Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Demokrasi di Indonesia dan Mohammad Hatta
Demokrasi di Indonesia dan Mohammad Hatta memiliki 29 kesamaan (dalam Unionpedia): Ali Sastroamidjojo, Amir Sjarifoeddin, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Belanda, Daftar Perdana Menteri Indonesia, Eropa, Indonesia, Josef Stalin, Komite Nasional Indonesia Pusat, Komunisme, Konstituante Republik Indonesia, Kota Bandung, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Parlemen, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Pemberontakan PKI 1948, Politik, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia Serikat, Sejarah, Sistem parlementer, Soeharto, Soekarno, Soekiman Wirjosandjojo, Sutan Sjahrir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Universitas Indonesia.
Ali Sastroamidjojo
Mr. Raden Ali Sastroamidjojo (EYD: Ali Sastroamijoyo) adalah Perdana Menteri Indonesia kedelapan dan kesepuluh selama dua periode yang berbeda, antara tahun 1953 sampai 1955 dan 1956 hingga 1957.
Ali Sastroamidjojo dan Demokrasi di Indonesia · Ali Sastroamidjojo dan Mohammad Hatta ·
Amir Sjarifoeddin
Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap (ER, EYD: Amir Syarifuddin Harahap) adalah seorang politikus dan jurnalis Indonesia.
Amir Sjarifoeddin dan Demokrasi di Indonesia · Amir Sjarifoeddin dan Mohammad Hatta ·
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
, lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat "BPUPKI"), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang di Jawa.
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Demokrasi di Indonesia · Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Mohammad Hatta ·
Belanda
Belanda (Nederland, "tanah rendah") adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di Benua Eropa.
Belanda dan Demokrasi di Indonesia · Belanda dan Mohammad Hatta ·
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Perdana Menteri Republik Indonesia, secara umum disebut sebagai Perdana Menteri Indonesia adalah jabatan tertinggi di Pemerintahan Indonesia pada masa Revolusi Nasional hingga berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.
Daftar Perdana Menteri Indonesia dan Demokrasi di Indonesia · Daftar Perdana Menteri Indonesia dan Mohammad Hatta ·
Eropa
Peta dunia yang menunjukkan letak Eropa Eropa secara geologis dan geografis adalah sebuah semenanjung atau dataran (jazirah) yang masuk dalam benua yaitu Asia, namun penduduk dataran eropa enggan disebut orang asia dan memilih menyebut dataran mereka sebagai Benua Eropa.
Demokrasi di Indonesia dan Eropa · Eropa dan Mohammad Hatta ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Demokrasi di Indonesia dan Indonesia · Indonesia dan Mohammad Hatta ·
Josef Stalin
Josef Stalin (lahir dengan nama Ioseb Besarionis dze Jughashvili) adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953, dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952, dan Kepala Pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953. Meskipun mula-mula menjalankan pemerintahan Uni Soviet selaku kepala dari suatu rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah dengan suara terbanyak relatif (pluralitas), Stalin akhirnya menjadi diktator de facto Uni Soviet pada era 1930-an. Sebagai pengamal setia gagasan-gagasan hasil tafsir Marxisme menurut teori-teori Leninisme, ia turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme–Leninisme, sementara kebijakan-kebijakannya sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme. Putra keluarga miskin asal Gori, Kekaisaran Rusia, ini mengawali perjalanan karier revolusionernya dengan menjadi anggota Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia yang berhaluan Marxis pada masa mudanya. Sebagai anggota partai, ia bekerja menyunting surat kabar partai, Pravda, dan menghimpun dana bagi faksi Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin dengan cara merampok, melakukan penculikan, dan menjual jasa keamanan. Ia