Daftar Isi
309 hubungan: Abdoel Moeis Hassan, Abdul Hafidz, Abdul Hakim Harahap, Achmad Marzuki, Adam Rahayaan, Adhi Makayasa, Agustus 2007, Ajaran sesat, Al Muktabar, Ali Mufiz, Alwis, Ambo Eteng Amin, Amir Machmud, Andi Baso Bassaleng, Andi Sultan Daeng Radja, Anwar Adnan Saleh, Apandi Wiradiputra, Arnold Achmad Baramuli, Arsyadjuliandi Rachman, Asnawi Mangku Alam, Assaat, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, Badrul Kamal, Baháʼí, Basuki, Basuki Tjahaja Purnama, Busiri Suryowinoto, Cherman Effendi, Christiandy Sanjaya, Cornelis, Daftar alumni Universitas Indonesia, Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1999–2004, Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2014–2019, Daftar bekas jabatan politik di Indonesia, Daftar Bupati Banjar, Daftar Bupati Bekasi, Daftar Bupati Belitung Timur, Daftar Bupati Kepulauan Meranti, Daftar Bupati Lebak, Daftar Bupati Maros, Daftar Bupati Pandeglang, Daftar Bupati Pulau Taliabu, Daftar Bupati Tanah Bumbu, Daftar Gubernur Banten, Daftar Gubernur Gorontalo, Daftar Gubernur Jawa Barat, ... Memperluas indeks (259 lebih) »
Abdoel Moeis Hassan
Haji Abdoel Moeis Hassan adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940–1945 dan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945–1949.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Abdoel Moeis Hassan
Abdul Hafidz
H.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Abdul Hafidz
Abdul Hakim Harahap
Abdul Hakim Harahap adalah seorang pegawai negeri dan politikus Batak.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Abdul Hakim Harahap
Achmad Marzuki
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Achmad Marzuki adalah seorang tokoh militer dan birokrat Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Achmad Marzuki
Adam Rahayaan
Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si.,, adalah seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Wali Kota Tual sejak 2016.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Adam Rahayaan
Adhi Makayasa
Adhi Makayasa (bahasa Sanskerta: आदि माख्यास) adalah penghargaan tahunan bagi lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan POLRI, yaitu Matra Darat dari Akademi Militer Magelang, Matra Laut dari Akademi Angkatan Laut Surabaya, Matra Udara dari Akademi Angkatan Udara Yogyakarta), dan Matra Kepolisian dari Akademi Kepolisian Semarang.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Adhi Makayasa
Agustus 2007
30 Agustus - Pihak Taliban di Afganistan telah membebaskan kesembilan belas sandera Korea Selatan, menyusul persetujuan Korea Selatan untuk menghentikan kegiatan misionaris serta menarik pasukannya di Afghanistan, dan kemungkinan membayar tebusan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Agustus 2007
Ajaran sesat
Ajaran sesat atau Aliran sesat, Heresi menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ajaran sesat
Al Muktabar
Dr. Al Muktabar, M.Sc. adalah seorang birokrat asal Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Al Muktabar
Ali Mufiz
Drs. H. Ali Mufiz, M.P.A. adalah seorang akademisi dan politikus Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ali Mufiz
Alwis
Drs. Alwis Djuki adalah birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat sejak 2 Oktober 2018 hingga 1 April 2021.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Alwis
Ambo Eteng Amin
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Ambo Eteng Amin adalah seorang perwira tinggi militer, birokrat, dan politikus dari Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ambo Eteng Amin
Amir Machmud
Jenderal TNI (Purn.) Amir Machmud adalah seorang Jenderal Militer Indonesia yang merupakan saksi mata penandatanganan Supersemar, sebuah dokumen serah terima kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Amir Machmud
Andi Baso Bassaleng
Drs. Andi Baso Bassaleng adalah seorang politikus Bugis Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Paniai dari tahun 1990 sampai 1997, Sekretaris Daerah Papua dari tahun 2004 sampai 2007, dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua dari tahun 2004 sampai 2005.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Andi Baso Bassaleng
Andi Sultan Daeng Radja
Andi Sultan Daeng Radja Haji Andi Sultan Daeng Radja adalah seorang tokoh kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Andi Sultan Daeng Radja
Anwar Adnan Saleh
Drs. H. Anwar Adnan Saleh adalah politikus dan Gubernur Sulawesi Barat pada 2006-2016.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Anwar Adnan Saleh
Apandi Wiradiputra
Raden Apandi WiradiputraRaden Apandi Wiradiputra (Sumedang, 15 Desember 1908-) merupakan salah satu tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung periode 1956-1957 serta menjadi Anggota Konstituante RI.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Apandi Wiradiputra
Arnold Achmad Baramuli
Arnold Achmad Baramuli adalah seorang pengusaha, politikus, mantan Gubernur Sulawesi Utara, dan jaksa Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Arnold Achmad Baramuli
Arsyadjuliandi Rachman
Arsyadjuliandi Rachman atau yang dikenal Andi Rachman adalah Mantan Gubernur Riau yang menjabat sejak 25 Mei 2016 hingga 20 September 2018.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Arsyadjuliandi Rachman
Asnawi Mangku Alam
Brigadir Jenderal TNI (Purn.) H. Asnawi Mangku Alam adalah Gubernur Sumatera Selatan untuk periode 1968–1978.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Asnawi Mangku Alam
Assaat
Mr. Assaat gelar Datuk Mudo adalah seorang politisi dan pejuang kemerdekaan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Assaat
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (disingkat BKPRN) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Kabupaten Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (disingkat BP3) adalah Lembaga Nonstruktural di Indonesia yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
Logo BAPERTARUM-PNS Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil disingkat BAPERTARUM-PNS (sering disebut TAPERUM) adalah salah satu lembaga pemerintah non kementerian khusus untuk melayani bantuan Tabungan Perumahanan bagi Pegawai Negeri Sipil..
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
Badrul Kamal
Drs. H. Badrul Kamal, MM, lebih populer dengan akronim BK adalah seorang aktivis, birokrat, dan politikus berkebangsaan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Badrul Kamal
Baháʼí
Baháʼí adalah sebuah agama monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Baháʼí
Basuki
* Basuki Effendy - aktor, sutradara.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Basuki
Basuki Tjahaja Purnama
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (EYD: Basuki Cahaya Purnama, nama Tionghoa: 鐘萬學), lebih dikenal dengan panggilan Hakka Ahok (阿學) atau inisial BTP, adalah pengusaha dan politikus keturunan Tionghoa-Indonesia yang menjabat Komisaris Utama PT. Pertamina sejak 25 November 2019.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Basuki Tjahaja Purnama
Busiri Suryowinoto
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Drs. Busiri Suryowinoto adalah seorang perwira militer dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini dari tahun 1977 hingga 1980, dan sebagai Gubernur Irian Jaya dari tahun 1981 hingga 1982.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Busiri Suryowinoto
Cherman Effendi
Djohari Cherman Effendi adalah seorang tentara dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Bupati Bandung ke-22 dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1990.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Cherman Effendi
Christiandy Sanjaya
Drs.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Christiandy Sanjaya
Cornelis
Drs.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Cornelis
Daftar alumni Universitas Indonesia
Berikut adalah daftar alumni Universitas Indonesia, termasuk alumni era School tot Opleiding van Indische Artsen (1849–1927), Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia (1945–1950), Nood-Universiteit van Nederlandsch Indie (1946–1947), Universiteit van Indonesie (1947–1950), Universiteit Indonesia (1950–1955), dan Universitas Indonesia Bandung (1950–1959).
