Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Perang Dingin

Pintas untuk: Perbedaan, Kesamaan, Jaccard Kesamaan Koefisien, Referensi.

Perbedaan antara Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Perang Dingin

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia vs. Perang Dingin

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi, adalah partai politik Islam yang pernah ada selama era Demokrasi Liberal di Indonesia. Presiden AS Ronald Reagan dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Mikhail Gorbachev, pada KTT Pertama di Jenewa, Swiss, 19 November 1985Perang Dingin (Cold War; холо́дная война́, kholodnaya voyna, 1947–1991) adalah periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet serta sekutu masing-masing, Blok Barat dan Blok Timur.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perang Dingin · Lihat lebih »

Jepang

Jepang (bahasa Jepang: 日本国, Nihonkoku atau Nipponkoku) adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur.

Jepang dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia · Jepang dan Perang Dingin · Lihat lebih »

Komunisme

Komunisme (communis) adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara.

Komunisme dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia · Komunisme dan Perang Dingin · Lihat lebih »

Kota Padang

Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra sekaligus ibu kota provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Kota Padang dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia · Kota Padang dan Perang Dingin · Lihat lebih »

Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) yang terlarang dan telah dibubarkan.

Partai Komunis Indonesia dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia · Partai Komunis Indonesia dan Perang Dingin · Lihat lebih »

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958.

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia · Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Perang Dingin · Lihat lebih »

Soekarno

Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Soekarno · Perang Dingin dan Soekarno · Lihat lebih »

Sumatera Tengah

Sumatera Tengah adalah sebuah provinsi Republik Indonesia yang wujud antara tahun 1948 hingga 1957.

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Sumatera Tengah · Perang Dingin dan Sumatera Tengah · Lihat lebih »

Syafruddin Prawiranegara

Mr. Sjafruddin Prawiranegara (EYD: Syafruddin Prawiranegara)) adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa Demokrasi Liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Syafruddin lahir di Banten, dengan campuran darah Minangkabau–Sunda Banten. Meskipun semula apolitis selama studinya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Menyusul pecahnya perang kemerdekaan, Syafruddin mulai terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan; kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan Oeang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta ke Bukittinggi dan setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama tujuh bulan di Sumatra memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah perang kemerdekaan sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi. Setelah mengembalikan mandatnya kepada Sukarno pada 14 Juli 1949, Syafruddin sempat menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ia ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius, Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an, dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, Gunting Syafruddin, bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya, ia menjadi Gubernur Bank Indonesia, tetapi karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan nasionalisasi, ia berseberangan dengan kebijakan Sukarno selama akhir masa Demokrasi Liberal. Perbedaan pandangan ekonomi ini dan pergeseran sistem pemerintahan ke Demokrasi Terpimpin membuat Syafruddin turut serta dalam pemerintah tandingan PRRI di Sumatera Barat pada 1958 sebagai Perdana Menteri. Selama tiga tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah Suharto pada 1966, ia hengkang dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011.

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Syafruddin Prawiranegara · Perang Dingin dan Syafruddin Prawiranegara · Lihat lebih »