Akses lebih cepat ketimbang browser!
36 hubungan: Agus Salim, Belanda, Chuo Sangi-In, Daftar anggota Dewan Pertimbangan Agung, Daftar Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Indonesia, Konstitusional, Lembaga, Lembaga tinggi negara, Liputan6.com, Margono Djojohadikoesoemo, Mohammad Hatta, Muhammad Djamil Djambek, Pangeran Mohammad Noor, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden, Presiden Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Radjiman Wedyodiningrat, Sistem parlementer, Soeharto, Soekarno, Soekiman Wirjosandjojo, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945, 1949, 1959, 1967, 2003, 22 Juli, 25 September, 31 Juli.
Agus Salim
H. Agus Salim (lahir dengan nama Masjhoedoelhaq (berarti "pembela kebenaran") adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 657 tahun 1961. Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Agus Salim menguasai 4 bahasa asing di Eropa (bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman dan bahasa Prancis), 2 bahasa asing di Timur Tengah (bahasa Arab dan bahasa Turki) serta bahasa Jepang.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Agus Salim · Lihat lebih »
Belanda
Belanda (Nederland, "tanah rendah") adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di Benua Eropa.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Belanda · Lihat lebih »
Chuo Sangi-In
adalah dewan atau badan pertimbangan pusat pada saat pendudukan Jepang di wilayah Indonesia.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Chuo Sangi-In · Lihat lebih »
Daftar anggota Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Pertimbangan Agung merupakan suatu lembaga tinggi negara Indonesia yang berdiri di antara tahun 1945 dan 2003.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Daftar anggota Dewan Pertimbangan Agung · Lihat lebih »
Daftar Ketua Dewan Pertimbangan Agung
Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia adalah ketua salah satu lembaga tinggi negara berdasarkan Pasal 16 UUD 45 sebelum diamendemen.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Daftar Ketua Dewan Pertimbangan Agung · Lihat lebih »
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 · Lihat lebih »
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Indonesia · Lihat lebih »
Konstitusional
Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Konstitusional · Lihat lebih »
Lembaga
Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, ter pimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Lembaga · Lihat lebih »
Lembaga tinggi negara
Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Lembaga tinggi negara · Lihat lebih »
Liputan6.com
PT Liputan Enam Dot Com (Liputan6.com) adalah portal berita yang berdiri sejak Agustus 2000 dengan menyajikan beraneka ragam informasi terbaru.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Liputan6.com · Lihat lebih »
Margono Djojohadikoesoemo
Margono Djojohadikusomo (duduk kanan), dan cucu-cucunya: Hashim Djojohadikusumo (duduk tengah), Siti Katoemi Wirodihardjo (duduk kiri), Prabowo Subianto (kanan atas) dan kedua saudari Prabowo pada tahun 1963 di Kuala Lumpur Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo adalah direktur utama pertama dari Bank Negara Indonesia.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Margono Djojohadikoesoemo · Lihat lebih »
Mohammad Hatta
Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Mohammad Hatta · Lihat lebih »
Muhammad Djamil Djambek
Syekh Muhammad Jamil Jambek (lahir di Bukittinggi, Hindia Belanda, 1862 atau 1860 - meninggal di Bukittinggi, 30 Desember 1947 pada umur 85 atau 87) Hidayatullah.com, 14-12-2011.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Muhammad Djamil Djambek · Lihat lebih »
Pangeran Mohammad Noor
Ir. H. Pangeran Mohammad Noor adalah mantan Menteri Pekerjaan Umum dan gubernur Kalimantan pada 1901.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Pangeran Mohammad Noor · Lihat lebih »
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia · Lihat lebih »
Pemerintah
de facto''. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Pemerintah · Lihat lebih »
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah perubahan (amendemen) keempat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Presiden
Presiden (Latin: prae-sebelum dan sedere-menduduki) adalah gelar umum untuk kepala negara di sebagian besar republik.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Presiden · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Hatta 260px Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang (kōki) (17 Agustus Shōwa 20 dalam penanggalan Jepang itu sendiri), yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Mohammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur No.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia · Lihat lebih »
Radjiman Wedyodiningrat
Dr.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Radjiman Wedyodiningrat · Lihat lebih »
Sistem parlementer
Istana Westminster, "Ibu semua parlemen." Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Sistem parlementer · Lihat lebih »
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Soeharto · Lihat lebih »
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Soekarno · Lihat lebih »
Soekiman Wirjosandjojo
Soekiman Wirjosandjojo (ejaan baru: Sukiman Wiryosanjoyo) merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952 di bawah Kabinet Sukiman-Suwirjo.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Soekiman Wirjosandjojo · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
1945
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan 1945 · Lihat lebih »
1949
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan 1949 · Lihat lebih »
1959
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan 1959 · Lihat lebih »
1967
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan 1967 · Lihat lebih »
2003
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan 2003 · Lihat lebih »
22 Juli
22 Juli adalah hari ke-203 (hari ke-204 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan 22 Juli · Lihat lebih »
25 September
25 September adalah hari ke-268 (hari ke-269 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan 25 September · Lihat lebih »
31 Juli
31 Juli adalah hari ke-212 (hari ke-213 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Dewan Pertimbangan Agung dan 31 Juli · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
DPA, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Dewan pertimbangan agung.
