Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Hamengkubuwana IX dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Hamengkubuwana IX dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia memiliki 10 kesamaan (dalam Unionpedia): Abdul Haris Nasution, Agresi Militer Belanda II, Alexander Andries Maramis, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Bukittinggi, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Soedirman, Soekarno, Syafruddin Prawiranegara.
Abdul Haris Nasution
Jenderal Besar TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Abdul Haris Nasution adalah seorang jenderal berpangkat tinggi dan politikus Indonesia.
Abdul Haris Nasution dan Hamengkubuwana IX · Abdul Haris Nasution dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ·
Agresi Militer Belanda II
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak (bahasa Belanda: Operatie Kraai) terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.
Agresi Militer Belanda II dan Hamengkubuwana IX · Agresi Militer Belanda II dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ·
Alexander Andries Maramis
Dr. (H.C.) Mr. Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal dengan A.A. Maramis adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional.
Alexander Andries Maramis dan Hamengkubuwana IX · Alexander Andries Maramis dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ·
Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta (disingkat DIY, ꦝꦌꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ,, pelafalan tidak resmi: Jogja/Jogjakarta) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman.
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hamengkubuwana IX · Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ·
Kota Bukittinggi
Bukittinggi (Bukiktinggi; Jawi, بوكيق تيڠڬي) adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sebagai enklave dari Kabupaten Agam, kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatra dan Provinsi Sumatra Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Parijs van Sumatra. Bukittinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, di antaranya adalah Mohammad Hatta dan Assaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat presiden Republik Indonesia. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Lokasinya pada ketinggian 909–941 mdpl menjadikan Bukittinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C. Luas Bukittinggi secara de jure adalah 145,29 km², mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1999. Namun, karena penolakan sebagian masyarakat Kabupaten Agam, luas wilayah secara de facto saat ini adalah 25,24 km², yang menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah tersempit di Indonesia. Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatra. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukittinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat, setelah Kota Padang. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukittinggi.
Hamengkubuwana IX dan Kota Bukittinggi · Kota Bukittinggi dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ·
Mohammad Hatta
Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama.
Hamengkubuwana IX dan Mohammad Hatta · Mohammad Hatta dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ·
Mohammad Natsir
Mohammad Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia.
Hamengkubuwana IX dan Mohammad Natsir · Mohammad Natsir dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ·
Soedirman
Jenderal Besar TNI (Anumerta) Raden Soedirman (EYD: Sudirman) adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia.
Hamengkubuwana IX dan Soedirman · Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan Soedirman ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Hamengkubuwana IX dan Soekarno · Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan Soekarno ·
Syafruddin Prawiranegara
Mr. Sjafruddin Prawiranegara (EYD: Syafruddin Prawiranegara)) adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa Demokrasi Liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Syafruddin lahir di Banten, dengan campuran darah Minangkabau–Sunda Banten. Meskipun semula apolitis selama studinya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Menyusul pecahnya perang kemerdekaan, Syafruddin mulai terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan; kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan Oeang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta ke Bukittinggi dan setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama tujuh bulan di Sumatra memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah perang kemerdekaan sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi. Setelah mengembalikan mandatnya kepada Sukarno pada 14 Juli 1949, Syafruddin sempat menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ia ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius, Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an, dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, Gunting Syafruddin, bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya, ia menjadi Gubernur Bank Indonesia, tetapi karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan nasionalisasi, ia berseberangan dengan kebijakan Sukarno selama akhir masa Demokrasi Liberal. Perbedaan pandangan ekonomi ini dan pergeseran sistem pemerintahan ke Demokrasi Terpimpin membuat Syafruddin turut serta dalam pemerintah tandingan PRRI di Sumatera Barat pada 1958 sebagai Perdana Menteri. Selama tiga tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah Suharto pada 1966, ia hengkang dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011.
Hamengkubuwana IX dan Syafruddin Prawiranegara · Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan Syafruddin Prawiranegara ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Hamengkubuwana IX dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
- Apa yang mereka miliki di Hamengkubuwana IX dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
- Kemiripan antara Hamengkubuwana IX dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Perbandingan antara Hamengkubuwana IX dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Hamengkubuwana IX memiliki 237 hubungan, sementara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia memiliki 62. Ketika mereka memiliki kesamaan 10, indeks Jaccard adalah 3.34% = 10 / (237 + 62).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Hamengkubuwana IX dan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
