Kabinet Hatta II dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia

Pintas untuk: Perbedaan, Kesamaan, Jaccard Kesamaan Koefisien, Referensi.

Perbedaan antara Kabinet Hatta II dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia

Kabinet Hatta II vs. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia

Kabinet Hatta Kedua atau Kabinet Hatta II adalah kabinet kesembilan yang dibentuk di Indonesia. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi, adalah partai politik Islam yang pernah ada selama era Demokrasi Liberal di Indonesia.

Daftar Menteri Agama Indonesia

Berikut adalah daftar orang yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.

Daftar Menteri Agama Indonesia dan Kabinet Hatta II · Daftar Menteri Agama Indonesia dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia · Lihat lebih »

Partai Kristen Indonesia

Partai Kristen Indonesia (disingkat Parkindo) adalah Partai Politik Indonesia pada 1950 - 1973.

Kabinet Hatta II dan Partai Kristen Indonesia · Partai Kristen Indonesia dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia · Lihat lebih »

Partai Nasional Indonesia

Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927.

Kabinet Hatta II dan Partai Nasional Indonesia · Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Partai Nasional Indonesia · Lihat lebih »

Partai Persatuan Indonesia Raya

Partai Persatuan Indonesia Raya atau PIR adalah Partai Politik di Indonesia.

Kabinet Hatta II dan Partai Persatuan Indonesia Raya · Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia Raya · Lihat lebih »

Soekarno

Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.

Kabinet Hatta II dan Soekarno · Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Soekarno · Lihat lebih »

Soekiman Wirjosandjojo

Soekiman Wirjosandjojo (ejaan baru: Sukiman Wiryosanjoyo) merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952 di bawah Kabinet Sukiman-Suwirjo.

Kabinet Hatta II dan Soekiman Wirjosandjojo · Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Soekiman Wirjosandjojo · Lihat lebih »

Syafruddin Prawiranegara

Mr. Sjafruddin Prawiranegara (EYD: Syafruddin Prawiranegara)) adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa Demokrasi Liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Syafruddin lahir di Banten, dengan campuran darah Minangkabau–Sunda Banten. Meskipun semula apolitis selama studinya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Menyusul pecahnya perang kemerdekaan, Syafruddin mulai terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan; kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan Oeang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta ke Bukittinggi dan setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama tujuh bulan di Sumatra memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah perang kemerdekaan sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi. Setelah mengembalikan mandatnya kepada Sukarno pada 14 Juli 1949, Syafruddin sempat menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ia ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius, Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an, dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, Gunting Syafruddin, bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya, ia menjadi Gubernur Bank Indonesia, tetapi karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan nasionalisasi, ia berseberangan dengan kebijakan Sukarno selama akhir masa Demokrasi Liberal. Perbedaan pandangan ekonomi ini dan pergeseran sistem pemerintahan ke Demokrasi Terpimpin membuat Syafruddin turut serta dalam pemerintah tandingan PRRI di Sumatera Barat pada 1958 sebagai Perdana Menteri. Selama tiga tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah Suharto pada 1966, ia hengkang dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011.

Kabinet Hatta II dan Syafruddin Prawiranegara · Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Syafruddin Prawiranegara · Lihat lebih »