Daftar Isi
16 hubungan: Administrasi publik, Daftar negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Demokratisasi, Diplomasi pertahanan, Gamawan Fauzi, Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa, Jungkat, Raas, Sumenep, Konstitusionalisme, Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia, Malaysia Madani, Muhammad Arsyad Sanusi, PATTIRO, Pippin II dari Aquitaine, Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP), Teknologi informasi Indonesia, Visi 2020 (Rwanda).
Administrasi publik
Administrasi Publik (Public administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
Lihat Tata kelola yang baik dan Administrasi publik
Daftar negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa
Anggota-anggota Persemakmuran saat ini (biru tua), anggota yang ditangguhkan saat ini (hijau), mantan anggota (jingga), dan Teritorial Seberang Laut Britania dan Dependensi Mahkota (biru muda). Persemakmuran Bangsa-Bangsa adalah sebuah perhimpunan sukarela dari 53 negara independen dan berdaulat.
Lihat Tata kelola yang baik dan Daftar negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa
Demokratisasi
Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
Lihat Tata kelola yang baik dan Demokratisasi
Diplomasi pertahanan
Anggota "Dewan Menteri Pertahanan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka" (''Council of Ministers of Defense of the CIS'') adalah contoh umum dari diplomasi pertahanan dalam praktik Diplomasi Pertahanan (disingkat "Diplohan") adalah aktivitas kerjasama negara baik secara multilateral maupun bilateral, yang dilakukan oleh militer dan stakeholder terkait pada masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu-isu strategis, mulai dari peran militer sampai peran nir-militer, seperti adanya pasukan pemelihara perdamaian (''peacekeeping force''), penegakkan keamanan (peace enforcement), promosi good-governance, tanggap bencana, melindungi Hak Asasi Manusia, dll.
Lihat Tata kelola yang baik dan Diplomasi pertahanan
Gamawan Fauzi
Dr. H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. gelar Datuak Rajo Nan Sati adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia periode 2009–2014, Gubernur Sumatera Barat yang pertama dipilih oleh rakyat dalam pemilihan langsung untuk periode 2005–2009, dan Bupati Solok dua periode sejak 1995 hingga 2005.
Lihat Tata kelola yang baik dan Gamawan Fauzi
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa terbentuk melalui European Neighbourhood Policy (ENP), sebuah instrumen kebijakan luar negeri dari Uni Eropa yang dirancang untuk negara tetangganya.
Lihat Tata kelola yang baik dan Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Jungkat, Raas, Sumenep
Jungkat adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Lihat Tata kelola yang baik dan Jungkat, Raas, Sumenep
Konstitusionalisme
John Locke, Bapak Liberalisme dan Konstitusionalisme modern dengan konsep "Trias Politica"-nya yang membatasi kekuasaan seroang Kepala Negara Konstitusionalisme (serapan dari constitutionalisme) adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.
Lihat Tata kelola yang baik dan Konstitusionalisme
Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia
Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia.
Lihat Tata kelola yang baik dan Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia
Malaysia Madani
Malaysia Madani (Jawi: مليسيا مداني) adalah istilah yang merujuk pada visi kepemimpinan Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Anwar Ibrahim perihal mengedepankan visi pembangunan sumber daya manusia dalam hal harmonisasi masyarakat yang heterogen, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola yang baik.
Lihat Tata kelola yang baik dan Malaysia Madani
Muhammad Arsyad Sanusi
Dr. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.H. atau M. Arsyad Sanusi adalah hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 1970 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2008-2011.
Lihat Tata kelola yang baik dan Muhammad Arsyad Sanusi
PATTIRO
PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) adalah sebuah organisasi non pemerintah (non government organization) yang didirikan pada tanggal 17 April 1999 di Jakarta, yang mendedikasikan aktivitasnya pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan partisipasi publik di Indonesia, terutama pada tingkat lokal.
Lihat Tata kelola yang baik dan PATTIRO
Pippin II dari Aquitaine
Sebuah ''obolos'' Pippin, dari tahun 845–848 Pippin II, disebut yang Muda (823 – set. 864 di Senlis), merupakan seorang Raja Aquitaine dari tahun 838 sebagai penerus ayahandanya setelah kematiannya, Pippin I. Pippin II adalah putra sulung Pippin I dan Ingeltrude, putri Theodobert, Comte Madrie.
Lihat Tata kelola yang baik dan Pippin II dari Aquitaine
Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP)
Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lihat Tata kelola yang baik dan Standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP AP)
Teknologi informasi Indonesia
Teknologi informasi adalah teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer.
Lihat Tata kelola yang baik dan Teknologi informasi Indonesia
Visi 2020 (Rwanda)
Visi 2020 (Vision 2020) adalah program pembangunan pemerintah di Rwanda yang diluncurkan pada tahun 2000 oleh Presiden Rwanda, Paul Kagame.
Lihat Tata kelola yang baik dan Visi 2020 (Rwanda)
Juga dikenal sebagai Good Governance, Pemerintahan yang baik, Tata Laksana Pemerintahan yang Baik, Tata laksana yang baik.