Akses lebih cepat ketimbang browser!
55 hubungan: Achmad Marzuki, Agus Fatoni, Akmal Malik, Andi Ony Prihartono, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin, Binnenlands Bestuur, Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia, Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia, Daftar Menteri Pertahanan Indonesia, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, DKI Jakarta, Hindia Belanda, Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jenderal Polisi, Jepang, John Wempi Wetipo, Kabinet Indonesia Bersatu II, Kabinet Presidensial, Kementerian Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi, Kota Administrasi Jakarta Pusat, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Pemerintah Indonesia, Pemerintahan daerah, Presiden Indonesia, Proklamasi, Purnawirawan, Restuardy Daud, Safrizal Z.A., Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Suhajar Diantoro, Tito Karnavian, Tomsi Tohir, Tumpak Haposan Simanjuntak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..., Yusharto Huntoyungo, 1942, 1959, 26 Agustus, 31 Desember. Memperluas indeks (5 lebih) »
Achmad Marzuki
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Achmad Marzuki adalah seorang tokoh militer dan birokrat Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Achmad Marzuki · Lihat lebih »
Agus Fatoni
Dr. H. Agus Fatoni, M.Si. adalah birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan sejak Oktober 2023.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Agus Fatoni · Lihat lebih »
Akmal Malik
Dr. Akmal Malik, M.Si. merupakan birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Akmal Malik · Lihat lebih »
Andi Ony Prihartono
Andi Ony Prihartono Andi Ony Prihartono adalah seorang birokrat Indonesia kelahiran Semarang.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Andi Ony Prihartono · Lihat lebih »
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah unsur pendukung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia · Lihat lebih »
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (disingkat BSKDN) adalah unsur pendukung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri · Lihat lebih »
Bahtiar Baharuddin
Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si. adalah birokrat Indonesia asal Bone, Sulawesi Selatan.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bahtiar Baharuddin · Lihat lebih »
Binnenlands Bestuur
Istana gubernur Maluku (1929) Kediaman ''resident'' Banten di Serang (1915-1926) Kediaman ''assistent-resident'' Donggala (1930-1936) Binnenlands Bestuur ("pemerintahan dalam negeri", disingkat "BB"), atau disebut juga Gewestelijk Bestuur ("pemerintahan daerah") adalah salah satu bentuk birokrasi pemerintahan pada masa Hindia Belanda yang terdiri atas orang-orang Eropa.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Binnenlands Bestuur · Lihat lebih »
Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia hingga saat ini.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri di Indonesia:;Catatan.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Menteri Pertahanan Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Daftar Menteri Pertahanan Indonesia · Lihat lebih »
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan adalah unsur pelaksana di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang di bidang pembinaan administrasi kewilayahan.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah) merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan keuangan daerah.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Ditjen Bina Bangda merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) adalah unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan pemerintahan desa.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau disingkat dengan Ditjen Dukcapil merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau disingkat dengan Ditjen Otda merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang penyelenggaraan otonomi daerah.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (sebelumnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) adalah unsur pelaksana di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang politik dan pemerintahan umum.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum · Lihat lebih »
DKI Jakarta
#ALIH Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan DKI Jakarta · Lihat lebih »
Hindia Belanda
Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (Nederlands(ch)-Indië) adalah sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Hindia Belanda · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Indonesia · Lihat lebih »
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau disingkat dengan Itjen Kemendagri RI merupakan unsur pengawas di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia · Lihat lebih »
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Bahasa Inggris: Institute of Home Affairs Governance) disingkat IPDN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan dan menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri · Lihat lebih »
Jenderal Polisi
Pangkat Jenderal Polisi Komando untuk Kapolri yang sedang menjabat Pangkat Jenderal Polisi Staf untuk mantan Kapolri yang sudah tidak menjabat Jenderal Polisi adalah tingkat keempat atau tertinggi bagi perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Jenderal Polisi · Lihat lebih »