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar alumni Universitas Indonesia
Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1999–2004
Berikut Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1999–2004 berdasarkan provinsi serta Pengganti Antar Waktu (PAW).
Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2014–2019
Artikel ini memuat daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019, ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan.
Daftar bekas jabatan politik di Indonesia
Berikut jabatan politik yang pernah ada di Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar bekas jabatan politik di Indonesia
Daftar Bupati Banjar
Halaman ini berisi tentang daftar politisi yang terpilih dalam pemilihan umum dan dilantik sebagai Bupati Banjar.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Bupati Banjar
Daftar Bupati Bekasi
Halaman ini berisi tentang daftar politisi yang terpilih dalam pemilihan umum dan dilantik sebagai Bupati Bekasi.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Bupati Bekasi
Daftar Bupati Belitung Timur
Bupati Belitung Timur adalah kepala daerah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Bupati Belitung Timur
Daftar Bupati Kepulauan Meranti
Berikut adalah daftar Bupati Kepulauan Meranti secara definitif sejak tahun 2010 pasca pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Bupati Kepulauan Meranti
Daftar Bupati Lebak
Halaman ini berisi tentang daftar politisi yang terpilih dalam pemilihan umum dan dilantik sebagai Bupati Lebak.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Bupati Lebak
Daftar Bupati Maros
Menurut data sejarah Kabupaten Maros yang tercatat dalam dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia Kota Makassar, daerah penyangga ibu kota Makassar ini telah dipimpin oleh beberapa pejabat mulai dari Resident, Gesag Herbber, Controleur, Bunken Kanriken dan beberapa sebutan lain yang setara dengan jabatan Bupati untuk saat sekarang.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Bupati Maros
Daftar Bupati Pandeglang
Berikut adalah daftar Bupati Pandeglang secara definitif sejak tahun 1848 pasca berdirinya Kabupaten Pandeglang dan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Bupati Pandeglang
Daftar Bupati Pulau Taliabu
Berikut adalah daftar Bupati Taliabu secara definitif sejak tahun 2016 pasca pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu dari Kabupaten Kepulauan Sula.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Bupati Pulau Taliabu
Daftar Bupati Tanah Bumbu
Halaman ini berisi tentang daftar politisi yang terpilih dalam pemilihan umum dan dilantik sebagai Bupati Tanah Bumbu.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Bupati Tanah Bumbu
Daftar Gubernur Banten
Banten merupakan sebuah provinsi yang dimekarkan dari Jawa Barat dan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang biasa disebut Gubernur.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Banten
Daftar Gubernur Gorontalo
Berikut adalah Daftar Gubernur Gorontalo dari masa ke masa.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Gorontalo
Daftar Gubernur Jawa Barat
176x176px Gubernur Jawa Barat adalah kepala pemerintah Jawa Barat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Jawa Barat
Daftar Gubernur Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah (Gubernur Jawi Madya) adalah kepala daerah tingkat satu yang memegang pemerintahan di Jawa Tengah bersama dengan wakil gubernur dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Jawa Tengah
Daftar Gubernur Kalimantan Utara
Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi yang dimekarkan dari Kalimantan Timur dan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang biasa disebut Gubernur.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Kalimantan Utara
Daftar Gubernur Kepulauan Riau
Berikut adalah daftar Gubernur Kepulauan Riau secara definitif sejak tahun 2004 pasca pembentukan Kepulauan Riau sebagai provinsi.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Kepulauan Riau
Daftar Gubernur Maluku Utara
Maluku Utara merupakan daerah otonomi provinsi hasil pemekaran wilayah dari Maluku yang sebelumnya menjadi salah satu kabupaten di Maluku.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Maluku Utara
Daftar Gubernur Riau
Riau merupakan sebuah provinsi yang dimekarkan dari Sumatra Tengah dan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang biasa disebut Gubernur.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Riau
Daftar Gubernur Sulawesi Barat
Sulawesi Barat merupakan sebuah provinsi yang dimekarkan dari Sulawesi Selatan dan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang biasa disebut Gubernur.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Sulawesi Barat
Daftar Gubernur Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi yang dimekarkan dari Sulawesi dan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang biasa disebut Gubernur.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Sulawesi Selatan
Daftar Gubernur Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tenggara merupakan sebuah provinsi yang dimekarkan dari Sulawesi Selatan Tenggara (Sulselra) dan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang biasa disebut Gubernur.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Sulawesi Tenggara
Daftar Gubernur Sumatera Barat
Berikut ini adalah Daftar Gubernur Sumatera Barat yang pernah menjabat dari tanggal 1 Oktober 1945 (awalnya sebagai Residen Sumatera Barat) hingga sekarang.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Gubernur Sumatera Barat
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pekalongan
Berkas:Coat of arms of Pekalongan Regency.svg|Lambang Kabupaten Pekalongan Berkas:Locator kabupaten pekalongan.png|Peta Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah Berkas:Indonesia Pekalongan Regency location map.svg|Peta kecamatan di Kabupaten Pekalongan Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pekalongan
Daftar keluarga politik Indonesia
Keluarga politik Indonesia atau Dinasti politik Indonesia adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan, dengan keluarga yang beberapa anggotanya terlibat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar keluarga politik Indonesia
Daftar Kepala Badan Pertanahan Nasional
;Keterangan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Kepala Badan Pertanahan Nasional
Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
Berikut adalah daftar Ketua DPRD Kabupaten Kendal dari masa ke masa.
Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia hingga saat ini.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia
Daftar organisasi terlarang di Indonesia
Berikut daftar organisasi yang dilarang di Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar organisasi terlarang di Indonesia
Daftar penampilan eksternal JKT48 di Indonesia
Berikut ini adalah daftar penampilan JKT48 secara eksternal di Indonesia: Catatan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar penampilan eksternal JKT48 di Indonesia
Daftar tokoh Agam dan Bukittinggi
Lambang Kabupaten Agam Lambang Kota Bukittinggi Tokoh dari Agam dan Bukittinggi adalah tokoh-tokoh yang berasal-usul dari wilayah Agam dan Bukittinggi, Sumatera Barat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar tokoh Agam dan Bukittinggi
Daftar tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia
Berikut ini adalah daftar tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia.