berulang kali ditahan, dan beberapa kali harus menjalani hukuman pengasingan di dalam negeri. Setelah kaum Bolshevik berhasil mengambil alih pemerintahan Rusia melalui Revolusi Oktober 1917, Stalin masuk menjadi anggota Politbiro, badan eksekutif partai komunis. Selaku anggota Politbiro, Stalin turut terlibat dalam proses pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922. Setelah Lenin jatuh sakit lalu wafat pada tahun 1924, Stalin tampil menjadi pemimpin baru Uni Soviet. Di bawah rezim Stalin, "Sosialisme dalam Satu Negara" menjadi asas utama dari dogma partai, dan Kebijakan Ekonomi Baru yang dicanangkan oleh Lenin digantikan dengan ekonomi terpimpin yang tersentralisasi. Dengan menggunakan sistem Rencana Lima Tahun, Uni Soviet berusaha melakukan kolektivisasi dan industrialisasi yang berjalan dengan pesat, tetapi tidak mampu menghindari kemelut di bidang produksi pangan yang menimbulkan bencana kelaparan 1932–1933. Guna mengenyahkan pihak-pihak yang dianggap sebagai "musuh-musuh kelas pekerja", Stalin melancarkan gerakan "Pembersihan Besar-Besaran" yang mengakibatkan lebih dari sejuta orang dipenjarakan dan sekurang-kurangnya 700.000 orang dihukum mati antara 1934 sampai 1939. Rezim Stalin berusaha menyebarluaskan paham Marxisme-Leninisme ke luar Rusia melalui organisasi Komunis Internasional, dan mendukung gerakan-gerakan antifasis di seluruh Eropa pada era 1930-an, khususnya gerakan antifasis dalam perang saudara di Spanyol. Pada tahun 1939, rezim Stalin dan Jerman Nazi menandatangani sebuah kesepakatan untuk tidak saling menyerang. Atas dasar kesepakatan ini, Uni Soviet dan Jerman Nazi bersama-sama menginvasi Polandia, tetapi Jerman secara sepihak mengingkari kesepakatan ini dengan menginvasi Uni Soviet pada tahun 1941. Meskipun mula-mula terdesak, Tentara Merah Soviet mampu memukul mundur pasukan Jerman, bahkan berhasil merebut kota Berlin pada tahun 1945, dan mengakhiri Perang Dunia II di Eropa. Uni Soviet menganeksasi negara-negara Baltik dan menyokong pembentukan rezim-rezim pro-Uni Soviet di hampir seluruh kawasan tengah dan timur Eropa, di Tiongkok, dan di Korea Utara. Seusai Perang Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat tampil menjadi dua negara adidaya di tataran dunia. Ketegangan-ketegangan yang timbul di antara kedua negara adidaya ini memuncak menjadi Perang Dingin antara Blok Timur yang didukung Soviet dan Blok Barat yang didukung Amerika Serikat. Stalin memimpin negaranya melewati kurun waktu pembangunan kembali pascaperang, dan pada kurun waktu inilah, tepatnya pada tahun 1949, Uni Soviet berhasil mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun-tahun ini pula Uni Soviet sekali lagi mengalami bencana kelaparan dahsyat, dan merebaknya kampanye antisemit yang berpuncak pada kasus persekongkolan para dokter. Stalin wafat pada tahun 1953, dan jabatannya selaku kepala negara Uni Soviet di kemudian hari diduduki oleh Nikita Khrushchev yang justru mengecam pendahulunya itu dan memelopori suatu proses de-Stalinisasi atas segenap lapisan masyarakat Soviet. Sebagai salah seorang tokoh terpenting pada abad ke-20 menurut anggapan banyak orang, Stalin menjadi subjek dari suatu kultus individu yang mewabah dalam gerakan Marxis-Leninis internasional. Bagi para pemujanya, Stalin adalah pahlawan sosialisme dan kelas pekerja. Meskipun Uni Soviet akhirnya bubar pada tahun 1991, masih banyak orang di Rusia dan Georgia yang mengaguminya sebagai seorang pemimpin yang jaya pada masa perang, dan berjasa membangun Uni Soviet menjadi sebuah kekuatan besar di mata dunia. Sebaliknya, banyak pula yang mengutuk rezim totaliternya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan penindasan massal, pembersihan etnik, ratusan ribu penghukuman mati, dan bencana kelaparan yang merenggut jutaan korban jiwa.
Demokrasi di Indonesia dan Josef Stalin · Josef Stalin dan Mohammad Hatta ·
Komite Nasional Indonesia Pusat
Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.
