Kami sedang bekerja untuk memulihkan aplikasi Unionpedia di Google Play Store
KeluarMasuk
🌟Kami menyederhanakan desain kami untuk navigasi yang lebih baik!
Instagram Facebook X LinkedIn

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Indeks Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu.

Daftar Isi

  1. 10 hubungan: Ahmad Hambali, Desmond Tutu, Dewan Koordinasi (Belarus), Front Revolusi Independen Timor Leste, Impunitas, KKR, Lembaga Negara Indonesia, Otonomi khusus Papua, Pemerintah Aceh, Pieter Willem Botha.

Ahmad Hambali

Ahmad Hambali adalah salah satu aktivis HAM asal Indonesia yang dibesarkan dalam lingkungan pesantren, selain menjabat sebagai Direktur Eksekutif LPHAM (sejak 2003) dan Chief executive The Regional Autonomy Center (sejak 2006), ia juga menjadi Ketua Dewan Pengurus The Ahmad Dukri Foundation (Sejak 1999) sebuah lembaga pesantren terpadu di Jakarta.

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Ahmad Hambali

Desmond Tutu

Desmond Mpilo Tutu adalah seorang teolog yang berasal dari Afrika Selatan.

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Desmond Tutu

Dewan Koordinasi (Belarus)

Dewan Koordinasi untuk Perpindahan Kekuasaan, juga dikenal sebagai Dewan Koordinasi adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh Sviatlana Tsikhanouskaya untuk memfasilitasi perpindahan kekuasaan secara demokratis.

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Dewan Koordinasi (Belarus)

Front Revolusi Independen Timor Leste

Front Revolusi Independen Timor Leste atau yang memiliki nama resmi Frente Revolucionária de Timor Leste Independente (Fretilin) adalah sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur, pertama dari Portugal dan kemudian dari Indonesia, antara tahun 1974 dan tahun 1998.

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Front Revolusi Independen Timor Leste

Impunitas

Impunitas atau kenirpidanaan (nirpidana) berarti "pembebasan dari hukuman atau kehilangan atau melepaskan diri dari denda".

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Impunitas

KKR

* Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan KKR

Lembaga Negara Indonesia

Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Lembaga Negara Indonesia

Otonomi khusus Papua

Otonomi Khusus Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No.

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Otonomi khusus Papua

Pemerintah Aceh

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pemerintah Aceh

Pieter Willem Botha

Pieter Willem Botha,, biasanya dipanggil "P.W." dan "Die Groot Krokodil" dalam bahasa Afrikaans yang berarti "Si Buaya Besar", adalah Perdana Menteri Afrika Selatan dari 1978 hingga 1984 dan juga presiden dari 1984 hingga 1989.

Lihat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pieter Willem Botha