Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 25 kesamaan (dalam Unionpedia): Bahasa Indonesia, Bali, Belanda, Bhinneka Tunggal Ika, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demokrasi, Detik.com, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ekonomi, Indonesia, Indonesia Raya, Kompas.com, Lambang negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Negara kesatuan, Pajak, Pancasila, Presiden Indonesia, Reformasi Indonesia (1998–sekarang), Republik, Sistem presidensial, Soeharto, Soekarno, Wakil Presiden Indonesia.
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh wilayah Indonesia.
Bahasa Indonesia dan Orde Baru · Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Bali
Bali (juga dikenal sebagai Kepulauan Bali, ᬩᬮᬶ) adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia.
Bali dan Orde Baru · Bali dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Belanda
Belanda (Nederland, "tanah rendah") adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di Benua Eropa.
Belanda dan Orde Baru · Belanda dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Bhinneka Tunggal Ika
Garuda Pancasila dengan semboyan ''Bhinneka Tunggal Ika'' di pita. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
Bhinneka Tunggal Ika dan Orde Baru · Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Orde Baru · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Orde Baru · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Demokrasi
Seorang wanita memasukkan surat suara pada putaran kedua pemilu presiden Prancis tahun 2007. Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.
Demokrasi dan Orde Baru · Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Detik.com
detikcom adalah sebuah situs web berita di Indonesia.
Detik.com dan Orde Baru · Detik.com dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Orde Baru · Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Ekonomi
Ekonomi atau Urupan adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Ekonomi dan Orde Baru · Ekonomi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia dan Orde Baru · Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia Raya
Rekaman video Indonesia Raya 3 bait (1945) "Indonesia Raya" merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia.
Indonesia Raya dan Orde Baru · Indonesia Raya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Kompas.com
Kompas.com adalah salah satu portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia.
Kompas.com dan Orde Baru · Kompas.com dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Lambang negara Indonesia
Lambang negara Indonesia pada perangko tahun 1982. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Lambang negara Indonesia dan Orde Baru · Lambang negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Orde Baru · Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Negara kesatuan
Peta negara-negara yang berbentuk kesatuan (berwarna biru). Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.
Negara kesatuan dan Orde Baru · Negara kesatuan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pajak
Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Orde Baru dan Pajak · Pajak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pancasila
Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
Orde Baru dan Pancasila · Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Orde Baru dan Presiden Indonesia · Presiden Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Reformasi Indonesia (1998–sekarang)
Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Kejatuhan Soeharto Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie.
Orde Baru dan Reformasi Indonesia (1998–sekarang) · Reformasi Indonesia (1998–sekarang) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Republik
Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden.
Orde Baru dan Republik · Republik dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Sistem presidensial
Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.
Orde Baru dan Sistem presidensial · Sistem presidensial dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Orde Baru dan Soeharto · Soeharto dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Orde Baru dan Soekarno · Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Wakil Presiden Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Orde Baru dan Wakil Presiden Indonesia · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wakil Presiden Indonesia ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Orde Baru memiliki 199 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 25, indeks Jaccard adalah 7.04% = 25 / (199 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
