Daftar Isi
24 hubungan: Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Diskriminasi, Gustaaf Adolf Maengkom, Indonesia, Ius sanguinis, Ius soli, Kartu Tanda Penduduk, Mao Zedong, Orang India Indonesia, Orang Tionghoa Indonesia, Orde Baru, Orde Lama, Paspor, Pemilihan umum, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955, Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok, Reformasi Indonesia (1998–sekarang), Soeharto, Soekarno, Sunario Sastrowardoyo, Tionghoa, Tiongkok, Warga Negara Indonesia, Zhou Enlai.
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Diskriminasi
yang dipisahkan secara rasial bertuliskan "Berwarna", di Kota Oklahoma sekitar tahun 1939. Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Diskriminasi
Gustaaf Adolf Maengkom
Mr.Gustaaf Adolf Maengkom adalah mantan Menteri Kehakiman Indonesia pada Kabinet Karya dan Duta Besar di Polandia.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Gustaaf Adolf Maengkom
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Indonesia
Ius sanguinis
Ius sanguinis atau jus sanguinis (bahasa Latin untuk "asas keturunan, hak untuk darah atau pertalian darah") adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Ius sanguinis
Ius soli
Ius soli atau jus soli (bahasa Latin untuk "hak untuk wilayah") adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Ius soli
Kartu Tanda Penduduk
KTP untuk WNI - depan KTP untuk WNI - belakang KTP Seseorang pada tahun 1988 Kartu Tanda Penduduk (disingkat KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk
Mao Zedong
Mao Zedong, juga dikenal sebagai Ketua Mao, adalah seorang revolusioner komunis Tiongkok yang merupakan pendiri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang ia pimpin sebagai ketua Partai Komunis Tiongkok sejak berdirinya RRT pada tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 1976.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Mao Zedong
Orang India Indonesia
Orang India-Indonesia adalah kelompok masyarakat keturunan India yang tinggal dan menetap di Indonesia.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Orang India Indonesia
Orang Tionghoa Indonesia
Orang Tionghoa-IndonesiaBiasanya juga disebut sebagai Tenglang (Hokkien: Tn̂g-lâng), Tengnang (Tiochiu), Thong ngin (Hakka)， Tonning (Fuqing), Tòhng yàn (bahasa Kantonis).
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Orang Tionghoa Indonesia
Orde Baru
Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Orde Baru
Orde Lama
Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966 (Demokrasi Terpimpin).
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Orde Lama
Paspor
Paspor Indonesia Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Paspor
Pemilihan umum
Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pemilihan umum
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
Poster kampanye pada Pemilu 1955 Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok
Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok adalah perjanjian bilateral antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia tentang kewarganegaraan ganda warga Tionghoa Indonesia.
Reformasi Indonesia (1998–sekarang)
Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Kejatuhan Soeharto Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Reformasi Indonesia (1998–sekarang)
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Soeharto
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Soekarno
Sunario Sastrowardoyo
Prof. Mr. Sunario Sastrowardoyo adalah salah satu tokoh Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjabat sebagai pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Sunario Sastrowardoyo
Tionghoa
Kaisar dan Permaisuri Huaxia. Tionghoa atau Tionghwa (asal kata dari Hokkien; first) atau Huaren (first) adalah sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Tionghoa
Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok (disingkat RRT) atau secara umum disebut sebagai Tiongkok (di Indonesia) maupun China (di Dunia) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,4 miliar jiwa, mayoritas merupakan suku Han) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-3 terbesar di dunia.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Tiongkok
Warga Negara Indonesia
Sampul buku ''Praktik Belajar Kewarganegaraan'' diterbitkan oleh ''Center for Civic Education'' bekerja sama dengan Depdiknas Paspor Indonesia, diberikan kepada warga negara Indonesia. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh undang-undang (UU) sebagai warga negara Republik Indonesia.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia
Zhou Enlai
Zhou Enlai (adalah seorang negarawan penting di Tiongkok yang menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Pertama dari sejak berdirinya negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1949 sampai dengan sepeninggalnya. Zhou bertugas di bawah Ketua Mao Zedong dan berperan penting dalam perjalanan Partai Komunis Tiongkok (PKT) menjadi partai penguasa, kemudian mengonsolidasikan kendalinya, membentuk kebijakan luar negeri, serta mengembangkan ekonomi Tiongkok.
Lihat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Zhou Enlai
Juga dikenal sebagai SBKRI.