Alexander Andries Maramis dan Kabinet Darurat

Pintas untuk: Perbedaan, Kesamaan, Jaccard Kesamaan Koefisien, Referensi.

Perbedaan antara Alexander Andries Maramis dan Kabinet Darurat

Alexander Andries Maramis vs. Kabinet Darurat

Dr. (H.C.) Mr. Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal dengan A.A. Maramis adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional. Kabinet Darurat merupakan Kabinet Sementara untuk menjalankan negara Indonesia yang pada saat itu, Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden yang merangkap Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta ditangkap oleh Belanda.

Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak (bahasa Belanda: Operatie Kraai) terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.

Agresi Militer Belanda II dan Alexander Andries Maramis · Agresi Militer Belanda II dan Kabinet Darurat · Lihat lebih »

Belanda

Belanda (Nederland, "tanah rendah") adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di Benua Eropa.

Alexander Andries Maramis dan Belanda · Belanda dan Kabinet Darurat · Lihat lebih »

Daftar Menteri Keuangan Indonesia

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia.

Alexander Andries Maramis dan Daftar Menteri Keuangan Indonesia · Daftar Menteri Keuangan Indonesia dan Kabinet Darurat · Lihat lebih »

Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia

Berikut adalah daftar orang yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri di Indonesia:;Catatan.

Alexander Andries Maramis dan Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia · Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia dan Kabinet Darurat · Lihat lebih »

Indonesia

Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Alexander Andries Maramis dan Indonesia · Indonesia dan Kabinet Darurat · Lihat lebih »

Kabinet Hatta I

Kabinet Hatta Pertama atau Kabinet Hatta I adalah kabinet ketujuh yang dibentuk di Indonesia.

Alexander Andries Maramis dan Kabinet Hatta I · Kabinet Darurat dan Kabinet Hatta I · Lihat lebih »

Lukman Hakim

* Lukman Hakim (birokrat), birokrat Indonesia; Gubernur Bank Indonesia ke-2 periode 1958–1959; Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-6 periode 1948–1949 dan 1949–1950.

Alexander Andries Maramis dan Lukman Hakim · Kabinet Darurat dan Lukman Hakim · Lihat lebih »

Mohammad Hatta

Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama.

Alexander Andries Maramis dan Mohammad Hatta · Kabinet Darurat dan Mohammad Hatta · Lihat lebih »

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat.

Alexander Andries Maramis dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia · Kabinet Darurat dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia · Lihat lebih »

Soekarno

Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.

Alexander Andries Maramis dan Soekarno · Kabinet Darurat dan Soekarno · Lihat lebih »

Syafruddin Prawiranegara

Mr. Sjafruddin Prawiranegara (EYD: Syafruddin Prawiranegara)) adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa Demokrasi Liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Syafruddin lahir di Banten, dengan campuran darah Minangkabau–Sunda Banten. Meskipun semula apolitis selama studinya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Menyusul pecahnya perang kemerdekaan, Syafruddin mulai terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan; kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan Oeang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta ke Bukittinggi dan setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama tujuh bulan di Sumatra memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah perang kemerdekaan sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi. Setelah mengembalikan mandatnya kepada Sukarno pada 14 Juli 1949, Syafruddin sempat menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ia ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius, Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an, dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, Gunting Syafruddin, bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya, ia menjadi Gubernur Bank Indonesia, tetapi karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan nasionalisasi, ia berseberangan dengan kebijakan Sukarno selama akhir masa Demokrasi Liberal. Perbedaan pandangan ekonomi ini dan pergeseran sistem pemerintahan ke Demokrasi Terpimpin membuat Syafruddin turut serta dalam pemerintah tandingan PRRI di Sumatera Barat pada 1958 sebagai Perdana Menteri. Selama tiga tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah Suharto pada 1966, ia hengkang dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011.

Alexander Andries Maramis dan Syafruddin Prawiranegara · Kabinet Darurat dan Syafruddin Prawiranegara · Lihat lebih »