Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Amnesti dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amnesti dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 8 kesamaan (dalam Unionpedia): Abolisi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Grasi, Hak asasi manusia, Indonesia, Kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemisahan kekuasaan.
Abolisi
Abolisi atau penghapusan (bahasa latin, abolitio) merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah.
Abolisi dan Amnesti · Abolisi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Amnesti dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Grasi
Grasi di Indonesia, menurut UU No.
Amnesti dan Grasi · Grasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Hak asasi manusia
Hak asasi manusia (disingkat HAM, human rights, droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.
Amnesti dan Hak asasi manusia · Hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Amnesti dan Indonesia · Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Kehakiman
Lembaga yudikatif adalah Lembaga Pemerintah yang fungsinya dalam hal mengadili perkara atas siapapun terutama mengawasi penerapan yang melanggar Undang-Undang Dasar dan Hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai pondasi dari lambang negara tersebut, ber-etika berbangsa dan beragama.
Amnesti dan Kehakiman · Kehakiman dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Amnesti dan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pemisahan kekuasaan
Pemisahan kekuasaan (bahasa Inggris: separation of powers) merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang.
Amnesti dan Pemisahan kekuasaan · Pemisahan kekuasaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Amnesti dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Amnesti dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Amnesti dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Amnesti dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amnesti memiliki 21 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 8, indeks Jaccard adalah 4.52% = 8 / (21 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Amnesti dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
