Akses lebih cepat ketimbang browser!
18 hubungan: Belva Devara, Daftar bekas jabatan politik di Indonesia, Data terbuka, Institut Teknologi Bandung, Kabinet Indonesia Bersatu II, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Kebijakan Satu Peta Nasional, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Kuntoro Mangkusubroto, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Lembaga Nonstruktural, Luhut Binsar Pandjaitan, M. M. Gibran Sesunan, Open Government Indonesia, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Staf Khusus Presiden, Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, Unit Staf Kepresidenan.
Belva Devara
Adamas Belva Syah Devara, M.P.A., M.B.A. adalah seorang pengusaha dan aktivis sosial Indonesia.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Belva Devara · Lihat lebih »
Daftar bekas jabatan politik di Indonesia
Berikut jabatan politik yang pernah ada di Indonesia.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Daftar bekas jabatan politik di Indonesia · Lihat lebih »
Data terbuka
Diagram Data Terbuka Hubungan antara Data, Konsep Keterbukaan, dan Pemerintahan Data terbuka (bahasa Inggris: open data) adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Data terbuka · Lihat lebih »
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Bandung (disingkat ITB, aksara Sunda) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Institut Teknologi Bandung · Lihat lebih »
Kabinet Indonesia Bersatu II
200px Kabinet Indonesia Bersatu II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Kabinet Indonesia Bersatu II · Lihat lebih »
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan yang sejak 18 Januari 2018 resmi dijabat oleh Moeldoko.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kebijakan Satu Peta Nasional
Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Policy adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Kebijakan Satu Peta Nasional · Lihat lebih »
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau KEMITRAAN Partnership for Governance Reform yang lebih dikenal dengan KEMITRAAN adalah sebuah organisasi yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan · Lihat lebih »
Kuntoro Mangkusubroto
Prof.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Kuntoro Mangkusubroto · Lihat lebih »
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (disingkat LAPOR!) adalah situs web dari pemerintah Indonesia yang memberikan layanan pengaduan pada instansi pemerintah.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat · Lihat lebih »
Lembaga Nonstruktural
Di Indonesia, lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Lembaga Nonstruktural · Lihat lebih »
Luhut Binsar Pandjaitan
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. (EYD: Luhut Binsar Panjaitan) adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019–2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Luhut Binsar Pandjaitan · Lihat lebih »
M. M. Gibran Sesunan
Mas Muhammad Gibran Sesunan, S.H. (lahir di Bandar Lampung, Lampung) adalah seorang tokoh muda Lampung dan pengamat hukum dan kebijakan publik yang sekarang bekerja sebagai Tenaga Profesional (Tenaga Ahli) di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan M. M. Gibran Sesunan · Lihat lebih »
Open Government Indonesia
Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan bersama yang dilakukan Pemerintah dengan Masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Open Government Indonesia · Lihat lebih »
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (disingkat Satgas PMH) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum · Lihat lebih »
Staf Khusus Presiden
Staf Khusus Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Presiden Republik Indonesia, di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Staf Khusus Presiden · Lihat lebih »
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, disingkat UKP3R atau UKP-PPR, adalah sebuah lembaga yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah Rapat Terbatas pada 26 Oktober 2006.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi · Lihat lebih »
Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.
Baru!!: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Unit Staf Kepresidenan · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Ukp3, Ukp4, Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan.
