Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 16 kesamaan (dalam Unionpedia): Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demokrasi terpimpin, Den Haag, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Indonesia, Konferensi Meja Bundar, Konstitusi, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955, Republik Indonesia Serikat, Soekarno, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
, lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat "BPUPKI"), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang di Jawa.
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Konstituante Republik Indonesia · Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Konstituante Republik Indonesia · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi terpimpin dan Konstituante Republik Indonesia · Demokrasi terpimpin dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Den Haag
Den Haag (resminya 's-Gravenhage) adalah sebuah gemeente, kota pemerintahan Belanda dan tempat parlemen, serta ibu kota provinsi Zuid-Holland (Holland Selatan).
Den Haag dan Konstituante Republik Indonesia · Den Haag dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Konstituante Republik Indonesia · Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia dan Konstituante Republik Indonesia · Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) (Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.
Konferensi Meja Bundar dan Konstituante Republik Indonesia · Konferensi Meja Bundar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Konstitusi
Konstitusi (disebut pula undang-undang dasar) adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis.
Konstituante Republik Indonesia dan Konstitusi · Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.
Konstituante Republik Indonesia dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat · Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Konstituante Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Konstituante Republik Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia · Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955
Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955 dilaksanakan pada 17 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante Republik Indonesia.
Konstituante Republik Indonesia dan Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955 · Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
Poster kampanye pada Pemilu 1955 Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955.
Konstituante Republik Indonesia dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 · Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Konstituante Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat · Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Konstituante Republik Indonesia dan Soekarno · Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konstituante Republik Indonesia memiliki 55 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 16, indeks Jaccard adalah 7.58% = 16 / (55 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
