Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara memiliki 7 kesamaan (dalam Unionpedia): Indonesia, Konstituante Republik Indonesia, Konstitusi, Presiden Indonesia, Soekarno, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Indonesia · Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Konstituante Republik Indonesia
Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Konstituante Republik Indonesia · Konstituante Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Konstitusi
Konstitusi (disebut pula undang-undang dasar) adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Konstitusi · Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Presiden Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Presiden Indonesia ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Soekarno · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Soekarno ·
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- Apa yang mereka miliki di Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- Kemiripan antara Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Perbandingan antara Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 memiliki 12 hubungan, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara memiliki 56. Ketika mereka memiliki kesamaan 7, indeks Jaccard adalah 10.29% = 7 / (12 + 56).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