Daftar Wakil Bupati Cirebon
Wakil Bupati Cirebon adalah politisi yang dipilih bersama Bupati Cirebon untuk membantu tugas Bupati dalam mengatur dan mengelola pemerintahan Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wakil Bupati Cirebon
Daftar Wakil Gubernur Sulawesi Barat
Kategori:Daftar wakil gubernur provinsi di Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wakil Gubernur Sulawesi Barat
Daftar Wakil Gubernur Sumatera Barat
Wakil Gubernur Sumatera Barat adalah posisi kedua yang memerintah Provinsi Sumatera Barat setelah Gubernur Sumatera Barat, sehingga posisi wakil gubernur berarti setara dengan gubernur dalam menjalankan pemerintahan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wakil Gubernur Sumatera Barat
Daftar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil dari pemimpin tertinggi dalam Dewan Perwakilan Rakyat serta juga merupakan pimpinan Sidang Paripurna DPR.
Daftar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selain ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
Daftar Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri/Menteri Muda Dalam Negeri.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia
Daftar Wali Kota Bandung
Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat memiliki struktur kepemimpinan yang dimulai dari wali kota.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Bandung
Daftar Wali Kota Cilegon
Berikut adalah daftar Wali Kota Cilegon secara definitif sejak tahun 1999 di bawah Pemerintah Republik Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Cilegon
Daftar Wali Kota Depok
Berikut adalah daftar Wali Kota Depok secara definitif sejak tahun 2000 di bawah Pemerintah Republik Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Depok
Daftar Wali Kota Makassar
Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur kepemimpinan yang dimulai dari wali kota.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Makassar
Daftar Wali Kota Medan
Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara memiliki struktur kepemimpinan yang dimulai dari wali kota.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Medan
Daftar Wali Kota Palopo
Berikut daftar Wali Kota yang pernah memimpin Kota Palopo.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Palopo
Daftar Wali Kota Parepare
Wali Kota Parepare merupakan pemimpin Kota Parepare yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Parepare.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Parepare
Daftar Wali Kota Serang
Berikut adalah daftar Wali Kota Serang secara definitif sejak tahun 2008 di bawah Pemerintah Republik Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Serang
Daftar Wali Kota Tangerang
Berikut adalah daftar Wali Kota Tangerang secara definitif sejak tahun 1993 di bawah Pemerintah Republik Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Tangerang
Daftar Wali Kota Tangerang Selatan
Halaman ini berisi tentang daftar politisi yang terpilih dalam pemilihan umum dan dilantik sebagai Wali Kota Tangerang Selatan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Daftar Wali Kota Tangerang Selatan
Dance Yulian Flassy
Dr. Dance Yulian Flassy, S.E., M.Si. adalah seorang birokrat dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dance Yulian Flassy
Dewan Jenderal
Dewan Jenderal adalah sebuah istilah yang dikemukakan oleh dewan pimpinan PPI kepada Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari angkatan bersenjata, 5 Oktober 1965.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dewan Jenderal
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disingkat Dewan Kawasan PBPB Batam) adalah Lembaga Nonstruktural yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Susunan keanggotaan Dewan Kawasan PBPB Batam terdiri dari.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (disingkat DPRD Bantaeng) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (disingkat DPRD Bone) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa (disingkat DPRD Gowa) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu (disingkat DPRD Luwu) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (disingkat DPRD Polewali Mandar atau DPRD Polman), adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare atau disingkat DPRD Kota Parepare adalah Lembaga Legislatif tingkat Kota yang berada di wilayah Parepare.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan adalah unsur pelaksana di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang di bidang pembinaan administrasi kewilayahan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah) merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan keuangan daerah.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Ditjen Bina Bangda merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) adalah unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan pemerintahan desa.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau disingkat dengan Ditjen Dukcapil merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau disingkat dengan Ditjen Otda merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang penyelenggaraan otonomi daerah.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (sebelumnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) adalah unsur pelaksana di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang politik dan pemerintahan umum.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Djarot Saiful Hidayat
Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. (EYD: Jarot Saiful Hidayat), adalah politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2019–2024.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Djarot Saiful Hidayat
Djohermansyah Djohan
Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. adalah seorang Akademisi, Birokrat dan pakar Otonomi Daerah Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Djohermansyah Djohan
Dukungan dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Berikut ini adalah daftar tokoh dan organisasi yang mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Dukungan dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Eka Supria Atmaja
H. Eka Supria Atmaja, S.H. adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Bekasi antara tahun 2019 hingga 2021.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Eka Supria Atmaja
Eliaser Yentji Sunur
Eliaser Yentji Sunur, S.T. adalah Bupati Lembata 2 periode yakni 2011—2016 dan 2017—2021.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Eliaser Yentji Sunur
Ema Sumarna
Dr. Drs. H. Ema Sumarna, M.Si. adalah seorang birokrat berkebangsaan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ema Sumarna
Endang Agustini Syarwan
Hj.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Endang Agustini Syarwan
Endang Sukandar
Endang Sukandar adalah Bupati Sumedang periode 5 Juli 2013 – 2 November 2013.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Endang Sukandar
Erman Harirustaman
Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Erman Harirustaman adalah seorang perwira tinggi militer, birokrat, dan diplomat dari Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Erman Harirustaman
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) adalah fakultas hukum pada Universitas Andalas, sebuah perguruan tinggi negeri di Padang, Sumatera Barat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Andalas
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro disingkat FH Undip (Hanacaraka) merupakan fakultas pertama di Universitas Diponegoro ketika berdiri pada tahun 1957.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Front Pembela Islam
Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi garis keras Islamisme Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab dengan dukungan militer dan tokoh politik.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Front Pembela Islam
Gamawan Fauzi
Dr. H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. gelar Datuak Rajo Nan Sati adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia periode 2009–2014, Gubernur Sumatera Barat yang pertama dipilih oleh rakyat dalam pemilihan langsung untuk periode 2005–2009, dan Bupati Solok dua periode sejak 1995 hingga 2005.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Gamawan Fauzi
Ganjar Pranowo
H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. adalah seorang politisi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode sejak 23 Agustus 2013 – 5 September 2023.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ganjar Pranowo
Ghalib Lasahido
Drs. H. Ghalib Lasahido, S.H.,, adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 1981 hingga 1986.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ghalib Lasahido
GKI Yasmin
GKI Yasmin adalah gereja Kristen Protestan yang berdiri di Bogor, Indonesia di bawah naungan Gereja Kristen Indonesia yang berpusat di Jakarta.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan GKI Yasmin
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Hadisoebeno Sosrowerdojo