Jepang
Jepang (bahasa Jepang: 日本国, Nihonkoku atau Nipponkoku) adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Jepang · Lihat lebih »
John Wempi Wetipo
John Wempi Wetipo, S.H., M.H. adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak 15 Juni 2022.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan John Wempi Wetipo · Lihat lebih »
Kabinet Indonesia Bersatu II
200px Kabinet Indonesia Bersatu II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kabinet Indonesia Bersatu II · Lihat lebih »
Kabinet Presidensial
Daftar menteri dan pejabat daerah yang dirilis oleh Presiden. Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kabinet Presidensial · Lihat lebih »
Kementerian Indonesia
Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemlu RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisaris Jenderal Polisi
Komisaris Jenderal Polisi (KOMJEN POL) Komisaris Jenderal Polisi adalah pangkat perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia, setara dengan Letnan Jenderal, Laksamana Madya, dan Marsekal Madya pada Kepangkatan Militer Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisaris Jenderal Polisi · Lihat lebih »
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Jakarta Pusat adalah nama sebuah kota administrasi di pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kota Administrasi Jakarta Pusat · Lihat lebih »
La Ode Ahmad Pidana Bolombo
Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.Si., merupakan Birokrat Indonesia lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1997, yang sejak tanggal 31 Maret 2023 ditunjuk menjadi Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan La Ode Ahmad Pidana Bolombo · Lihat lebih »
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) merupakan lembaga tertinggi dalam pemerintahan Indonesia antara tahun 1959 hingga 1971, dimana MPRS digantikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara · Lihat lebih »
Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia · Lihat lebih »
Pemerintahan daerah
Perak, Malaysia. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan administrasi pemerintahan oleh pemerintah di daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan landasan dasar otonomi dan tugas.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintahan daerah · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Proklamasi
Tulisan Proklamasi yang ditulis oleh Ir. Soekarno. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa saat Ir. Soekarno yang didampingi Mohammad Hatta membacakan teks Proklamasi yang diabadikan oleh Frans Mendur. Proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Proklamasi · Lihat lebih »
Purnawirawan
Purnawirawan (disingkat Purn.) adalah sebuah gelar untuk para pensiunan prajurit, baik TNI maupun Polri yang sudah tidak aktif lagi di dalam dinas kemiliteran atau kepolisian.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Purnawirawan · Lihat lebih »
Restuardy Daud
Ir. Restuardy Daud, M.Sc. menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terhitung mulai 15 Maret 2023.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Restuardy Daud · Lihat lebih »
Safrizal Z.A.
Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si. adalah pamong praja Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Safrizal Z.A. · Lihat lebih »
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau disingkat dengan Setjen Kemendagri RI merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia · Lihat lebih »
Suhajar Diantoro
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. adalah birokrat yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 10 Maret 2022.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Suhajar Diantoro · Lihat lebih »
Tito Karnavian
Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., adalah seorang politikus dan tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Tito Karnavian · Lihat lebih »
Tomsi Tohir
Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 29 Juni 2022 mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Tomsi Tohir · Lihat lebih »
Tumpak Haposan Simanjuntak
Dr.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Tumpak Haposan Simanjuntak · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Yusharto Huntoyungo
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. adalah seorang birokrat Indonesia putra Gorontalo lulusan APDN Manado tahun 1989, yang sejak tanggal 01 November 2022 menjabat Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Yusharto Huntoyungo · Lihat lebih »
1942
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 1942 · Lihat lebih »
1959
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 1959 · Lihat lebih »
26 Agustus
26 Agustus adalah hari ke-238 (hari ke-239 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 26 Agustus · Lihat lebih »
31 Desember
31 Desember adalah hari ke-365 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian. Hari ini merupakan hari terakhir dalam setahun.
Baru!!: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 31 Desember · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Depdagri, Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri (Indonesia), Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Kementerian Kependudukan Republik Indonesia, Kementerian dalam negeri republik indonesia.
