Akses lebih cepat ketimbang browser!
21 hubungan: Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Din Syamsuddin, Hizbut Tahrir, Indonesia, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Lembaga Negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Muhammadiyah, Pemerintah, Pemuda Muslimin Indonesia, Peraturan Presiden (Indonesia), Persatuan Ummat Islam, Pertamina, Rizal Ramli, Rudi Rubiandini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Juli, 2002.
Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Jam'iyyah al-Ishlah wal Irsyad al-Islamiyyah) adalah organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan kegiatan keagamaan.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah · Lihat lebih »
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (disingkat BPH Migas) adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi · Lihat lebih »
Din Syamsuddin
Prof. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D., atau dikenal dengan Din Syamsuddin, adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015, jabatannya ini kemudian diteruskan oleh Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Din Syamsuddin · Lihat lebih »
Hizbut Tahrir
Hizb ut-Tahrir (حزب التحرير Ḥizb at-Taḥrīr; Partai Pembebasan) adalah organisasi politik pan-Islamis, yang menganggap "ideologinya sebagai ideologi Islam", yang tujuannya membentuk "Khilafah Islam" atau negara Islam.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Hizbut Tahrir · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Indonesia · Lihat lebih »
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas), merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama · Lihat lebih »
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (biasa disingkat menjadi LKBN Antara), atau lebih dikenal sebagai Antara (digayakan dengan huruf kapital semua), adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang berperan sebagai kantor berita.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara · Lihat lebih »
Lembaga Negara Indonesia
Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Lembaga Negara Indonesia · Lihat lebih »
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Muhammadiyah
Muhammadiyah (translit); secara resmi bernama Persyarikatan Muhammadiyah, adalah sebuah organisasi Islam non-pemerintah di Indonesia dan salah satu yang terbesar di negara itu.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Muhammadiyah · Lihat lebih »
Pemerintah
de facto''. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Pemerintah · Lihat lebih »
Pemuda Muslimin Indonesia
Pemuda Muslimin Indonesia disingkat Pemuda Muslim merupakan organisasi Pemuda dan Keagamaan tertua di Indonesia didirikan di Yogyakarta 25 November 1928 yang di prakarsai oleh H. Agus Salim dan para Tokoh- tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia sekarang Syarikat Islam Indonesia (SII).
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Pemuda Muslimin Indonesia · Lihat lebih »
Peraturan Presiden (Indonesia)
Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Presiden (Indonesia) · Lihat lebih »
Persatuan Ummat Islam
Persatuan Ummat Islam, disingkat PUI, adalah organisasi massa Islam dari Jawa Barat.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Persatuan Ummat Islam · Lihat lebih »
Pertamina
PT Pertamina (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang minyak dan gas.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina · Lihat lebih »
Rizal Ramli
Prof. Dr. Ir. H. Rizal Ramli, MA. adalah satu di antara tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia era 1977/78, pakar ekonomi dan tokoh perubahan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015. Detik.com, 13 Agustus 2015. Diakses 22 Agustus 2015. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Suaramerdeka.com, 19 Oktober 2010. Diakses 22 September 2015. Rizal pernah ditawari oleh Soeharto untuk menjadi menteri di Kabinet Pembangunan VII serta pernah ditawari oleh Gus Dur untuk menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, namun semuanya ditolaknya. Barulah ketika Gus Dur memintanya menjadi Kepala Badan Urusan Logistik, ia menerima. Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya. Investor Daily, 24 Mei 2012. Diakses 22 Agustus 2015. Karena ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Rizal pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013. Beritasatu.com, 29 November 2013. Diakses 10 November 2015. RMOL, 29 November 2013. Diakses 10 November 2015. Oleh sebagian kalangan, Rizal Ramli dijuluki sebagai "Sang Penerobos" karena ide-idenya yang tidak konvensional namun tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga pernah didaulat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) tandingan pada September 2013, setelah terjadinya perpecahan dalam tubuh organisasi itu. Bisnis Indonesia, 30 September 2013. Diakses 10 November 2015. Metrotvnews.com, 17 Oktober 2015. Diakses 10 November 2015. Pada Oktober 2015, posisi Rizal sebagai ketua umum Kadin Indonesia digantikan oleh Eddy Ganefo. JPNN, 22 Oktober 2015. Diakses 10 November 2015. Setelah sekian lama tidak masuk dalam lingkaran utama kekuasaan, pada Agustus 2015, Rizal Ramli diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk bertugas mengurus bidang kemaritiman dan sumber daya. Kompas.com, 13 Agustus 2015. Diakses 23 Agustus 2015. Walau sudah berada dalam pemerintahan, sikap kritis Rizal tidak berubah. Ia sering melontarkan kritik pedas (yang diistilahkan kepret) terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga ia mendapat julukan baru "Rajawali Ngepret". Tempo.co, 20 Agustus 2015. Diakses 09 November 2015. Kompas.com, 19 September 2015. Diakses 09 November 2015.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Rizal Ramli · Lihat lebih »
Rudi Rubiandini
Prof.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Rudi Rubiandini · Lihat lebih »
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
16 Juli
16 Juli adalah hari ke-197 (hari ke-198 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan 16 Juli · Lihat lebih »
2002
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan 2002 · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
BPMIGAS, Badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