Tugu Muda yang diresmikan pada era pemerintahan Wali Kota Semarang Hadisoebeno Sosrowerdojo Hadisubeno Sosrowerdojo adalah politikus Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pernah menjabat sebagai Walikota Semarang pada 1951 hingga 1955 dan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1960.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Hadisoebeno Sosrowerdojo
Hamdani
Dr. Hamdani, M.M., M.Si., Ak. adalah birokrat dan akademisi Indonesia yang menjabat Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Pembangunan sejak 2014 hingga 2022.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Hamdani
Hamka Hendra Noer
Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si, Ph.D. adalah seorang birokrat dan dosen Indonesia putra Gorontalo.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Hamka Hendra Noer
Hari Sabarno
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Hari Sabarno, S.I.P., M.M. adalah perwira Tentara Nasional Indonesia dan mantan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Gotong Royong.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Hari Sabarno
Hazairin
Prof. Dr. Mr. Hazairin adalah seorang pakar hukum adat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Hazairin
Herry Ario Naap
Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., (dikenal juga dengan akronim HAN) aadalah Bupati Biak Numfor sejak 19 Maret 2019.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Herry Ario Naap
I Gusti Kompyang Manila
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. (HC) I Gusti Kompyang Manila, S.I.P adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi TNI dan juga ia diantara 15 perwira remaja pertama lulusan AMN dengan kecabangan Corps Polisi Militer.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan I Gusti Kompyang Manila
I Made Suwendha
I Made Suwendha I Made Suwendha adalah Wali Kota Denpasar pada periode tahun 1992–1997.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan I Made Suwendha
I Nyoman Harry Yudha Saka
Ir.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan I Nyoman Harry Yudha Saka
Idham Azis
Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Idham Azis, M.Si. adalah seorang purnawirawan Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sejak bulan November 2019 hingga Januari 2021.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Idham Azis
Indonesia dalam tahun 2021
menyajikan serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Indonesia dalam tahun 2021
Indosiar
Indosiar (secara resmi bernama Indosiar Visual Mandiri, disingkat IVM) adalah salah satu jaringan televisi swasta nasional di Indonesia, yang beroperasi dari Daan Mogot, Jakarta Barat sejak tahun 1995.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Indosiar
Indra Catri
Dr.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Indra Catri
Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo
Gedung Balairung Universitas Indonesia. Pada 2 Februari 2018, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Zaadit Taqwa memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo yang berpidato pada acara ulang tahun UI dan peresmian Forum Kebangsaan UI di Balairung UI Depok.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Indonesia
Berikut ini adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Indonesia
Ipik Gandamana
Ipik Gandamana (Aksara Sunda: ᮄᮕᮤᮊ᮪ ᮌᮔ᮪ᮓᮙᮔ) adalah gubernur Jawa Barat periode 1956–1960.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ipik Gandamana
Irman
Ir. H. Irman, M.Si. Haluan Kepri, 17 Februari 2012.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Irman
Irvansyah (politikus)
H.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Irvansyah (politikus)
Irwan Prayitno
Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, M.Sc.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Irwan Prayitno
Irwandi Yusuf
drh.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Irwandi Yusuf
Iskak Tjokroadisurjo
Mr. Iskak Tjokroadisurjo adalah pakar hukum dan politisi berkebangsaan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Iskak Tjokroadisurjo
Jacobus Perviddya Solossa
Dr.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Jacobus Perviddya Solossa
Johanna Lisapaly
Johanna E. Lisapaly S.H., M.Si. sebagai PLT Walikota Kupang untuk mengisi kekosongan jabatan akibat Walikota Kupang, Jonas Salean dan Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man telah memasuki masa cuti kampanye sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kupang tahun 2017.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Johanna Lisapaly
John Wempi Wetipo
John Wempi Wetipo, S.H., M.H. adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak 15 Juni 2022.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan John Wempi Wetipo
Juwono Sudarsono
Prof. (Em) Juwono Sudarsono, S.H., B.A., M.S., M.A., Ph.D. adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia sejak 21 Oktober 2004 hingga 22 Oktober 2009.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Juwono Sudarsono
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ampera I
Kabinet Ampera I adalah kabinet pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang dibentuk pada 25 Juli 1966 dan memulai masa tugas pada 28 Juli 1966 sampai dengan 11 Oktober 1967.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Ampera I
Kabinet Ampera II
Kabinet Ampera II atau Kabinet Ampera yang Disempurnakan adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Pejabat Presiden Soeharto.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Ampera II
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Darurat
Kabinet Darurat merupakan Kabinet Sementara untuk menjalankan negara Indonesia yang pada saat itu, Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden yang merangkap Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta ditangkap oleh Belanda.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Darurat
Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda disebut juga Kabinet Karya adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Djuanda
Kabinet Dwikora I
Kabinet Dwikora I adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Dwikora I
Kabinet Dwikora II
Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora yang Disempurnakan adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Dwikora II
Kabinet Dwikora III
Kabinet Dwikora III atau Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Lagi adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Dwikora III
Kabinet Gotong Royong
Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Gotong Royong
Kabinet Halim
Kabinet Halim bertugas pada periode 21 Januari 1950 - 6 September 1950.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Halim
Kabinet Indonesia
Kabinet Indonesia (biasanya disebut sebagai Kabinet Presiden atau disederhanakan sebagai Kabinet) adalah bagian dari cabang eksekutif dalam pemerintahan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Indonesia
Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet Indonesia Bersatu I adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet Indonesia Bersatu II
200px Kabinet Indonesia Bersatu II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Indonesia Bersatu II
Kabinet Indonesia Maju
Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Indonesia Maju
Kabinet Kerja (2014–2019)
Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Kerja (2014–2019)
Kabinet Kerja I
Kabinet Kerja I adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Kerja I
Kabinet Kerja II
Kabinet Kerja II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Kerja II
Kabinet Kerja III
Kabinet Kerja III adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Kerja III
Kabinet Kerja IV
Kabinet Kerja IV atau yang lebih dikenal Kabinet Kerja Gaya Baru adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Kerja IV
Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Natsir
Kabinet Pembangunan I
Kabinet Pembangunan I adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soeharto.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Pembangunan I
Kabinet Pembangunan II
Kabinet Pembangunan II adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Hamengkubuwana IX.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Pembangunan II
Kabinet Pembangunan III
Kabinet Pembangunan III adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden H. Adam Malik.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Pembangunan III
Kabinet Pembangunan IV
Kabinet Pembangunan IV adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Pembangunan IV
Kabinet Pembangunan V
Kabinet Pembangunan V adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Sudharmono.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Pembangunan V
Kabinet Pembangunan VI
Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Sutrisno pada masa bakti 1993–1998.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Pembangunan VI
Kabinet Pembangunan VII
Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan demonstrasi, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi. Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret – 21 Mei 1998).