Demokrasi di Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat · Komite Nasional Indonesia Pusat dan Mohammad Hatta ·
Komunisme
Komunisme (communis) adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara.
Demokrasi di Indonesia dan Komunisme · Komunisme dan Mohammad Hatta ·
Konstituante Republik Indonesia
Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Demokrasi di Indonesia dan Konstituante Republik Indonesia · Konstituante Republik Indonesia dan Mohammad Hatta ·
Kota Bandung
Kota Bandung (ᮊᮧᮒ ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ) adalah ibu kota yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Kota Bandung · Kota Bandung dan Mohammad Hatta ·
Mohammad Hatta
Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama.
Demokrasi di Indonesia dan Mohammad Hatta · Mohammad Hatta dan Mohammad Hatta ·
Mohammad Natsir
Mohammad Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Mohammad Natsir · Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir ·
Parlemen
Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya.
Demokrasi di Indonesia dan Parlemen · Mohammad Hatta dan Parlemen ·
Partai Komunis Indonesia
Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) yang terlarang dan telah dibubarkan.
Demokrasi di Indonesia dan Partai Komunis Indonesia · Mohammad Hatta dan Partai Komunis Indonesia ·
Partai Nasional Indonesia
Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927.
Demokrasi di Indonesia dan Partai Nasional Indonesia · Mohammad Hatta dan Partai Nasional Indonesia ·
Pemberontakan PKI 1948
Peristiwa Madiun 1948 adalah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri yaitu Front Demokrasi Rakyat (FDR) selama Revolusi Nasional Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Pemberontakan PKI 1948 · Mohammad Hatta dan Pemberontakan PKI 1948 ·
Politik
Politik (serapan dari politiek) adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Demokrasi di Indonesia dan Politik · Mohammad Hatta dan Politik ·
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Hatta 260px Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang (kōki) (17 Agustus Shōwa 20 dalam penanggalan Jepang itu sendiri), yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Mohammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur No.
Demokrasi di Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia · Mohammad Hatta dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ·
Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Demokrasi di Indonesia dan Republik Indonesia Serikat · Mohammad Hatta dan Republik Indonesia Serikat ·
Sejarah
''Historia'' oleh Nikolaos Gysis (1892). Sejarah atau tawarik (ἱστορία, historia; artinya "mengusut, pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian") adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia.
Demokrasi di Indonesia dan Sejarah · Mohammad Hatta dan Sejarah ·
Sistem parlementer
Istana Westminster, "Ibu semua parlemen." Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Demokrasi di Indonesia dan Sistem parlementer · Mohammad Hatta dan Sistem parlementer ·
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Demokrasi di Indonesia dan Soeharto · Mohammad Hatta dan Soeharto ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Demokrasi di Indonesia dan Soekarno · Mohammad Hatta dan Soekarno ·
Soekiman Wirjosandjojo
Soekiman Wirjosandjojo (ejaan baru: Sukiman Wiryosanjoyo) merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952 di bawah Kabinet Sukiman-Suwirjo.
Demokrasi di Indonesia dan Soekiman Wirjosandjojo · Mohammad Hatta dan Soekiman Wirjosandjojo ·
Sutan Sjahrir
Sutan Syahrir (ejaan lama: Soetan Sjahrir) adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Sutan Sjahrir · Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir ·
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Mohammad Hatta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Universitas Indonesia
Universitas Indonesia, disingkat sebagai UI, adalah perguruan tinggi di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dan Universitas Indonesia · Mohammad Hatta dan Universitas Indonesia ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Demokrasi di Indonesia dan Mohammad Hatta
- Apa yang mereka miliki di Demokrasi di Indonesia dan Mohammad Hatta
- Kemiripan antara Demokrasi di Indonesia dan Mohammad Hatta
Perbandingan antara Demokrasi di Indonesia dan Mohammad Hatta
Demokrasi di Indonesia memiliki 186 hubungan, sementara Mohammad Hatta memiliki 207. Ketika mereka memiliki kesamaan 29, indeks Jaccard adalah 7.38% = 29 / (186 + 207).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Demokrasi di Indonesia dan Mohammad Hatta. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
