12 hubungan: Agraria, Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia, Hukum, Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia, Pidana, Presiden Indonesia, Soekarno, Tamzil, Undang-Undang Agraria 1870.
Agraria
Agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Agraria · Lihat lebih »
Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Indonesia.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia · Lihat lebih »
Hukum
Hukum (serapan dari حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Indonesia · Lihat lebih »
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia · Lihat lebih »
Lembaran Negara Republik Indonesia
Dalam penerbitan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, ordonnantie, dan reglement Dalam bahasa Belanda, penerbitan ini disebut staatsblad, lebih lengkapnya Het Staatsblad van Nederlandsch-Indië pada zaman Hindia Belanda dan Het Staatsblad van Indonesië pada masa peralihan.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Lembaran Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Pemerintah Indonesia · Lihat lebih »
Pidana
Pidana merupakan pinjam terjemah dari bahasa Belanda straf, selain kata Pindana, Istilah Jenayah bermaksud yang sama, sering disebut dengan istilah hukuman.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Pidana · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Soekarno · Lihat lebih »
Tamzil
Mr. Tamzil gelar Sutan Narajau adalah seorang politisi dan diplomat Indonesia.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Tamzil · Lihat lebih »
Undang-Undang Agraria 1870
Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet 1870) diberlakukan pada tahun 1870 oleh Engelbertus de Waal (menteri jajahan) sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa.
Baru!!: Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Agraria 1870 · Lihat lebih »