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Pembangunan VII
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Presidensial
Daftar menteri dan pejabat daerah yang dirilis oleh Presiden. Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Presidensial
Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan Presiden ke-3 Republik Indonesia, B. J. Habibie.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Republik Indonesia Serikat
Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Republik Indonesia Serikat
Kabinet Sjahrir I
Kabinet Sjahrir Pertama dibentuk setelah Kabinet Presidensial dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 – 28 Februari 1946.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Sjahrir I
Kabinet Sjahrir II
Kabinet Sjahrir II bertugas pada periode 12 Maret 1946–2 Oktober 1946.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Sjahrir II
Kabinet Sukiman-Suwirjo
Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Sukiman-Suwirjo
Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabinet Wilopo
Kabupaten Batang
Peta kabupaten batang. Batang (ꦨꦠꦁ) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Batang
Kabupaten dan kota di Indonesia
Pada tingkat kedua, Indonesia terbagi atas kabupaten-kabupaten dan kota-kota.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten dan kota di Indonesia
Kabupaten Deiyai
Kabupaten Deiyai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Deiyai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Kepahiang
Kepahiang adalah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kutai Timur
Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Malang
Kabupaten Malang (Hanacaraka: ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦭꦁ; Pegon: كابوڤاتين مالاڠ; Osob Kiwalan: netapubaK ngalaM) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Malang
Kabupaten Nias Barat
Nias Barat adalah kabupaten di bagian barat Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Nias Barat
Kabupaten Nias Utara
Nias Utara adalah kabupaten di pulau Nias, provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Pulau Morotai
Kabupaten Pulau Morotai adalah nama sebuah pulau sekaligus kabupaten definitif baru yang terletak di provinsi Maluku Utara, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Pulau Morotai
Kabupaten Purwakarta
Purwakarta (ᮕᮥᮁᮝᮊᮁᮒ) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Sabu Raijua
Sabu Raijua adalah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Tambrauw
Kabupaten Tambrauw adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia yang terbentuk di tahun 2008.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Tambrauw
Kabupaten Toba
Toba (Surat Batak) adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Toba
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tulang Bawang Barat (disingkat Tubaba, aksara Lampung: 143x143px) adalah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Way Kanan
Way Kanan adalah kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia yang merupakan salah satu pemekaran dari Lampung Utara.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kabupaten Way Kanan
Kalimantan Utara
Kalimantan Utara (disingkat Kaltara) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kalimantan Utara
Kayan Hulu, Malinau
Kayan Hulu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kayan Hulu, Malinau
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Menteri Dalam Negeri adalah jabatan dalam pemerintahan negera yang berdaulat dengan tanggung jawab untuk urusan politik, keamanan dalam negeri, dan imigrasi.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemlu RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Kesunanan Surakarta Hadiningrat
Kesunanan Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan di Pulau Jawa bagian tengah yang berdiri pada tahun 1745, yang merupakan penerus dari Kesultanan Mataram yang beribu kota di Kartasura dan selanjutnya berpindah di Surakarta.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Komite Nasional Pemuda Indonesia
Komite Nasional Pemuda Indonesia (disingkat KNPI) adalah organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, yang awalanya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golongan Karya Golkar dan tentara melalui deklarasi di Jakarta yang dipimpin oleh David Napitupulu pada tanggal 23 Juli 1973.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Komite Nasional Pemuda Indonesia
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (disingkat KPCPEN) sebuah komite yang dibentuk oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanggulangan penyakit koronavirus 2019 dan Pandemi COVID-19 di Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Kota Administratif Cilegon
Kota Administratif Cilegon adalah kota administratif yang pernah ada di Indonesia dengan induk wilayah Serang, Jawa Barat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kota Administratif Cilegon
Kota Administratif Depok
Kota Administratif Depok adalah kota administratif yang pernah ada di Indonesia dengan induk wilayah Bogor, Jawa Barat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kota Administratif Depok
Kota Palangka Raya
Kota Palangka Raya (terkadang ditulis: Palangkaraya) adalah sebuah kota dan juga sebagai ibu kota dari provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kota Palangka Raya
Kota Palopo
Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kota Palopo
Kota Pariaman
Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kota Pariaman
Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang Selatan (ᮒᮍᮨᮛᮀ ᮊᮤᮓᮥᮜ᮪|Tangerang Kidul; atau disingkat Tangsel) adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Banten, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Kota Tangerang Selatan
Lambang Aceh
200px Lambang Aceh adalah lambang yang diadopsi pada tahun 1961 melalui Peraturan Daerah No.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Lambang Aceh
Lambang Papua Tengah
Lambang Papua Tengah berbentuk perisai bersudut 5 (lima) dengan garis warna merah dan putih serta terdapat tulisan Papua Tengah, Motto berwarna hitam dengan latar belakang kuning, dan tulisan 2022 berwarna putih.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Lambang Papua Tengah
Lembaga Nonstruktural
Di Indonesia, lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Lembaga Nonstruktural
Lim Bak Meng
Petrus Lim Bak Meng (Petrus Limbung) adalah seorang pejuang dari Kalimantan Barat dan politisi Partai Persatuan Dayak.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Lim Bak Meng
Long Nawang, Kayan Hulu, Malinau
Long Nawang adalah salah satu desa di kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Long Nawang, Kayan Hulu, Malinau
Mahfud MD
Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., dikenal dengan nama Mahfud MD1 adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Mahfud MD
Mardani H. Maming
H.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Mardani H. Maming
Mardiyanto
Mayor Jenderal TNI (Purn.) H. Mardiyanto adalah seorang politikus dan tokoh militer Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Mardiyanto
Marlis Rahman
Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc. adalah seorang biolog, ekolog, akademisi, dan politikus Indonesia yang menjabat Gubernur Sumatera Barat menggantikan Gamawan Fauzi untuk sisa masa jabatan 2009–2010, Wakil Gubernur Sumatera Barat yang pertama dipilih oleh rakyat dalam pemilihan langsung untuk periode 2005–2009, dan Rektor Universitas Andalas sejak 1997 hingga 2005.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Marlis Rahman
Marselinus Y. W. Petu
Ir.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Marselinus Y. W. Petu
Memed Ardiwilaga
R. Memed Ardiwilaga, B.A. Mayor R. Memed.Ardiwilaga, B.A. adalah seorang Bupati Kepala Daerah Swatantra TK.II Bandung (atau Kabupaten Bandung) pada tahun 1960-1967.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Memed Ardiwilaga
Moenadi
Mayor Jenderal (Purn.) H. M. Moenadi adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada periode 1966 hingga 1974.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Moenadi
Mohamad Roem
Mr. Mohammad Roem (Muhammad Rūm) adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di perang kemerdekaan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Mohamad Roem
Mohammad Ma'ruf
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Mohammad Ma'ruf adalah mantan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Bersatu.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Mohammad Ma'ruf
Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa Melawan VOC 1740–1743
Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa Melawan VOC 1740–1743 adalah monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang dan menceritakan kisah perjuangan laskar Tionghoa dan Jawa yang bersatu melawan VOC pada tahun 1740 – 1743.
