Akses lebih cepat ketimbang browser!
21 hubungan: Albertus Wahyurudhanto, Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Benny Mamoto, Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Diskriminasi, Internet, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Korupsi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Peraturan Presiden (Indonesia), Petahana, Poenky Indarti, Presiden Indonesia, Pudji Hartanto Iskandar, Sumber daya manusia, Susilo Bambang Yudhoyono.
Albertus Wahyurudhanto
Prof.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Albertus Wahyurudhanto · Lihat lebih »
Anggaran
Contoh grafik anggaran Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Anggaran · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia · Lihat lebih »
Benny Mamoto
Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Benny Josua Mamoto, S.H., M.Si., adalah seorang Jenderal Polri Indonesia keturunan Minahasa danJawa.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Benny Mamoto · Lihat lebih »
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disingkat Menkopolhukam adalah seorang menteri yang memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan membawahi menteri-menteri bidang politik, hukum, dan keamanan.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia · Lihat lebih »
Diskriminasi
yang dipisahkan secara rasial bertuliskan "Berwarna", di Kota Oklahoma sekitar tahun 1939. Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Diskriminasi · Lihat lebih »
Internet
Pengguna internet per 100 anggota populasi dan PDB per kapita untuk negara-negara tertentu. Internet (lakuran bahasa Inggris dari interconnected network; arti harfiah: "jaringan yang saling berhubungan") adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Internet · Lihat lebih »
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Kebayoran Baru adalah sebuah kecamatan yang terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan menjadi kawasan Pusat Pemerintahannya.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan · Lihat lebih »
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Menteri Dalam Negeri adalah jabatan dalam pemerintahan negera yang berdaulat dengan tanggung jawab untuk urusan politik, keamanan dalam negeri, dan imigrasi.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Kementerian Dalam Negeri · Lihat lebih »
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesiahttps://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Korupsi
Tidak ada data Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Korupsi · Lihat lebih »
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Jakarta Selatan adalah nama sebuah Kota Administrasi di bagian selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Kota Administrasi Jakarta Selatan · Lihat lebih »
Peraturan Presiden (Indonesia)
Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Peraturan Presiden (Indonesia) · Lihat lebih »
Petahana
Petahana, berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, dalam politik, adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Petahana · Lihat lebih »
Poenky Indarti
Poengky Indarti alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1993.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Poenky Indarti · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Pudji Hartanto Iskandar
Irjen.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Pudji Hartanto Iskandar · Lihat lebih »
Sumber daya manusia
Sumber daya manusia (sering disingkat SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Sumber daya manusia · Lihat lebih »
Susilo Bambang Yudhoyono
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., atau lebih dikenal dengan inisialnya SBY adalah Presiden Indonesia keenam yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014.
Baru!!: Komisi Kepolisian Nasional dan Susilo Bambang Yudhoyono · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Komisi kepolisian nasional, Kompolnas.
