Daftar Isi
12 hubungan: Aborsi dan Gereja Katolik, Agama di luar angkasa, Daftar Paus Gereja Katolik, Dekrit (hukum kanon), Dekrit Gratian, Keuskupan Orlando, Keutamaan Uskup Roma, Kitab Hukum Kanonik 1983, Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur, Kolegialitas dalam Gereja Katolik, Regulae Iuris, Sejarah Gereja Katolik.
Aborsi dan Gereja Katolik
Gereja Katolik menentang segala bentuk prosedur aborsi atau yang tujuan langsungnya adalah untuk menghancurkan embrio, blastosis, zigot atau janin (fetus), karena berpegang pada keyakinan bahwa "kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahannya.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Aborsi dan Gereja Katolik
Agama di luar angkasa
Para antariksawan dan partisipan penerbangan luar angkasa melakukan kegiatan keagamaan mereka saat berada di luar angkasa; terkadang secara terbuka, terkadang secara tertutup.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Agama di luar angkasa
Daftar Paus Gereja Katolik
Daftar paus yang dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Berikut ini berisi daftar untuk Paus dalam Gereja Katolik Roma yang disusun menurut urutan kronologis.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Daftar Paus Gereja Katolik
Dekrit (hukum kanon)
Dekrit (bahasa Latin: decretum); dalam pengertian umum, suatu perintah atau hukum yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi untuk mengarahkan orang lain.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Dekrit (hukum kanon)
Dekrit Gratian
Halaman dari manuskrip abad pertengahan ''Decretum Gratiani''. Dekrit Gratian, juga dikenal sebagai Concordia discordantium canonum atau Concordantia discordantium canonum adalah sebuah kumpulan hukum kanon yang dikompilasikan dan ditulis pada abad ke-12 sebagai buku pelajaran hukum oleh seorang yuris yang dikenal sebagai Gratian.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Dekrit Gratian
Keuskupan Orlando
Keuskupan Orlando (Dioecesis Orlandensis) adalah sebuah keuskupan Katolik Roma di Florida.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Keuskupan Orlando
Keutamaan Uskup Roma
Keutamaan Uskup Roma atau keutamaan paus adalah doktrin eklesiologis Gereja Katolik tentang sikap hormat dan patuh yang patut diberikan uskup-uskup lain maupun takhta-takhta keuskupan mereka kepada paus.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Keutamaan Uskup Roma
Kitab Hukum Kanonik 1983
Sampul Kitab Hukum Kanonik 1983, edisi tahun 1983 (dalam bahasa Latin). Kitab Hukum Kanonik 1983 (disingkat KHK 1983; Codex Iuris Canonici 1983, 1983 Code of Canon Law), yang juga disebut atau Kitab Hukum Kanonik (KHK) saja atau Kitab Hukum Yohanes Paulus,, adalah kitab hukum gerejawi yang berisi kumpulan hukum-hukum kanonik dari Gereja Katolik Roma yang berlaku saat ini.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Kitab Hukum Kanonik 1983
Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur
Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur (disingkat CCEO) adalah kodifikasi hukum kanonik untuk 23 Gereja Katolik Timur di Gereja Katolik.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur
Kolegialitas dalam Gereja Katolik
Dalam Gereja Katolik Roma, kolegialitas mengacu pada "Paus mengatur Gereja bekerja sama dengan para uskup Gereja lokal, dengan menghormati otonomi mereka." Dalam gereja mula-mula, para Paus terkadang menjalankan otoritas moral dibandingkan kekuasaan administratif, dan otoritas tersebut tidak terlalu sering dijalankan; gereja-gereja regional memilih uskup mereka sendiri, menyelesaikan perselisihan dalam sinode lokal, dan hanya merasa perlu mengajukan permohonan kepada Paus dalam keadaan khusus.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Kolegialitas dalam Gereja Katolik
Regulae Iuris
, juga dieja adalah maksim hukum yang berfungsi sebagai yurisprudensi dalam hukum Romawi.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Regulae Iuris
Sejarah Gereja Katolik
Menurut Tradisi Suci Kristen Katolik, titik anjak sejarah Gereja Katolik adalah pribadi dan ajaran Yesus Kristus (sekitar tahun 4 SM sampai sekitar tahun 30 M), dan Gereja Katolik merupakan kesinambungan dari jemaat Kristen Purba bentukan murid-murid Yesus.
Lihat Kitab Hukum Kanonik 1917 dan Sejarah Gereja Katolik
Juga dikenal sebagai Kitab Hukum Kanon 1917, Kode Hukum Kanon 1917.