Muchlis Ibrahim
Mayor Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Muchlis Ibrahim adalah tokoh militer Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Muchlis Ibrahim
Muhammad Djosan
Sutan Muhammad Djosan gelar Sutan Bidjo Radjo adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia pada masa Orde Lama.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Muhammad Djosan
Muslim Kasim
Drs. H. Muslim Kasim, Ak., M.M. gelar Datuak Sinaro Basa adalah seorang politikus dan mantan birokrat Indonesia yang menjabat Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2010–2015 dan Bupati Padang Pariaman dua periode sejak 2000 hingga 2010.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Muslim Kasim
Nama Indonesia
Orang Indonesia memberikan nama Indonesia kepada anak-anak mereka dengan berbagai cara.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Nama Indonesia
Nasrun Umar
Dr.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Nasrun Umar
Negara Pasundan
Presiden pertama dan terakhir dari Negara Pasundan, Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema berjabat tangan dengan seorang wanita dalam acara misi parlemen di Yogyakarta. Negara Pasundan adalah salah satu negara bagian dari negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 24 April 1948.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Negara Pasundan
Nu'man Abdul Hakim
Drs. H. Nu'man Abdul Hakim (aksara Sunda) adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang berkiprah dalam dunia politik sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Nu'man Abdul Hakim
Oevaang Oeray
Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray adalah Gubernur Kalimantan Barat yang menjabat pada periode 1960-1966 dan merupakan Gubernur Kalbar pertama dari kalangan Suku Dayak.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Oevaang Oeray
Parjoko Suryokusumo
Mayor Jenderal (Purn) Pardjoko Surjokusumo adalah lulusan AMN 1960 (angkatan pertama), mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 1987 - 1993.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Parjoko Suryokusumo
Pembagian administratif Indonesia
Secara umum, Indonesia dibagi atas empat tingkat pembagian administratif.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pembagian administratif Indonesia
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia
Pemerintah Kota Depok
Pemerintahan Kota Depok merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kota Depok.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pemerintah Kota Depok
Pemerintah Provinsi Maluku
Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebuah pemerintah daerah tingkat I di Indonesia yang dikepalai oleh seorang kepala daerah yang merupakan seorang gubernur yang didampingi oleh wakilnya.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pemerintah Provinsi Maluku
Pemilihan Gubernur Banten 2001
Pemilihan Gubernur Banten 2001 adalah pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2002–2007.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pemilihan Gubernur Banten 2001
Pemilihan umum Bupati Kolaka Utara 2012
Pemilihan umum Bupati Kolaka Utara 2012 (disingkat Pilkada Kolut 2012 atau Pilbup Kolut 2012) adalah pemilihan kepala daerah kedua kali yang dilangsungkan di Kabupaten Kolaka Utara.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pemilihan umum Bupati Kolaka Utara 2012
Pemilihan umum Gubernur Banten 2006
Pemilihan umum Gubernur Banten 2006 (selanjutnya disebut Pilgub Banten 2006 dan Pemilukada Banten 2006) adalah pemilihan umum pertama yang dilaksanakan secara langsung di Provinsi Banten.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pemilihan umum Gubernur Banten 2006
Pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2010
Pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2010 (selanjutnya disebut Pilgub Sumbar) diadakan pada tanggal 30 Juni 2010 untuk memilih Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2010
Pemilihan umum kepala daerah di Kalimantan Selatan 2010
Logo Pilkada di Kalsel 2010 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010 terdiri dari 3 pemilihan, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota dan pemilihan bupati dan wakil bupati.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pemilihan umum kepala daerah di Kalimantan Selatan 2010
Pemilihan Wali Kota Padang 2003
Pemilihan ulang Wali Kota Padang 2003 dilaksanakan pada 1 September 2003 untuk menentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang sedianya akan dilantik pada 5 September 2003.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Pemilihan Wali Kota Padang 2003
Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia
Pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama) dan Soeharto (Orde Baru), pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masyarakat Tionghoa. Selepas Reformasi, sebagian besar peraturan ini telah dihapuskan, seiring dipulihkannya hak-hak orang Tionghoa oleh hukum Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah perubahan (amendemen) keempat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Piet Inkiriwang
AKBP (Purn.) Drs. Piet Inkiriwang, M.M. adalah seorang politikus asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Bupati Poso sejak 30 Agustus 2005 hingga 31 Agustus 2015.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Piet Inkiriwang
Poncke Princen
Poncke Princen H.J.C. Princen Haji Johannes Cornelis (H.J.C.) Princen, lebih dikenal sebagai Poncke Princen adalah seorang pembelot berkebangsaan Belanda yang pada 1949 beralih menjadi warga negara Indonesia, melawan berbagai rezim, mulai dari Nazi hingga Orde Baru.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Poncke Princen
Poncke Princen Human Rights Prize
Poncke Princen Human Rights Prize adalah penghargaan yang diberikan untuk orang atau lembaga yang berani mengambil inisiatif pertama kali untuk melindungi dan memajukan HAM baik dalam bentuk aksi yang konsisten mempromosikan, memperjuangkan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan maupun kesadaran penuh untuk menghentikan aksi kekerasan sistematik termasuk memberikan inisiasi pada proses perdamaian.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Poncke Princen Human Rights Prize
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Presiden Indonesia
Prijanto
Mayjen TNI (Purn.) Prijanto adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 7 Oktober 2007 hingga 15 Oktober 2012.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Prijanto
Provinsi di Indonesia
Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Provinsi di Indonesia
Puan Maharani
Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos. adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ketua DPR RI) periode 2019–2024.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Puan Maharani
Puteri Indonesia 2003
Puteri Indonesia 2003 adalah kontes Puteri Indonesia yang ke-8.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Puteri Indonesia 2003
R. Hartono
Jenderal TNI (Purn.) Raden Hartono adalah seorang purnawirawan Jenderal dari korps Kavaleri yang bersama-sama Tutut membentuk partai politik bernama Partai Karya Peduli Bangsa.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan R. Hartono
R. Sunarjo
Prof. Mr. R. H. A. Soenarjo (EBI: Sunaryo) adalah Menteri Dalam Negeri Indonesia Ke-12 pada masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Harahap.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan R. Sunarjo
Raidin Pinim
Drs.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Raidin Pinim
Reydonnyzar Moenek
Dr.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Reydonnyzar Moenek
Rohana Muthalib
Rohana Muthalib (Sumatera Barat, 29 April 1900 — Jakarta, 7 April 1983) adalah seorang ahli kecantikan wanita yang menjabat sebagai Wali Kota Pontianak dari tahun 1952 hingga 1956.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Rohana Muthalib
Ros Far Far
Ros Far Far, S.H., M.H. adalah birokrat yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Gubernur Maluku dari tanggal 16 September sampai 23 Oktober 2013.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ros Far Far
Rudini
Jenderal TNI (Purn.) Rudini adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1983-1986) dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan V (1988-1993).
