Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Demokrasi di Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Demokrasi di Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara memiliki 19 kesamaan (dalam Unionpedia): Ali Sastroamidjojo, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gerakan 30 September, Ideologi, Indonesia, Konstituante Republik Indonesia, Kota Bandung, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama, Orde Baru, Partai Golongan Karya, Partai Komunis Indonesia, Presiden Indonesia, Soeharto, Soekarno, Surat Perintah Sebelas Maret, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Ali Sastroamidjojo
Mr. Raden Ali Sastroamidjojo (EYD: Ali Sastroamijoyo) adalah Perdana Menteri Indonesia kedelapan dan kesepuluh selama dua periode yang berbeda, antara tahun 1953 sampai 1955 dan 1956 hingga 1957.
Ali Sastroamidjojo dan Demokrasi di Indonesia · Ali Sastroamidjojo dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Demokrasi di Indonesia · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Demokrasi di Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Gerakan 30 September
Gerakan 30 September (G30S) adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya enam jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Demokrasi di Indonesia dan Gerakan 30 September · Gerakan 30 September dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Ideologi
Ideologi atau adicita merupakan suatu ide atau gagasan.
Demokrasi di Indonesia dan Ideologi · Ideologi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Demokrasi di Indonesia dan Indonesia · Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Konstituante Republik Indonesia
Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Demokrasi di Indonesia dan Konstituante Republik Indonesia · Konstituante Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Kota Bandung
Kota Bandung (ᮊᮧᮒ ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ) adalah ibu kota yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Kota Bandung · Kota Bandung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama (NU, lit) adalah organisasi keagamaan Islam Indonesia didirikan oleh Hasyim Asy'ari, kepala Pondok Pesantren Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur. NU memiliki anggota berkisar dari 40 juta (2013) hingga lebih dari 95 juta pada Tahun (2021) yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam. NU didirikan pada 16 Rajab 1344 H (yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926) di Kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis (sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan fikih Mazhab Syafi'i) dan kepentingan ekonomi anggotanya. Pandangan keagamaan NU dianggap "tradisionalis" karena menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini membedakannya dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, yang dianggap "reformis" karena membutuhkan interpretasi yang lebih literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa tokoh NU adalah pendukung konsep islam nusantara, sebuah ciri khas Islam yang telah mengalami interaksi, kontekstualisasi, pribumisasi, interpretasi, dan vernakularisasi sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia. Islam Nusantara mempromosikan moderasi, anti-fundamentalisme, pluralisme dan pada titik tertentu, sinkretisme.
Demokrasi di Indonesia dan Nahdlatul Ulama · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Nahdlatul Ulama ·
Orde Baru
Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Orde Baru · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Orde Baru ·
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Partai Golongan Karya · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Partai Golongan Karya ·
Partai Komunis Indonesia
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) yang terlarang dan telah dibubarkan.
Demokrasi di Indonesia dan Partai Komunis Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Partai Komunis Indonesia ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Presiden Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Presiden Indonesia ·
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Demokrasi di Indonesia dan Soeharto · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Soeharto ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Demokrasi di Indonesia dan Soekarno · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Soekarno ·
Surat Perintah Sebelas Maret
Surat Perintah Sebelas Maret, yang biasa disebut dengan singkatan Supersemar, adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966, yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang "dianggap perlu" untuk memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau selama pembantaian di Indonesia 1965–1966.
Demokrasi di Indonesia dan Surat Perintah Sebelas Maret · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Surat Perintah Sebelas Maret ·
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Demokrasi di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Demokrasi di Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- Apa yang mereka miliki di Demokrasi di Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- Kemiripan antara Demokrasi di Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Perbandingan antara Demokrasi di Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Demokrasi di Indonesia memiliki 186 hubungan, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara memiliki 56. Ketika mereka memiliki kesamaan 19, indeks Jaccard adalah 7.85% = 19 / (186 + 56).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Demokrasi di Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
