah, akrab disapa Ayah Daud adalah mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dan pejuang kemerdekaan Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Daud Beureu'eh · Lihat lebih »
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 · Lihat lebih »
Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (1959–1965) adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959–1965) · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (disingkat DPRS) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara · Lihat lebih »
Djoeanda Kartawidjaja
Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja (EYD: Juanda Kartawijaya, Sunda) adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Djoeanda Kartawidjaja · Lihat lebih »
Federasi
Peta negara-negara yang berbentuk federasi (berwarna hijau). Federasi (serapan dari federatie) adalah gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan satu entitas badan, namun hakikatnya tetap berdiri sendiri.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Federasi · Lihat lebih »
Hardi (politikus)
Hardi merupakan seorang politikus dari Partai Nasional Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Djuanda dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam antara tahun 1976 dan 1979.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Hardi (politikus) · Lihat lebih »
Harsono Tjokroaminoto
Harsono Tjokroaminoto adalah seorang tokoh politik Indonesia yang berhaluan nonkooperatif dengan Belanda.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Harsono Tjokroaminoto · Lihat lebih »
Idham Chalid
Dr. (H.C.) K. H. Idham Chalid adalah tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan juga deklarator sekaligus pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Idham Chalid · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Indonesia · Lihat lebih »
Johannes Leimena
Laksamana (Tit.) Dr.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Johannes Leimena · Lihat lebih »
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I · Lihat lebih »
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II · Lihat lebih »
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Kabinet Burhanuddin Harahap · Lihat lebih »
Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda disebut juga Kabinet Karya adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Kabinet Djuanda · Lihat lebih »
Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Kabinet Natsir · Lihat lebih »
Kabinet Sukiman-Suwirjo
Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Kabinet Sukiman-Suwirjo · Lihat lebih »
Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Kabinet Wilopo · Lihat lebih »
Kepala negara
Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Kepala negara · Lihat lebih »
Kepala pemerintahan
Kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Kepala pemerintahan · Lihat lebih »
Komite Nasional Indonesia Pusat
Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Komite Nasional Indonesia Pusat · Lihat lebih »
Konferensi Asia–Afrika
Gedung Merdeka saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Konferensi Asia–Afrika · Lihat lebih »
Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) (Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Konferensi Meja Bundar · Lihat lebih »
Konstituante Republik Indonesia
Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Konstituante Republik Indonesia · Lihat lebih »
Lambang negara Indonesia
Lambang negara Indonesia pada perangko tahun 1982. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Lambang negara Indonesia · Lihat lebih »
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Marxisme
Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Marxisme · Lihat lebih »
Mohamad Roem
Mr. Mohammad Roem (Muhammad Rūm) adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di perang kemerdekaan Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Mohamad Roem · Lihat lebih »
Mohammad Hatta
Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Mohammad Hatta · Lihat lebih »
Mohammad Natsir
Mohammad Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Mohammad Natsir · Lihat lebih »
Negara
PBB; beberapa wilayah yang disengketakan tidak ditampilkan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Negara · Lihat lebih »
Negara Islam Indonesia
Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya adalah "Negeri Islam") adalah kelompok pemberontak di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Negara Islam Indonesia · Lihat lebih »
Negara kesatuan
Peta negara-negara yang berbentuk kesatuan (berwarna biru). Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Negara kesatuan · Lihat lebih »
Papua (wilayah Indonesia)
Peta Ekspedisi Belanda di Nugini Belanda tahun 1907-1915 Papua (Kode ISO: ID-PP, sebelumnya Irian Barat atau Irian Jaya), atau kadang Papua Barat atau Nugini Barat untuk membedakan dengan Papua Nugini, merupakan wilayah Republik Indonesia yang terletak pada bagian barat dari Pulau Papua.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Papua (wilayah Indonesia) · Lihat lebih »
Parlemen
Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Parlemen · Lihat lebih »
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi, adalah partai politik Islam yang pernah ada selama era Demokrasi Liberal di Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia · Lihat lebih »
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
Poster kampanye pada Pemilu 1955 Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 · Lihat lebih »
Pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda
Film propaganda ''Barisan Pekerdja'' yang diproduksi oleh Jepang selama menjajah Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda · Lihat lebih »
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Eleanor Roosevelt sedang memegang poster Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Déclaration universelle des droits de l'homme; Universal Declaration of Human Rights; disingkat sebagai UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris).
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Program Benteng
Program Benteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Program Benteng · Lihat lebih »
Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Republik Indonesia Serikat · Lihat lebih »
Republik Maluku Selatan
Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Republik Maluku Selatan · Lihat lebih »
Republik parlementer
'''Republik parlementer''' dengan sistem presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab pada parlemen. Republik parlementer atau republik konstitusional parlementer adalah suatu jenis republik yang menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini eksekutif (pemerintah) memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab pada legislatif (parlemen).
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Republik parlementer · Lihat lebih »
Revolusi Nasional Indonesia
Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak Sekutu, diwakili oleh Inggris.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Revolusi Nasional Indonesia · Lihat lebih »
Rupiah
Contoh rupiah dalam bentuk uang kertas pada tahun 2009. Contoh rupiah dalam bentuk uang kertas (1999–2005). Wage Rudolf Soepratman pada uang kertas Rp50.000 terbitan 1999. Rupiah, atau lengkapnya Rupiah Indonesia, adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR. Secara tidak formal, orang Indonesia juga menyebut mata uang ini dengan nama "perak". Satu rupiah dibagi menjadi 100 sen, walaupun inflasi telah membuatnya tidak digunakan lagi kecuali hanya pada pencatatan di pembukuan bank.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Rupiah · Lihat lebih »
Sistem parlementer
Istana Westminster, "Ibu semua parlemen." Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Sistem parlementer · Lihat lebih »
Sistem presidensial
Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Sistem presidensial · Lihat lebih »
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Soekarno · Lihat lebih »
Soekiman Wirjosandjojo
Soekiman Wirjosandjojo (ejaan baru: Sukiman Wiryosanjoyo) merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952 di bawah Kabinet Sukiman-Suwirjo.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Soekiman Wirjosandjojo · Lihat lebih »
Tentara Kerajaan Hindia Belanda
Tentara Kerajaan Hindia Belanda (bahasa Belanda: het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger, disingkat KNIL) adalah angkatan perang kolonial Hindia Belanda.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Tentara Kerajaan Hindia Belanda · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Wakil Presiden Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Wakil Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Wilopo
Mr. Wilopo adalah Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada 3 April 1952 - 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Wilopo · Lihat lebih »
1951
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan 1951 · Lihat lebih »
1952
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan 1952 · Lihat lebih »
27 April
27 April adalah hari ke-117 (hari ke-118 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan 27 April · Lihat lebih »
3 April
3 April adalah hari ke-93 (hari ke-94 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan 3 April · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Indonesia: Era 1950-1959, Indonesia: Era Orde Lama, Indonesia: era orde lama, Masa demokrasi liberal di Indonesia, Periode demokrasi liberal di Indonesia, Sejarah Indonesia (1950-1959), Sejarah Indonesia (1950–1959), Sejarah indonesia (1950-1959), Sejarah indonesia (1950–1959).