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Rudini
Ruslan Muljohardjo
Ruslan Muljohardjo (EYD: Ruslan Mulyoharjo; lahir di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 7 Desember 1903) adalah birokrat dan politikus Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ruslan Muljohardjo
Ruslan Tjakraningrat
Raden Ario Muhammad Ruslan Tjakraningrat merupakan seorang birokrat dan politikus dari Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ruslan Tjakraningrat
Ryaas Rasyid
Prof. H. M. Ryaas Rasyid, M.A., Ph.D. adalah akademisi guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Ryaas Rasyid
Saifullah Yusuf
Drs. K.H. Saifullah Yusuf (Bahasa Arab: سيف الله اليوسف), atau sering disapa Gus Ipul adalah seorang birokrat dan politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sejak 26 Februari 2021.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Saifullah Yusuf
Sanusi Hardjadinata
Raden Hadji Mohamad Sanusi Hardjadinata (nama lahir: Samaun) adalah seorang politisi Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sanusi Hardjadinata
Sartono Hadisumarto
Mayor Jenderal TNI (Purn) Sartono Hadisumarto (1937 - 29 Mei 2017) adalah tokoh militer-sipil Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sartono Hadisumarto
Sarwata
Marsekal Pertama TNI (Purn.) Sarwata, S.H. adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 1996-2000.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sarwata
Sastri Yunizarti Bakry
Dra. Hj. Sastri Yunizarti Bakry, Akt., M.Si. adalah seorang birokrat dan penulis asal Padang, Sumatera Barat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sastri Yunizarti Bakry
Setiawan Wangsaatmaja
Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng. adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang menjabat sejak 15 Februari 2020 hingga 3 Oktober 2023 menggantikan Iwa Karniwa yang tersandung kasus korupsi proyek Meikarta.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Setiawan Wangsaatmaja
Sin Songgo
Drs.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sin Songgo
SMA Bopkri 1 Yogyakarta
SMA BOPKRI 1 Yogyakarta adalah sekolah swasta bercirikan Kristen Protestan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan SMA Bopkri 1 Yogyakarta
SMA Negeri 1 Semarang
SMA Negeri 1 Semarang merupakan sekolah yang mendapat predikat Sekolah Adiwiyata atau Sekolah Berwawasan Lingkungan.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan SMA Negeri 1 Semarang
Soedarsono (politikus)
R.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Soedarsono (politikus)
Soedharmono
Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Soedharmono, S.H. adalah Wakil Presiden Indonesia kelima yang menjabat selama periode 1988–1993 mendampingi Soeharto.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Soedharmono
Soekarwo
Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. adalah politikus berkebangsaan Indonesia yang menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 13 Desember 2019.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Soekarwo
Soemarmo Hadi Saputro
Drs. H. Soemarmo Hadi Saputro, M.Si. adalah Wali Kota Semarang yang menjabat pada periode 2010—2015, tetapi dinonaktifkan sementara oleh Mendagri Gamawan Fauzi pada 22 Juni 2012 dan resmi diberhentikan sepenuhnya pada 21 Mei 2013 karena kasus suap APBD yang menjeratnya.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Soemarmo Hadi Saputro
Soemarno Sosroatmodjo
Brigadir Jenderal TNI (Purn.) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo adalah tentara, dokter dan politisi berkebangsaan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Soemarno Sosroatmodjo
Soepardjo Rustam
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Soepardjo Rustam adalah Menteri Dalam Negeri Indonesia periode 1983–1988.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Soepardjo Rustam
Soerjadi Soedirdja
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Soerjadi Soedirdja (EYD: Suryadi Sudirja) adalah salah satu tokoh militer dan politikus Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Soerjadi Soedirdja
Soesanto Tirtoprodjo
Mr. Raden Mas Soesanto Tirtoprodjo adalah politisi berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Penjabat Perdana Menteri Republik Indonesia di masa Revolusi Nasional yang saat itu menggantikan Mohammad Hatta yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Soesanto Tirtoprodjo
Soetran
Brigadir Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Soetran (EBI: Sutran) adalah seorang tokoh militer dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Trenggalek dari tahun 1968 hingga 1975 dan Gubernur Irian Jaya dari tahun 1975 hingga 1981.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Soetran
Sudarsono Mangoenadikoesoemo
dr. Sudarsono Mangoenadikoesoemo adalah Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir I sejak 5 Desember 1945 - 12 Maret 1946 menggantikan Dr.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sudarsono Mangoenadikoesoemo
Suhud Warnaen
Ir. H. Suhud Warnaen Puraatmadja adalah seorang teknokrat dan birokrat berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan dari 1978 sampai 1985.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Suhud Warnaen
Sukolilo, Pati
Sukolilo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sukolilo, Pati
Sulawesi Barat
Sulawesi Barat (disingkat Sulbar, Lontara) adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian barat pulau Sulawesi, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sulawesi Barat
Sumarman
Mr. Sumarman (lahir 18 Mei 1918) adalah seorang birokrat dan diplomat yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dari tahun 1951 hingga 1958 dan 1966 hingga 1972.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sumarman
Sunjaya Purwadi Sastra
Letnan Satu Caj (Purn.) Dr.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sunjaya Purwadi Sastra
Suryatati Abdul Manan
Dra. Hj. Suryatati Abdul Manan adalah seorang politikus Indonesia yang menjadi Wali Kota Tanjungpinang pertama.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Suryatati Abdul Manan
Sutan Mohammad Amin Nasution
Mr. Sutan Mohammad Amin Nasution adalah seorang pengacara dan politikus keturunan Batak Mandailing.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sutan Mohammad Amin Nasution
Sutan Sjahrir
Sutan Syahrir (ejaan lama: Soetan Sjahrir) adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Sutan Sjahrir
Syarwan Hamid
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Syarwan Hamid adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Syarwan Hamid
Tambakromo, Pati
Tambakromo (sebelumnya bernama Penancangan/Panancangan) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Tambakromo, Pati
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia
Contoh pelat nomor suatu kendaraan bermotor dari kota Jadetabek yang meliputi kota-kota sebagai berikut: Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Pelat nomor AB (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang memiliki rupa huruf yang agak berbeda dibandingkan pelat nomor daerah lainnya. Namun per Januari 2015, rupa huruf dalam pelat AB mulai disamakan mengikuti rupa huruf pelat nomor daerah lainnya.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia
Tasiya Soemadi
H.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Tasiya Soemadi
Tito Karnavian
Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., adalah seorang politikus dan tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Tito Karnavian
Tjahjo Kumolo
H. Tjahjo Kumolo, S.H. (EYD: Cahyo Kumolo) adalah seorang politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Indonesia Maju dari Oktober 2019 hingga akhir hayatnya.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Tjahjo Kumolo
Universitas Diponegoro
Universitas Diponegoro disingkat sebagai Undip (Universitas Diponagara) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Universitas Diponegoro
Wang Suwandi
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wang Suwandi, S.H. merupakan seorang perwira tinggi angkatan darat dan birokrat berkebangsaan Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Wang Suwandi
Widodo A. S.
Laksamana TNI (Purn.) Widodo Adi Sutjipto adalah perwira tinggi militer Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Widodo A. S.
Wiranatakusumah V
Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema V (Sunda:, Latin: Rd. Aria Adipati Wiranatakusuma (ke-)5), sering dieja dengan Aria Wiranatakusuma, adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pertama.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Wiranatakusumah V
Wiranatakusumah VI
Raden Tumenggung Male Wiranatakusumah atau Wiranatakusumah VI adalah birokrat Indonesia dan bangsawan Sunda.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Wiranatakusumah VI
Wondoamiseno
Warkhadun Wondoamiseno adalah seorang mantan Menteri Dalam Negeri Indonesia pada Kabinet Amir Syarifudin I.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Wondoamiseno
Wongsonegoro
Mr. Wongsonegoro adalah Wakil Perdana Menteri Indonesia Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tahun 1953 hingga tahun 1955 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1951 hingga tahun 1952.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Wongsonegoro
Yogie Suardi Memet
Letnan Jenderal TNI (Purn) Raden H. Mohammad Yogie Suardi Memet adalah seorang mantan perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi birokrat dan politikus.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Yogie Suardi Memet
Zakiah Daradjat
Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat adalah pakar psikologi Islam Indonesia.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Zakiah Daradjat
21 Januari
21 Januari adalah hari ke-21 dalam kalender Gregorian.
Lihat Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia dan 21 Januari
Juga dikenal sebagai Daftar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Mendagri, Menteri Dalam Negeri (Indonesia), Menteri Dalam Negeri Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
, Daftar Gubernur Jawa Tengah, Daftar Gubernur Kalimantan Utara, Daftar Gubernur Kepulauan Riau, Daftar Gubernur Maluku Utara, Daftar Gubernur Riau, Daftar Gubernur Sulawesi Barat, Daftar Gubernur Sulawesi Selatan, Daftar Gubernur Sulawesi Tenggara, Daftar Gubernur Sumatera Barat, Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pekalongan, Daftar keluarga politik Indonesia, Daftar Kepala Badan Pertanahan Nasional, Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia, Daftar organisasi terlarang di Indonesia, Daftar penampilan eksternal JKT48 di Indonesia, Daftar tokoh Agam dan Bukittinggi, Daftar tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia, Daftar Wakil Bupati Cirebon, Daftar Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Daftar Wakil Gubernur Sumatera Barat, Daftar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daftar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Daftar Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia, Daftar Wali Kota Bandung, Daftar Wali Kota Cilegon, Daftar Wali Kota Depok, Daftar Wali Kota Makassar, Daftar Wali Kota Medan, Daftar Wali Kota Palopo, Daftar Wali Kota Parepare, Daftar Wali Kota Serang, Daftar Wali Kota Tangerang, Daftar Wali Kota Tangerang Selatan, Dance Yulian Flassy, Dewan Jenderal, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Djarot Saiful Hidayat, Djohermansyah Djohan, Dukungan dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, Eka Supria Atmaja, Eliaser Yentji Sunur, Ema Sumarna, Endang Agustini Syarwan, Endang Sukandar, Erman Harirustaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Front Pembela Islam, Gamawan Fauzi, Ganjar Pranowo, Ghalib Lasahido, GKI Yasmin, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Hadisoebeno Sosrowerdojo, Hamdani, Hamka Hendra Noer, Hari Sabarno, Hazairin, Herry Ario Naap, I Gusti Kompyang Manila, I Made Suwendha, I Nyoman Harry Yudha Saka, Idham Azis, Indonesia dalam tahun 2021, Indosiar, Indra Catri, Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Ipik Gandamana, Irman, Irvansyah (politikus), Irwan Prayitno, Irwandi Yusuf, Iskak Tjokroadisurjo, Jacobus Perviddya Solossa, Johanna Lisapaly, John Wempi Wetipo, Juwono Sudarsono, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Darurat, Kabinet Djuanda, Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora II, Kabinet Dwikora III, Kabinet Gotong Royong, Kabinet Halim, Kabinet Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Indonesia Bersatu II, Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Kerja (2014–2019), Kabinet Kerja I, Kabinet Kerja II, Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet Natsir, Kabinet Pembangunan I, Kabinet Pembangunan II, Kabinet Pembangunan III, Kabinet Pembangunan IV, Kabinet Pembangunan V, Kabinet Pembangunan VI, Kabinet Pembangunan VII, Kabinet Persatuan Nasional, Kabinet Presidensial, Kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet Republik Indonesia Serikat, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II, Kabinet Sukiman-Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabupaten Batang, Kabupaten dan kota di Indonesia, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malang, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Toba, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kalimantan Utara, Kayan Hulu, Malinau, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta Hadiningrat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kota Administratif Cilegon, Kota Administratif Depok, Kota Palangka Raya, Kota Palopo, Kota Pariaman, Kota Tangerang Selatan, Lambang Aceh, Lambang Papua Tengah, Lembaga Nonstruktural, Lim Bak Meng, Long Nawang, Kayan Hulu, Malinau, Mahfud MD, Mardani H. Maming, Mardiyanto, Marlis Rahman, Marselinus Y. W. Petu, Memed Ardiwilaga, Moenadi, Mohamad Roem, Mohammad Ma'ruf, Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa Melawan VOC 1740–1743, Muchlis Ibrahim, Muhammad Djosan, Muslim Kasim, Nama Indonesia, Nasrun Umar, Negara Pasundan, Nu'man Abdul Hakim, Oevaang Oeray, Parjoko Suryokusumo, Pembagian administratif Indonesia, Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemilihan Gubernur Banten 2001, Pemilihan umum Bupati Kolaka Utara 2012, Pemilihan umum Gubernur Banten 2006, Pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2010, Pemilihan umum kepala daerah di Kalimantan Selatan 2010, Pemilihan Wali Kota Padang 2003, Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Piet Inkiriwang, Poncke Princen, Poncke Princen Human Rights Prize, Presiden Indonesia, Prijanto, Provinsi di Indonesia, Puan Maharani, Puteri Indonesia 2003, R. Hartono, R. Sunarjo, Raidin Pinim, Reydonnyzar Moenek, Rohana Muthalib, Ros Far Far, Rudini, Ruslan Muljohardjo, Ruslan Tjakraningrat, Ryaas Rasyid, Saifullah Yusuf, Sanusi Hardjadinata, Sartono Hadisumarto, Sarwata, Sastri Yunizarti Bakry, Setiawan Wangsaatmaja, Sin Songgo, SMA Bopkri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Semarang, Soedarsono (politikus), Soedharmono, Soekarwo, Soemarmo Hadi Saputro, Soemarno Sosroatmodjo, Soepardjo Rustam, Soerjadi Soedirdja, Soesanto Tirtoprodjo, Soetran, Sudarsono Mangoenadikoesoemo, Suhud Warnaen, Sukolilo, Pati, Sulawesi Barat, Sumarman, Sunjaya Purwadi Sastra, Suryatati Abdul Manan, Sutan Mohammad Amin Nasution, Sutan Sjahrir, Syarwan Hamid, Tambakromo, Pati, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia, Tasiya Soemadi, Tito Karnavian, Tjahjo Kumolo, Universitas Diponegoro, Wang Suwandi, Widodo A. S., Wiranatakusumah V, Wiranatakusumah VI, Wondoamiseno, Wongsonegoro, Yogie Suardi Memet, Zakiah Daradjat, 21 Januari.