Kami sedang bekerja untuk memulihkan aplikasi Unionpedia di Google Play Store
KeluarMasuk
🌟Kami menyederhanakan desain kami untuk navigasi yang lebih baik!
Instagram Facebook X LinkedIn

Kebijakan publik

Indeks Kebijakan publik

Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Daftar Isi

  1. 14 hubungan: Advokasi, Akademikus, Budaya, Ekonomi, Evaluasi advokasi, Kebijakan, Komentar publik, Mandat (politik), Masalah sosial, Masyarakat, Pemerintah, Politik, Psikologi, Sosial.

Advokasi

Advokasi adalah kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dalam institusi politik, ekonomi, dan sosial.

Lihat Kebijakan publik dan Advokasi

Akademikus

atau akademisi adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang yang berpendidikan tinggi, atau intelektual, atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi.

Lihat Kebijakan publik dan Akademikus

Budaya

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun temurun.

Lihat Kebijakan publik dan Budaya

Ekonomi

Ekonomi atau Urupan adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Lihat Kebijakan publik dan Ekonomi

Evaluasi advokasi

Evaluasi Advokasi merupakan sebuah upaya yang ditujukan untuk memantau hasil dari proses advokasi.

Lihat Kebijakan publik dan Evaluasi advokasi

Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Lihat Kebijakan publik dan Kebijakan

Komentar publik

Komentar publik adalah proses mencari masukan publik mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka.

Lihat Kebijakan publik dan Komentar publik

Mandat (politik)

Dalam politik, mandat adalah wewenang yang diberikan oleh daerah pemilihan kepada individu, partai, atau lembaga untuk bertindak sebagai perwakilan mereka.

Lihat Kebijakan publik dan Mandat (politik)

Masalah sosial

Masalah Sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya.

Lihat Kebijakan publik dan Masalah sosial

Masyarakat

Sekelompok manusia atau lebih yang melakukan hubungan sosial Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

Lihat Kebijakan publik dan Masyarakat

Pemerintah

de facto''. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.

Lihat Kebijakan publik dan Pemerintah

Politik

Politik (serapan dari politiek) adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Lihat Kebijakan publik dan Politik

Psikologi

Psikologi (serapan dari psychologie) adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah.

Lihat Kebijakan publik dan Psikologi

Sosial

* struktur sosial - urutan derajat kelas sosial dalam masyarakat mulai dari terendah sampai tertinggi.

Lihat Kebijakan publik dan Sosial

Juga dikenal sebagai Kebijakan politik.