Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 9 kesamaan (dalam Unionpedia): Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan perundang-undangan Indonesia, Presiden Indonesia, Wakil Presiden Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat · Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat · Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat · Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Komisi Yudisial Republik Indonesia · Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan sebagai landasan dasar dalam menentukan KUHP maupun KUH Perdata.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Indonesia · Presiden Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Wakil Presiden Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Wakil Presiden Indonesia · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wakil Presiden Indonesia ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki 14 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 9, indeks Jaccard adalah 5.29% = 9 / (14 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
