Kemiripan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 8 kesamaan (dalam Unionpedia): Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Indonesia, Lembaga tinggi negara, Pemerintah pusat, Presiden Indonesia, Republik Indonesia Serikat.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia · Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Indonesia · Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Lembaga tinggi negara
Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Lembaga tinggi negara · Lembaga tinggi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pemerintah pusat
Pemerintah pusat, atau biasa disebut Pemerintah saja, adalah sebutan yang umum untuk pemerintah suatu negara kesatuan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah pusat · Pemerintah pusat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Presiden Indonesia · Presiden Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat · Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki 60 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 8, indeks Jaccard adalah 3.70% = 8 / (60 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi: