Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Orde Baru

Pintas untuk: Perbedaan, Kesamaan, Jaccard Kesamaan Koefisien, Referensi.

Perbedaan antara Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Orde Baru

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) vs. Orde Baru

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) yang dikenal pula dengan Era Demokrasi Parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh wilayah Indonesia.

Bahasa Indonesia dan Era Demokrasi Liberal (1950–1959) · Bahasa Indonesia dan Orde Baru · Lihat lebih »

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Era Demokrasi Liberal (1950–1959) · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Orde Baru · Lihat lebih »

Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959

Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Era Demokrasi Liberal (1950–1959) · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Orde Baru · Lihat lebih »

Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (1959–1965) adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Era Demokrasi Liberal (1950–1959) · Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru · Lihat lebih »

Indonesia

Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Indonesia · Indonesia dan Orde Baru · Lihat lebih »

Johannes Leimena

Laksamana (Tit.) Dr.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Johannes Leimena · Johannes Leimena dan Orde Baru · Lihat lebih »

Lambang negara Indonesia

Lambang negara Indonesia pada perangko tahun 1982. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Lambang negara Indonesia · Lambang negara Indonesia dan Orde Baru · Lihat lebih »

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Orde Baru · Lihat lebih »

Negara kesatuan

Peta negara-negara yang berbentuk kesatuan (berwarna biru). Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Negara kesatuan · Negara kesatuan dan Orde Baru · Lihat lebih »

Papua (wilayah Indonesia)

Peta Ekspedisi Belanda di Nugini Belanda tahun 1907-1915 Papua (Kode ISO: ID-PP, sebelumnya Irian Barat atau Irian Jaya), atau kadang Papua Barat atau Nugini Barat untuk membedakan dengan Papua Nugini, merupakan wilayah Republik Indonesia yang terletak pada bagian barat dari Pulau Papua.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Papua (wilayah Indonesia) · Orde Baru dan Papua (wilayah Indonesia) · Lihat lebih »

Presiden Indonesia

Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Presiden Indonesia · Orde Baru dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »

Rupiah

Contoh rupiah dalam bentuk uang kertas pada tahun 2009. Contoh rupiah dalam bentuk uang kertas (1999–2005). Wage Rudolf Soepratman pada uang kertas Rp50.000 terbitan 1999. Rupiah, atau lengkapnya Rupiah Indonesia, adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR. Secara tidak formal, orang Indonesia juga menyebut mata uang ini dengan nama "perak". Satu rupiah dibagi menjadi 100 sen, walaupun inflasi telah membuatnya tidak digunakan lagi kecuali hanya pada pencatatan di pembukuan bank.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Rupiah · Orde Baru dan Rupiah · Lihat lebih »

Sistem presidensial

Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Sistem presidensial · Orde Baru dan Sistem presidensial · Lihat lebih »

Soekarno

Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Soekarno · Orde Baru dan Soekarno · Lihat lebih »

Wakil Presiden Indonesia

Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Wakil Presiden Indonesia · Orde Baru dan Wakil Presiden Indonesia · Lihat lebih »