Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Kabinet Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kabinet Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 17 kesamaan (dalam Unionpedia): Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daftar Perdana Menteri Indonesia, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demokrasi terpimpin, Kabinet Sjahrir I, Kementerian Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Lambang negara Indonesia, Orde Baru, Pemerintah Indonesia, Presiden Indonesia, Republik Indonesia Serikat, Soeharto, Soekarno, Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabinet Indonesia · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Perdana Menteri Republik Indonesia, secara umum disebut sebagai Perdana Menteri Indonesia adalah jabatan tertinggi di Pemerintahan Indonesia pada masa Revolusi Nasional hingga berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.
Daftar Perdana Menteri Indonesia dan Kabinet Indonesia · Daftar Perdana Menteri Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Kabinet Indonesia · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi terpimpin dan Kabinet Indonesia · Demokrasi terpimpin dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Kabinet Sjahrir I
Kabinet Sjahrir Pertama dibentuk setelah Kabinet Presidensial dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 – 28 Februari 1946.
Kabinet Indonesia dan Kabinet Sjahrir I · Kabinet Sjahrir I dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Kementerian Indonesia
Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Kabinet Indonesia dan Kementerian Indonesia · Kementerian Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesiahttps://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.
Kabinet Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia · Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.
Kabinet Indonesia dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat · Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Lambang negara Indonesia
Lambang negara Indonesia pada perangko tahun 1982. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kabinet Indonesia dan Lambang negara Indonesia · Lambang negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Orde Baru
Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.
Kabinet Indonesia dan Orde Baru · Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Kabinet Indonesia dan Pemerintah Indonesia · Pemerintah Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Kabinet Indonesia dan Presiden Indonesia · Presiden Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Kabinet Indonesia dan Republik Indonesia Serikat · Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Kabinet Indonesia dan Soeharto · Soeharto dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Kabinet Indonesia dan Soekarno · Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Kabinet Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia · Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Kabinet Indonesia dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Kabinet Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Kabinet Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Kabinet Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Kabinet Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kabinet Indonesia memiliki 204 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 17, indeks Jaccard adalah 4.72% = 17 / (204 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Kabinet Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
