Akses lebih cepat ketimbang browser!
9 hubungan: Badan Pertanahan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Geodesi, Hukum, Lahan, Pertanian, Presiden, Undang-Undang Agraria 1870, Undang-Undang Pokok Agraria.
Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baru!!: Agraria dan Badan Pertanahan Nasional · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Agraria dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Geodesi
Geodesi menurut pandangan awam adalah cabang ilmu geosains yang mempelajari tentang pemetaan bumi.
Baru!!: Agraria dan Geodesi · Lihat lebih »
Hukum
Hukum (serapan dari حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
Baru!!: Agraria dan Hukum · Lihat lebih »
Lahan
Dalam ekonomi dan pertanian, lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia.
Baru!!: Agraria dan Lahan · Lihat lebih »
Pertanian
Gambaran klasik pertanian di Indonesia Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
Baru!!: Agraria dan Pertanian · Lihat lebih »
Presiden
Presiden (Latin: prae-sebelum dan sedere-menduduki) adalah gelar umum untuk kepala negara di sebagian besar republik.
Baru!!: Agraria dan Presiden · Lihat lebih »
Undang-Undang Agraria 1870
Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet 1870) diberlakukan pada tahun 1870 oleh Engelbertus de Waal (menteri jajahan) sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa.
Baru!!: Agraria dan Undang-Undang Agraria 1870 · Lihat lebih »
Undang-Undang Pokok Agraria
Undang-Undang Pokok Agraria (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.
Baru!!: Agraria dan Undang-Undang Pokok Agraria · Lihat lebih »
