Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Pemilihan umum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemilihan umum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 13 kesamaan (dalam Unionpedia): Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Indonesia, Kewarganegaraan, Konstituante Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Orde Baru, Pemilihan umum, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955, Presiden Indonesia, Soeharto, Wakil Presiden Indonesia.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemilihan umum di Indonesia · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pemilihan umum di Indonesia · Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemilihan umum di Indonesia · Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia dan Pemilihan umum di Indonesia · Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Kewarganegaraan
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Kewarganegaraan dan Pemilihan umum di Indonesia · Kewarganegaraan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Konstituante Republik Indonesia
Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Konstituante Republik Indonesia dan Pemilihan umum di Indonesia · Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Pemilihan umum di Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Orde Baru
Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.
Orde Baru dan Pemilihan umum di Indonesia · Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pemilihan umum
Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu.
Pemilihan umum dan Pemilihan umum di Indonesia · Pemilihan umum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
Poster kampanye pada Pemilu 1955 Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955.
Pemilihan umum di Indonesia dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 · Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Pemilihan umum di Indonesia dan Presiden Indonesia · Presiden Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Pemilihan umum di Indonesia dan Soeharto · Soeharto dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Wakil Presiden Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Pemilihan umum di Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wakil Presiden Indonesia ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Pemilihan umum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Pemilihan umum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Pemilihan umum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Pemilihan umum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemilihan umum di Indonesia memiliki 91 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 13, indeks Jaccard adalah 5.26% = 13 / (91 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Pemilihan umum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
