Kami sedang bekerja untuk memulihkan aplikasi Unionpedia di Google Play Store
KeluarMasuk
🌟Kami menyederhanakan desain kami untuk navigasi yang lebih baik!
Instagram Facebook X LinkedIn

Tata kelola yang baik

Indeks Tata kelola yang baik

Tata laksana yang baik (good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.

Daftar Isi

  1. 16 hubungan: Administrasi publik, Daftar negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Demokratisasi, Diplomasi pertahanan, Gamawan Fauzi, Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa, Jungkat, Raas, Sumenep, Konstitusionalisme, Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia, Malaysia Madani, Muhammad Arsyad Sanusi, PATTIRO, Pippin II dari Aquitaine, Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP), Teknologi informasi Indonesia, Visi 2020 (Rwanda).

Administrasi publik

Administrasi Publik (Public administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Lihat Tata kelola yang baik dan Administrasi publik

Daftar negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa

Anggota-anggota Persemakmuran saat ini (biru tua), anggota yang ditangguhkan saat ini (hijau), mantan anggota (jingga), dan Teritorial Seberang Laut Britania dan Dependensi Mahkota (biru muda). Persemakmuran Bangsa-Bangsa adalah sebuah perhimpunan sukarela dari 53 negara independen dan berdaulat.

Lihat Tata kelola yang baik dan Daftar negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa

Demokratisasi

Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.

Lihat Tata kelola yang baik dan Demokratisasi

Diplomasi pertahanan

Anggota "Dewan Menteri Pertahanan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka" (''Council of Ministers of Defense of the CIS'') adalah contoh umum dari diplomasi pertahanan dalam praktik Diplomasi Pertahanan (disingkat "Diplohan") adalah aktivitas kerjasama negara baik secara multilateral maupun bilateral, yang dilakukan oleh militer dan stakeholder terkait pada masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu-isu strategis, mulai dari peran militer sampai peran nir-militer, seperti adanya pasukan pemelihara perdamaian (''peacekeeping force''), penegakkan keamanan (peace enforcement), promosi good-governance, tanggap bencana, melindungi Hak Asasi Manusia, dll.

Lihat Tata kelola yang baik dan Diplomasi pertahanan

Gamawan Fauzi

Dr. H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. gelar Datuak Rajo Nan Sati adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia periode 2009–2014, Gubernur Sumatera Barat yang pertama dipilih oleh rakyat dalam pemilihan langsung untuk periode 2005–2009, dan Bupati Solok dua periode sejak 1995 hingga 2005.

Lihat Tata kelola yang baik dan Gamawan Fauzi

Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa

Hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa terbentuk melalui European Neighbourhood Policy (ENP), sebuah instrumen kebijakan luar negeri dari Uni Eropa yang dirancang untuk negara tetangganya.

Lihat Tata kelola yang baik dan Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa

Jungkat, Raas, Sumenep

Jungkat adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Lihat Tata kelola yang baik dan Jungkat, Raas, Sumenep

Konstitusionalisme

John Locke, Bapak Liberalisme dan Konstitusionalisme modern dengan konsep "Trias Politica"-nya yang membatasi kekuasaan seroang Kepala Negara Konstitusionalisme (serapan dari constitutionalisme) adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.

Lihat Tata kelola yang baik dan Konstitusionalisme

Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia

Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia.

Lihat Tata kelola yang baik dan Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia

Malaysia Madani

Malaysia Madani (Jawi: مليسيا مداني)‎ adalah istilah yang merujuk pada visi kepemimpinan Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Anwar Ibrahim perihal mengedepankan visi pembangunan sumber daya manusia dalam hal harmonisasi masyarakat yang heterogen, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola yang baik.

Lihat Tata kelola yang baik dan Malaysia Madani

Muhammad Arsyad Sanusi

Dr. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.H. atau M. Arsyad Sanusi adalah hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 1970 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2008-2011.

Lihat Tata kelola yang baik dan Muhammad Arsyad Sanusi

PATTIRO

PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) adalah sebuah organisasi non pemerintah (non government organization) yang didirikan pada tanggal 17 April 1999 di Jakarta, yang mendedikasikan aktivitasnya pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan partisipasi publik di Indonesia, terutama pada tingkat lokal.

Lihat Tata kelola yang baik dan PATTIRO

Pippin II dari Aquitaine

Sebuah ''obolos'' Pippin, dari tahun 845–848 Pippin II, disebut yang Muda (823 – set. 864 di Senlis), merupakan seorang Raja Aquitaine dari tahun 838 sebagai penerus ayahandanya setelah kematiannya, Pippin I. Pippin II adalah putra sulung Pippin I dan Ingeltrude, putri Theodobert, Comte Madrie.

Lihat Tata kelola yang baik dan Pippin II dari Aquitaine

Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP)

Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lihat Tata kelola yang baik dan Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP)

Teknologi informasi Indonesia

Teknologi informasi adalah teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer.

Lihat Tata kelola yang baik dan Teknologi informasi Indonesia

Visi 2020 (Rwanda)

Visi 2020 (Vision 2020) adalah program pembangunan pemerintah di Rwanda yang diluncurkan pada tahun 2000 oleh Presiden Rwanda, Paul Kagame.

Lihat Tata kelola yang baik dan Visi 2020 (Rwanda)

Juga dikenal sebagai Good Governance, Pemerintahan yang baik, Tata Laksana Pemerintahan yang Baik, Tata laksana yang baik.